Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Pajak-Bumi-dan-Bangunan-(PBB)-dan-BPHTB

Perbedaan Tarif BPHTB PHAT dan PHATB

Selamat malam rekan,
BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB yang ditetapkan adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Untuk perolehan hak atas tanah dan perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak ada perbedaan tarif BPHTB. Keduanya memiliki tarif yang sama, yaitu 5% dari harga jual yang dikurangi dengan NPOPTKP.
Terima kasih

Dear Ibu Sukmawati
Besarnya pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 𝐁𝐏𝐇𝐓𝐁=𝐓𝐀𝐑𝐈𝐅&times;(𝐃𝐏𝐏&minus;𝐍𝐏𝐎𝐏).
 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 %(lima persen)

Apa Perbedaan Tarif BPHTB untuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?

Dampak Perubahan Nilai Properti

Apa dampak perubahan nilai properti terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pemilik properti?

Perubahan nilai properti dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dapat memengaruhi pemilik properti. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain
<ol>
<li>Peningkatan Beban Keuangan Pemilik Properti</li>
<li>Peningkatan PBB</li>
<li>Perubahan Kondisi Ekonomi</li>
<li>Perubahan Dalam Nilai Aset</li>
</ol>

Cara Pemerintah Menangani Ketidakpatuhan Pembayaran PBB

Pemberian Penyuluhan kepada Wajib Pajak
Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar PajakBumi dan Bangunan.

Bagaimana pemerintah menangani kasus ketidakpatuhan atau kelalaian pembayaran PBB oleh wajib pajak?

Pembelian Properti atas Nama Beberapa Orang

Jika kita ingin membeli rumah dan tanah atas nama beberapa orang, bagaimana kewajiban pajak yang berlaku?

Kewajiban pajak atas kepemilikan rumah dan tanah oleh beberapa orang dapat bervariasi tergantung pada hukum pajak properti di negara atau wilayah tertentu. Umumnya, pajak properti dapat dikenakan berdasarkan total nilai properti dan dibagi di antara pemilik sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau pihak berwenang setempat untuk memahami kewajiban pajak spesifik dalam situasi tersebut. Untuk wilayah Indonesia, aturan mengenai pajak properti untuk kepemilikan bersama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa objek pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, termasuk badan hukum, dikenakan pajak berdasarkan persentase hak atas tanah dan/atau bangunan masing-masing. Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (2) menegaskan bahwa besarnya pajak PBB yang terutang untuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan persentase hak atas tanah dan/atau bangunan masing-masing. Jadi, dalam situasi kepemilikan bersama, kewajiban pajak akan didasarkan pada persentase kepemilikan masing-masing pemilik.

Kewajiban Perpajakan atas Penjualan Properti

Ketika menjual properti yang sertifikatnya terdaftar atas nama pengurus, ada beberapa jenis pajak yang perlu dipertimbangkan dan dibayarkan. Pajak pertama adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi tanggung jawab penjual sebagai penerima uang hasil transaksi. Pajak kedua adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang biasanya dibayar dalam masa satu tahun dan menjadi tanggung jawab penjual rumah. Pajak ketiga adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi pajak penjualan rumah yang ditanggung oleh pembeli. Selain itu, ada juga biaya notaris yang menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik properti, namun hal ini bersifat negotiable antara penjual atau pembeli

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-tbzzm-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-tbzzm-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col pb-9 text-sm">
<div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-13">
<div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion">
<div class="relative flex w-full flex-col lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="aa7e0340-1d4b-4200-b8dd-520702819c41">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
Bagaimana kebijakan pajak yang berlaku ketika menjual properti yang sertifikatnya terdaftar atas nama pengurus? Apa saja jenis pajak yang perlu dipertimbangkan dan dibayarkan dalam situasi seperti ini? Terima kasih.
</div>
</div>
</div>
<div class="mt-1 flex justify-start gap-3 empty:hidden">
<div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center lg:justify-start mt-0 gap-1 visible"><button class="flex items-center gap-1.5 rounded-md p-1 pl-0 text-xs hover:text-gray-950 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button>
<div class="flex gap-1">&nbsp;</div>
<div class="flex items-center gap-1.5 text-xs">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Perbedaan NJOP dan NJOP PBB dengan nilai transaksi sebenarnya dalam BPHTB

Apa perbedaan antara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan NJOP PBB (Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan) dengan nilai transaksi sebenarnya dalam konteks BPHTB?

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah nilai kena pajak suatu properti yang ditetapkan oleh pemerintah, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terkait properti. NJOP PBB (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan) secara khusus mengacu pada nilai kena pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di sisi lain, "nilai transaksi sebenarnya" mengacu pada nilai transaksi aktual suatu properti. Dalam konteks BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, perbedaannya terletak pada BPHTB dihitung berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya, sedangkan NJOP dan NJOP PBB digunakan sebagai nilai acuan dalam perhitungan pajak.

Perubahan Tarif BPHTB

Apa dampak perubahan tarif BPHTB terhadap pasar properti?

Perubahan tarif BPHTB dapat berdampak pada pasar properti. BPHTB adalah bea yang harus dibayar oleh pembeli properti sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Jika tarif BPHTB dinaikkan, maka biaya yang harus dibayar oleh pembeli properti akan semakin tinggi, sehingga dapat menurunkan minat pembeli untuk membeli properti. Sebaliknya, jika tarif BPHTB diturunkan, maka biaya yang harus dibayar oleh pembeli properti akan semakin rendah, sehingga dapat meningkatkan minat pembeli untuk membeli properti.

Opsen Pajak

Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (PMBLB). Mekanisme pemungutan opsen PKB diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU HKPD yang menyatakan bahwa opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Pembayaran opsen PKB ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB ke kas daerah kabupaten/kota. Wajib pajak opsen PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif opsen PKB diatur dalam Pasal 83 UU HKPD yang menyatakan bahwa tarif opsen PKB sebesar 66 persen dari pajak yang terutang. Tarif PKB dan BBNKB mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tarif pada UU Nomor 28 Tahun 2009.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan opsen pajak ya rekan ? Dan bagaimana mekanisme perpajakannya ?

Balik Nama Kendaraan Bermotor Tidak Dikenakan Pajak

Selamat Sore Rekan,
Ya, balik nama kendaraan bermotor bekas tidak lagi dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Artinya, balik nama kendaraan bermotor bekas tidak lagi kena pajak

Selamat Malam Rekan,
Izin bertanyar rekan, saya memiliki motor bekas, lalu saya ingin balik nama motor tersebut, apakah benar saat ini balik nama kendaraan bermotor bekas sudah tidak dikenakan pajak rekan ?

Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah

Dear Rekan,
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat memungut PBB dari wajib pajak yang memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah dan bangunan. Besaran PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai properti, semakin besar pula kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah. Beberapa pemerintah daerah memberikan kebijakan insentif atau keringanan pajak terkait dengan PBB untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pemulihan ekonomi.&nbsp;

Bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi pada pendapatan daerah?

Kebijakan Insentif Pembayaran PBB

Dear Rekan,
Ya, ada kebijakan insentif atau keringanan pajak terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa contoh kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah antara lain pengurangan tarif PBB-P2 sebagai dampak pandemi COVID-19 di Kota Bogor, kebijakan penetapan PBB-P2 tahun 2023 di DKI Jakarta, dan pemberian insentif PBB untuk masyarakat wajib pajak di Kabupaten Bandung.&nbsp;

Apakah ada kebijakan insentif atau keringanan pajak terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan?

 Dampak dari kenaikan atau penurunan nilai properti 

Dear Rekan,
Kenaikan atau penurunan nilai properti dapat berdampak pada besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar dimana jika nilai properti meningkat, maka nilai PBB yang harus dibayar juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai properti menurun, maka nilai PBB yang harus dibayar juga akan menurun. Namun, dampak kenaikan atau penurunan nilai properti terhadap besaran PBB yang harus dibayar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tarif PBB yang berlaku dan jenis properti yang dimiliki.

Apa dampak dari kenaikan atau penurunan nilai properti terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar?

Kontribusi PBB dan BPHTB pada Pembangunan Infrastruktur Tingkat Lokal

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal melalui beberapa cara. Salah satunya yaitu pemerintah dapat menggunakan dana yang terkumpul dari PBB dan BPHTB untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti bantuan sosial dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi dapat tercapai dengan lebih baik.
Terima kasih

Bagaimana kebijakan pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal?

Pajak Minerba

Pajak yang dikenakan atas minerba adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara (PBB Minerba). PBB Minerba dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditunjuk, dalam hal terdapat lebih dari satu KPP dalam satu kabupaten, kota, atau wilayah DKI Jakarta. PBB Minerba dikenakan setiap tahun dengan tarif 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan. Objek pajak PBB Minerba meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, serta bangunan yang berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada area tersebut. Subjek pajak PBB Minerba adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dan/atau menguasai manfaat atas bumi dan bangunan di kawasan pertambangan.

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, pengenaan pajak yang dikenakan atas minerba dipungut oleh siapa ya rekan ? Dan saat kapan dikenakan pajak minerba tersebut ?

PBB/BPHTB untuk properti Redensial

Bagaimana perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dihitung untuk properti residensial?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua jenis pajak yang berbeda. PBB adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada pemilik atau pengguna tanah dan atau bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. BPHTB adalah pajak sekali bayar yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan oleh pihak yang melakukan transaksi. Cara menghitung PBB untuk properti residensial adalah sebagai berikut:
1. Tentukan NJOP tanah dan bangunan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. 2. Tentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dengan cara mengalikan NJOP dengan persentase NJKP yang berlaku. Persentase NJKP bervariasi tergantung pada jenis properti dan nilai NJOP. Untuk properti residensial dengan NJOP di bawah 1 miliar rupiah, persentase NJKP adalah 20%. 3. Tentukan tarif PBB yang berlaku. Tarif PBB bervariasi tergantung pada klasifikasi wilayah dan nilai NJKP. Untuk properti residensial dengan NJKP di bawah 1 miliar rupiah, tarif PBB adalah 0,1%. 4. Hitung PBB dengan cara mengalikan NJKP dengan tarif PBB.

Penentuan Nilai Objek PBB

Bagaimana pemerintah menentukan nilai objek pajak bumi dan bangunan?

Penentuan nilai objek pajak bumi dan bangunan (PBB) biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten atau kota. Proses penilaian ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) atau instansi sejenis yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah mulai dari Pengumpulan Data, Penetapan Zonasi, Penilaian Tanah, Penilaian Bangunan, Penentuan Nilai Pajak, hingga Peninjauan dan Penyesuaian. Pemerintah daerah biasanya memiliki peraturan daerah atau kebijakan yang mengatur proses penilaian PBB ini. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan adil untuk memastikan bahwa nilai PBB yang ditetapkan mencerminkan nilai sebenarnya dari properti yang dinilai.

Keringanan Pajak

Insentif pajak atau keringanan pajak terkait dengan kepemilikan properti tertentu tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.03/2022 yang mengatur PPN DTP (ditanggung pemerintah) sebesar 50% diberikan atas penjualan rumah paling tinggi seharga Rp 2 miliar. Jika rumah memiliki harga di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar, maka insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 25%. Insentif PPN DTP berlaku maksimal 1 (satu) unit rumah tapak atau rusun untuk 1 (satu) orang pribadi dan tidak diperkenankan dipindahtangankan kembali dalam jangan waktu 1 (satu) tahun.

Apakah terdapat insentif atau keringanan pajak terkait dengan kepemilikan properti tertentu?

Pengenaan pajak bagi perusahaan developer yang membangun di tanah pihak ketiga

Bagaimana pengenaan pajaknya jika perusahaan A memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk membangun rumah di atas tanah milik pihak ketiga?

Hai Rekan,
Ketetapan PPh yang dibebankan kepada perusahaan developer&nbsp;perumahan berdasarkan pada penghasilan yang diterimanya yang berasal dari penjualan produk perumahan tersebut. Hal ini disesuaikan dengan penjualan perumahan yang memberikan penghasilan bagi&nbsp;developer. Perhitungan atas PPH Final 4 ayat 2 Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara mengalikan besaran pajak yang dikenakan tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan pembeli atau pemakai jasa. Selain Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi seperti yang telah dijelaskan,&nbsp;developer&nbsp;memiliki kewajiban memungut pajak atas gaji para karyawan mereka, pembayaran jasa kepada pihak ketiga, dan lain sebagainya.

PPBJ

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, apa fungsi dari dokumen PPBJ ya rekan ?

sore rekan,
Surat Pemberitahuan Perolehan/ Pengeluaran Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atau PPBJ ialah dokumen yang wajib dibuat pengusaha di KPBPB yang dimaksud memperoleh BKP atau JKP dari tempat lain di Dalam Daerah Pabean (TLDDP), tempat Penimbunan Berikat (TPB), atau kawasan ekonomi khusus (KEK). PPBJ merupakan dasar untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode 07, yaitu penyerahan barang/jasa yang memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN maupun PPnBM.

Objek Pajak Status Sengketa

Halo kak, Bagaimana jika suatu objek pajak masih dalam status sengketa atas kepemilikannya?
Terima kasih

Selamat malam rekan,
Jika suatu objek pajak masih dalam status sengketa atas kepemilikannya, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada kewajiban perpajakan yang terkait dengan objek pajak tersebut. Misalnya, jika objek pajak adalah tanah atau bangunan yang disewakan, maka penerimaan sewa yang diterima oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik dapat menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 25/29, tergantung pada status wajib pajaknya. Namun, jika terdapat sengketa kepemilikan antara dua pihak atau lebih, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik harus dapat membuktikan haknya atas objek pajak tersebut dengan bukti-bukti yang sah dan kuat, seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat perjanjian sewa, dan lain-lain. Jika tidak, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana perpajakan jika terbukti melakukan pelanggaran atau penggelapan pajak.
Terima kasih

Pembayaran BPHTB

dear rekan,&nbsp;
Ketika pembeli membeli tanah bersertifikat, mereka diharuskan membayar BPHTB terlebih dahulu&nbsp;sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. namun demikian, dengan adanya beleid baru terkait BPHTB terutang tersebut,&nbsp;sekarang pembayarannya bisa dilakukan belakangan, tidak perlu harus membayar di muka terlebih dahulu seperti sebelumnya

Halo kak, Apakah pembayaran BPHTB bisa ditunda?
Terima kasih

Pengurangan PBB

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, hal - hal apa saja yang dapat membuat Wajib Pajak mengajukan pengurangan pengenaan pajak PBB

Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan Nomor&nbsp;<a href="https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13839">110/PMK.03/2009</a>&nbsp;tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan&nbsp;Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor&nbsp;<a href="https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15256">82/PMK.03/2013</a>&nbsp;tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor&nbsp;<a href="https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13839">110/PMK.03/2009</a>&nbsp;tentang Pemberian&nbsp;Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan;
&nbsp;
<ol>
<li>Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak:</li>
</ol>
<ul>
<li>karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; atau</li>
<li>dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</li>
</ul>
&nbsp;
<ol start="2">
<li>Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kerugian dan kesulitan likuiditas&nbsp;pada: </li>
</ol>
<ul>
<li>akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB, dalam hal Wajib&nbsp;Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau</li>
<li>akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB, dalam hal Wajib&nbsp;Pajak melakukan pencatatan.</li>
</ul>
&nbsp;
<ol start="3">
<li>Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kerugian komersial yang diketahui dari: </li>
</ol>
<ul>
<li>laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh; atau</li>
<li>pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, dalam hal Wajib Pajak tidak&nbsp;menyelenggarakan pembukuan.</li>
</ul>
<ol start="4">
<li>Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib&nbsp;Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.</li>
<li>Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh&nbsp;peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,&nbsp;gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.</li>
<li>Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain kebakaran, wabah&nbsp;penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis</li>
</ol>

Pengurangan Pajak (PBB)

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, hal apa saja yang dapat membuat Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan pengenaan pajak PBB ?

Pengenaan Pajak (PBB) atas Tanah Kosong

Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah tanah kosong juga dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan ?

Selamat Malam Rekan,
Kebijakan soal bagaimana cara menghitung pajak tanah kosong belum ditetapkan oleh pemerintah secara khusus, karena lahan dianggap masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah daerah bisa saja membebankan pajak progresif pada Pajak Penghasilan (PPh) serta PBB bagi si pemilik lahan kosong. Pajak progresif adalah pajak dengan persentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Besarnya persentase tersebut berbeda-beda, tergantung kondisi wilayah dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Demikian

Perhitungan Pajak (PBB) atas Rumah KPR

<blockquote>
System said in Perhitungan Pajak (PBB) atas Rumah KPR
Sore Rekan,
Izin bertanya, bagaimana perhitungan pajak yang dikenakan atas suatu rumah yang masih dalam tahap KPR ?
&nbsp;
Tidak ada bedanya perhitungan PBB baik masih dalam tahapan cicilan ataupun sudah lunas.
perlu diketahui juga untuk subjek PBB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
jadi walaupun masih KPR tetapi sudah memiliki manfaat atas rumah tersebut.
Cara menghitung besarnya PBB P2 terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
&nbsp;PBB P2 = Tarif X (NJOP &ndash; NJOP TKP).
</blockquote>

Sore Rekan,
Izin bertanya, bagaimana perhitungan pajak yang dikenakan atas suatu rumah yang masih dalam tahap KPR ?