Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Akuntansi-Pajak

Merger perusahaan dari berbadan hukum CV jadi Firma

<span class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid #e5e7eb; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; margin-top: 0px; color: #13343b; font-family: __fkGroteskNeue_532e43, __fkGroteskNeue_Fallback_532e43, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fcfcf9; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Dalam konteks perpajakan, merger dari CV ke firma akan mengakibatkan perubahan kewajiban perpajakan. CV (Comanditaire Venootschap) adalah bentuk usaha yang merupakan badan hukum terpisah, sedangkan firma merupakan bentuk usaha yang berbeda. Perubahan ini akan memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk perubahan dalam hal penetapan NPWP, PKP, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.<span class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid #e5e7eb; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; color: #13343b; font-family: __fkGroteskNeue_532e43, __fkGroteskNeue_Fallback_532e43, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fcfcf9; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Namun, informasi detail mengenai perubahan kewajiban perpajakan dari CV ke firma perlu dikonsultasikan dengan ahli perpajakan atau lembaga terkait, karena hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk regulasi perpajakan yang berlaku dan kondisi spesifik dari perusahaan tersebut.

Selamat sore rekan ijin bertanya, saya pemilik usaha jasa kontruksi, kebetulan berbadan hukum CV. rencana akan melakukan merger dan membentuk usaha baru berbadan hukum firma. bagaimana kewajiban perpajakannya ya? apakah ada perubahan dari CV ke Firma? terimakasih

Pajak atas Hibah 

Selamat Malam,
Kewajiban perpajakan timbul di perusahaan yang menerima barang hibah. Penerimaan barang hibah dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan penerimaan barang hibah untuk memastikan kepatuhan pajaknya
Terima kasih

Perusahaan A melikuidasi dirinya karena tidak mampu membayar utang. perusahaan A pun menghibahkan beberapa asetnya kepada perusahaan-perusahaan sejenis. apa ada kewajiban perpajakan yang timbul di perusahaan yang menerima barang hibah tersebut?

Ekualisasi atas Pajak Lebih Bayar

Selamat malam Rekan,
Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak terutang, Anda dapat melakukan perhitungan ulang dahulu untuk memastikan apakah benar terjadi lebih bayar atau tidak. Jika masih terjadi lebih bayar, Anda dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak melalui SPT Tahunan. Terdapat tiga macam mekanisme perlakuan yang berturut-turut diatur dalam pasal 17B, 17C, dan 17D Undang-Undang nomor 16 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Terima kasih

Saya melakukan Ekualisasi Pajak sampai saat ini untuk mengetahui penghasilan saya apakah sudah sesuai dengan pajak yang dibayarkan selama ini. saya mendapati bahwa adanya paja lebih bayar. sebaiknya apa yang saya lakukan pada saat periode pelaporan SPT Tahunan nanti?

Pajak atas Peminjaman Aset

untuk perusahaaan A tetap melaporkannya pada SPT, karena hal itu bisa berpotensi jadi temuan saat dilakukan pemeriksaan karena nilainya material dan keterngan tersebut etrdapat perjanjian tanpa akad itu artinya terdapat hubungan juga antara perusahaan A dan perusahaan B tersebut

Jika perusahaan A meminjam Aset dan Fasilitas (Gedung, Peralatan Kantor) dari perusahaan B tanpa akad (sukarela). Apakah perusahaan A tetap harus melaporkan kejadian berikut dalam SPT? Terima kasih

Beban Fiskal atas drawing Barang Persediaan

Ijin bertanya rekan. Jika owner perusahaan ingin drawing persediaan, apakah beban pokoknya tetap dicatat dan bisa dibebankan sebagai pengurang laba fiskal?

Apabila perusahaan ingin melakukan drawing persediaan, maka sesuai dengan perusahaan dapat mencatatnya sebesar harga pokok dan bisa dibebankan untuk menghitung laba fiskal di akhir tahun.

Praktik Akuntansi Pajak di Perusahaan

Bagaimana perusahaan mengelola risiko ketidakpatuhan pajak melalui praktik akuntansi pajak yang tepat?

Dear Rekan,
Untuk mengelola risiko ketidakpatuhan pajak, perusahaan dapat melakukan praktik akuntansi pajak berikut:
<ol>
<li>Perusahaan harus melakukan penelitian yang mendalam mengenai peraturan pajak yang berlaku dan memahami implikasinya terhadap bisnis mereka. Hal ini dapat membantu mereka mengidentifikasi risiko pajak potensial dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.</li>
<li>Perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan pajak yang kompeten atau layanan PJAP untuk memberikan saran dan panduan yang tepat mengenai kepatuhan perpajakan, pengoptimalan kewajiban pajak, serta menghadapi perubahan peraturan pajak.</li>
<li>Perusahaan dapat menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan pajak yang efektif. Dalam menghadapi peraturan pajak yang kompleks dan berubah-ubah, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan pembayaran dan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu.</li>
</ol>

hubungan antara kebijakan akuntansi pajak dan strategi perencanaan pajak

Apa hubungan antara kebijakan akuntansi pajak dan strategi perencanaan pajak suatu perusahaan?

Hai rekan,
Kebijakan akuntansi pajak dan strategi perencanaan pajak suatu perusahaan saling terkait karena kebijakan akuntansi pajak dapat mempengaruhi strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan akuntansi pajak mencakup metode perhitungan pajak dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, perusahaan dapat memilih metode perhitungan pajak yang paling menguntungkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Strategi perencanaan pajak, di sisi lain, mencakup upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan akuntansi pajak untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak mereka. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa strategi perencanaan pajak yang mereka lakukan tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

Biaya Penyusutan

Hai rekan,
Beban penyusutan yang sudah disusutkan dibayarkan kepada siapa tidak ada. Beban penyusutan adalah biaya yang dicatat pada transaksi penyesuaian sebagai pengurang nilai aset tetap, sedangkan akumulasi penyusutan adalah akun yang muncul akibat dari pencatatan penyusutan aset pada akhir periode pelaporan. Beban penyusutan dicatat dalam laporan operasional bersama beban lainnya dan disandingkan dengan penerimaan, sedangkan akumulasi penyusutan akan diposting pada neraca untuk mengurangi nilai aset tetap agar aset dalam neraca terlihat.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, beban penyusutan yang sudah disusutkan itu dibayarkan kepada siapa ya rekan ?&nbsp;

Menentukan masa manfaat penyusutan sendiri

Apabila aset berwujud yang dimiliki tidak masuk ke dalam kelompok 1-4, maka wajib pajak memiliki 2 pilihan, yaitu:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Menggunakan masa manfaat yang mengacu pada kelompok 3, yaitu 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 72/202312.</li>
<li style="text-align: justify;">Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh penetapan masa manfaat dalam kelompok 1, 2, atau 4, dengan mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dari masa manfaat yang sebenarnya atas aset berwujud tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 72/202313.</li>
</ol>
Wajib Pajak tidak boleh menentukan sendiri masa manfaat yang berbeda dari masa manfaat kelompok 1-4, misalkan 5 tahun, tanpa mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dapat berakibat pada penolakan pengakuan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apabila aset berwujud yang saya miliki tidak masuk ke dalam kelompok 1-4, apakah boleh rekan, saya menentukan sendiri untuk masa manfaatnya yang berbeda dari masa manfaat kelompok 1-4, misalkan 5 tahun ?

Amortisasi Harta Tidak Berwujud

Berdasarkan PMK 72 tahun 2023, Wajib Pajak dapat merubah metode amortisasi pada harta tidak berwujud jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Harta tidak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun.</li>
<li>Wajib Pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan.</li>
<li>Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perubahan metode amortisasi kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun pajak.</li>
<li>Wajib Pajak harus menyertakan alasan dan perhitungan dampak perubahan metode amortisasi terhadap penghasilan kena pajak.</li>
<li>Wajib Pajak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak.</li>
</ol>
Jika Wajib Pajak tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka Wajib Pajak tidak diperbolehkan merubah metode amortisasi pada harta tidak berwujud.

Selamat Malam Rekan,
Izin bertanya, berdasarkan PMK 72 tahun 2023, apakah diperbolehkan merubah metode amortisasi pada harta tidak berwujud ?

PPh 21 disetahunkan

Selamat Malam Rekan,
Mekanisme disetahunkan dalam perhitungan PPh 21 diterapkan karena diasumsikan bahwa pegawai tersebut akan terus bekerja pada perusahaan terkait selama setahun.
Terima kasih

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, mengapa dalam perhitungan pph 21, mekanisme nya harus disetahunkan dulu ya rekan ?

Merubah Metode Penyusutan

Aturan mengenai perpajakan dan akuntansi diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Terkait dengan perubahan metode penyusutan aset tetap, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
<ol>
<li>
Persetujuan dari Otoritas Pajak
</li>
<li>
Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
</li>
<li>
Konsultasi dengan Profesional Pajak atau Akuntan:
</li>
</ol>
Penting untuk diingat bahwa perubahan metode penyusutan tidak boleh dilakukan sembarangan dan perlu mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengusaha atau perusahaan sebaiknya selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak dan akuntansi untuk menghindari potensi masalah hukum atau pajak di masa depan.
Disarankan untuk selalu merujuk pada panduan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga yang berwenang dan berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan yang dapat memberikan informasi yang paling akurat dan terkini.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah diperbolehkan rekan untuk mengubah metode penyusutan yang digunakan untuk menyusutkan suatu aset tetap, misalkan ditengah tengah ingin merubah dari awalnya menggunakan garis lurus lalu ingin merubahnya menjadi metode saldo menurun ?

Metode Penyusutan Saldo Menurun Harta Tidak Berwujud

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, mengapa metode penyusutan untuk harta tidak berwujud tidak ada metode penyusutan saldo menurun ya rekan ?

Metode penyusutan saldo menurun adalah salah satu metode penyusutan yang umum digunakan dalam akuntansi. Dalam metode ini, tarif penyusutan tetap diterapkan pada nilai buku bersih aset (biaya aset dikurangi akumulasi penyusutan) setiap tahun. Nilai buku bersih dikalikan dengan tarif penyusutan untuk menghitung beban penyusutan. Hasilnya, beban penyusutan akan menurun seiring waktu.
Sementara itu, metode penyusutan garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Dalam metode ini, biaya aset dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat aset untuk mendapatkan beban penyusutan tahunan yang konstan.
Kedua metode ini dapat digunakan untuk menghitung penyusutan harta tidak berwujud. Namun, metode penyusutan saldo menurun dapat menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal, yang mencerminkan asumsi bahwa aset biasanya kehilangan nilainya lebih cepat pada tahap awal masa manfaatnya. Metode ini dapat bermanfaat untuk aset yang memiliki biaya pemeliharaan dan perbaikan yang lebih tinggi seiring bertambahnya usia atau untuk aset yang dengan cepat menjadi usang secara teknologi

Anjak Piutang

sore rekan,
Anjak piutang adalah praktik bisnis di mana suatu perusahaan atau individu memperoleh dana dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Jadi, jika kamu memiliki tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan, kamu bisa menjual atau 'menjanjikan' piutang tersebut kepada pihak lain (biasanya lembaga keuangan) untuk mendapatkan uang tunai lebih cepat. Mereka yang membeli piutang tersebut kemudian menjadi pihak yang berhak menerima pembayaran dari pelanggan asli. Praktik ini umumnya digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan mendapatkan dana tambahan untuk operasional atau investasi.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan Anjak Piutang ? Mohon penjelasannya rekan

Kewajiban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan

Selamat Malam Rekan,
Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) dan Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) adalah istilah akuntansi yang mengacu pada perbedaan antara pengakuan pendapatan atau beban dalam laporan keuangan dan pengakuan pajak dalam laporan pajak. Perbedaan ini dapat menghasilkan kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan, yang bergantung pada apakah pengakuan pajak lebih rendah atau lebih tinggi daripada pengakuan laporan keuangan.
Apabula suatu perusahaan memiliki penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan tetapi belum diakui dalam laporan pajak, maka perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan, jika suatu perusahaan memiliki pengeluaran yang diakui dalam laporan pajak tetapi belum diakui dalam laporan keuangan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aset pajak tangguhan.
Siklus pengenaan kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terdiri dari tiga langkah utama:
<ol>
<li>Identifikasi perbedaan antara pengakuan pendapatan atau beban dalam laporan keuangan dan pengakuan pajak dalam laporan pajak.</li>
<li>Menghitung kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan tersebut.</li>
<li>Merekonsiliasi kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan pada akhir periode dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku saat itu.</li>
</ol>
Terima kasih

Apa itu Kewajiban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan? Dan bagaimana contoh siklus pengenaannya?

Perbedaan Akuntansi SAK dengan Perpajakan

Perbedaan dalam pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai SAK dengan peraturan perpajakan terjadi karena adanya perbedaan tujuan, prinsip, dan kriteria antara keduanya. Berikut adalah beberapa faktor penyebab perbedaan tersebut:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tujuan: Pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai SAK bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pemakai laporan keuangan. Sedangkan pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai peraturan perpajakan bertujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara.</li>
<li>Prinsip: Pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai SAK menganut prinsip substance over form, yaitu mengakui substansi ekonomi dari suatu transaksi daripada bentuk hukumnya. Sedangkan pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai peraturan perpajakan menganut prinsip legal form, yaitu mengakui bentuk hukum dari suatu transaksi daripada substansi ekonominya.</li>
<li>Kriteria: Pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai SAK mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara internasional, yaitu IFRS (International Financial Reporting Standards), yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Sedangkan pembukuan dan pelaporan akuntansi sesuai peraturan perpajakan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan peraturan pelaksanaannya.</li>
</ol>
Dari faktor-faktor di atas, dapat terjadi perbedaan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan antara akuntansi sesuai SAK dengan akuntansi sesuai peraturan perpajakan. Perbedaan ini dapat berupa beda tetap atau beda waktu. Beda tetap adalah perbedaan yang bersifat permanen dan tidak akan mempengaruhi laba kena pajak di masa depan. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara dan akan mempengaruhi laba kena pajak di masa depan.

Mengapa terjadi perbedaan dalam pembukuan dan pelaporan Akuntasi sesuai SAK dengan peraturan perpajakan?

Fungsi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan, pelaporan, dan perencanaan pajak. Fungsi dari akuntansi perpajakan antara lain:
<ol>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia, seperti insentif dan fasilitas.</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Membantu manajemen keuangan yang lebih baik, dengan mengantisipasi kewajiban pajak dan mengelola dana secara efektif.</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Menghindari masalah hukum yang timbul akibat pelanggaran perpajakan.</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Memberikan transparansi dan kepercayaan kepada pihak ketiga, seperti investor, kreditor, dan auditor.</li>
</ol>
Akuntansi perpajakan sangat penting bagi perpajakan, karena tanpa akuntansi perpajakan, wajib pajak tidak dapat mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Akuntansi perpajakan juga penting bagi akuntansi, karena tanpa perpajakan, akuntansi tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Perpajakan mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga harus dicerminkan dalam akuntansi.

Apakah fungsi dari akuntansi perpajakan? Apakah pentingnya akuntansi bagi perpajakan, dan juga sebaliknya?

Rekonsiliasi Fiskal

Mengapa harus ada rekonsiliasi fiskal?

Rekonsiliasi fiskal adalah proses untuk mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk perhitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak karena memiliki beberapa tujuan, di antaranya:
<ol>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Untuk memeriksa kembali draft laporan keuangan sebelum diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan yang dapat berdampak pada kewajiban pajak.</li>
<li class="selectable-text copyable-text iq0m558w g0rxnol2" dir="ltr">Untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penghitungan pajak yang dapat menyebabkan kerugian atau sanksi.</li>
</ol>

Pajak Keluaran

Selamat Malam Rekan,
Untuk PPN kepada pemungut dicatat sebagai PPN Keluaran apabila perusahaan yang bersangkutan bertindak sebagai penjual barang atau jasa kena pajak.
Terima kasih

Kenapa dalam akuntansi, PPN kepada pemungut harus dicatat sebagai pajak keluaran?

jurnal atas pencatatan revaluasi 

Berdasarkan data tersebut maka jurnal pencatatannya&nbsp;
Aktiva Tetap (D) Rp1.000.000.000
Surplus Revaluasi Aset Tetap (K) Rp1.000.000.000

PPh Final

PT MW (PKP) adalah perusahaan jasa konstruksi menengah. Di tahun 2019 perusahaan sedang menangani proyek pembangunan gedung milik PT GG (PKP) dengan nilai kontrak Rp 50.000.000.000 (sebelum PPN) dan anggaran awal biaya pembangunan Rp 40.000.000.000. Perusahaan mengakui pendapatan dengan metode persentase penyelesaian. Di tahun 2009 progress pembangunan adalah 12,5%. Di tahun 2020 biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.800.000.000 dan anggaran biaya untuk menyelesaikan adalah Rp35.200.000.000. Pembayaran yang diterima PT MW tahun 2019: Rp 5.000.000.000; tahun 2010: Rp 3.000.000.000. berapa besarnya PPh final untuk jasa konstruksi di tahun 2020?

PPh Final untuk jasa konstruksi di tahun 2020 dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
<pre><code>PPh Final = (Pendapatan - Biaya) x Tarif
</code></pre>
Dalam kasus ini, PT MW (PKP) mengakui pendapatan dengan metode persentase penyelesaian. Oleh karena itu, pendapatan yang diakui pada tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut:
<pre><code>Pendapatan 2020 = Nilai Kontrak x Persentase Penyelesaian
 = Rp50.000.000.000 x (100% - 12,5%)
 = Rp43.750.000.000
</code></pre>
Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 adalah Rp3.800.000.000 dan anggaran biaya untuk menyelesaikan proyek adalah Rp35.200.000.000.
Dengan demikian, PPh Final untuk jasa konstruksi di tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut:
<pre><code>PPh Final = (Rp43.750.000.000 - Rp3.800.000.000 - Rp35.200.000.000) x Tarif
 = Rp4.750.000.000 x Tarif
</code></pre>
Untuk mengetahui besarnya tarif PPh Final untuk jasa konstruksi di tahun 2020, kami memerlukan informasi lebih lanjut tentang klasifikasi usaha PT MW (PKP). Namun, berdasarkan informasi yang kami temukan, tarif PPh Final untuk jasa konstruksi berkisar antara 2% hingga 4%.

Beban Pajak

Berdasarkan informasi yang diberikan, kita dapat menghitung pendapatan yang diakui oleh perusahaan pada tahun 2020 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian sebagai berikut:
<ul>
<li>Total pendapatan yang diakui = nilai kontrak x persentase penyelesaian</li>
<li>Persentase penyelesaian = (biaya yang dikeluarkan - anggaran biaya untuk menyelesaikan) / anggaran biaya untuk menyelesaikan</li>
<li>Persentase penyelesaian = (Rp3.800.000.000 - Rp35.200.000.000) / Rp35.200.000.000 = -0,891</li>
<li>Karena persentase penyelesaian negatif, maka pendapatan yang diakui oleh perusahaan pada tahun 2020 adalah Rp 0&nbsp;</li>
</ul>
Untuk menghitung beban pajak yang diakui dalam Lap R/L Tahun 2020, kita perlu mengetahui jumlah pendapatan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan jasa konstruksi menengah seperti PT MW (PKP). Namun, informasi tersebut tidak tersedia dalam konteks pertanyaan tersebut. Terima kasih

PT MW (PKP) adalah perusahaan jasa konstruksi menengah. Di tahun 2019 perusahaan sedang menangani proyek pembangunan gedung milik PT GG (PKP) dengan nilai kontrak Rp 50.000.000.000 (sebelum PPN) dan anggaran awal biaya pembangunan Rp 40.000.000.000. Perusahaan mengakui pendapatan dengan metode persentase penyelesaian. Di tahun 2009 progress pembangunan adalah 12,5%. Di tahun 2020 biaya yang dikeluarkan adalah Rp 3.800.000.000 dan anggaran biaya untuk menyelesaikan adalah Rp35.200.000.000. Pembayaran yang diterima PT MW tahun 2019: Rp&nbsp; 5.000.000.000; tahun 2010: Rp 3.000.000.000. Beban Pajak yang diakui dalam Lap R/L Tahun 2020 adalah

Penentuan pembukuan laba BUT

Apabila tidak ada koreksi akun antara Pulse Corporation dengan kantor pusatnya di Tokyo, maka kantor pusat di Tokyo akan membukukan labanya yang berasal dari Pulse Corporation di Indonesia sebesar Rp 35.000.000.000.

Pulse Corporation, Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang kantor pusatnya di Tokyo pada tahun 2022 mempunyai net income sebelum pajak sebesar Rp 30.000.000.000. Setelah income statement-nya dilakukan rekonsiliasi fiskal mempunyai Net Income Before Tax sebesar Rp 35.000.000.000. Apabila tidak ada koreksi akun antara Pulse Corporation dengan kantor pusatnya maka kantor pusat di Tokyo membukukan labanya yang berasal dari Pulse Corporation di Indonesia sebesar?

pajak tangguhan

Berikut ini adalah data perusahaan Mega di tahun 2022: &nbsp; Laba Komersial &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp 150&nbsp; Koreksi Fiskal: &nbsp; Beda Temporer&nbsp; -40 Beda Tetap&nbsp; &nbsp;+90
Laba Kena Pajak&nbsp; &nbsp;200 &nbsp; Jumlah pajak kini dan pajak tangguhannya adalah

Untuk menghitung jumlah pajak kini dan pajak tangguhan, kita bisa menggunakan tarif pajak badan yang berlaku di tahun 2022, yaitu 22%. Berikut adalah perhitungannya:
Pajak kini = Laba Kena Pajak x Tarif Pajak Pajak kini = 200 x 22% = 44
Pajak tangguhan = Beda Temporer x Tarif Pajak Pajak tangguhan = -40 x 22% = 8.8
Jadi, jumlah pajak kini dan pajak tangguhannya adalah 44 - 8.8 = 35.2

Keuntungan Penjualan Kendaraan

PT Era Mobilindo menjual kendaraan bekas kepada Tuan Ali selaku pemegang&nbsp; sahamnya. Harga perolehan kendaraan tersebut Rp 150.000.000 dan telah disusutkan Rp 112.500.000 sehingga nilai bukunya menjadi Rp 37.500.000. Harga pasar Rp 40.000.000. Bila uang yang diterima PT Era Mobilindo adalah Rp 40.000.000, berapa keuntungan atas penjualan kendaraan tersebut

Keuntungan atas penjualan kendaraan tersebut dapat dihitung dengan mengurangi uang yang diterima dan nilai buku kendaraan. Berikut adalah perhitungannya:
Keuntungan = Uang yang diterima - Nilai Buku = Rp 40.000.000 - Rp 37.500.000 = Rp 2.500.000
Jadi, keuntungan atas penjualan kendaraan tersebut adalah Rp 2.500.000.