Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Pajak-Penghasilan-(PPh)

PPh 21 Bukan Karyawan

Hai rekan,
Untuk pembayaran PPh 21 untuk 100 NPWP bukan karyawan yang harus disetor pada 1 masa yang sama, Anda dapat melakukan pembayaran sekaligus. Ini disebabkan oleh ketentuan PPh 21 yang menyebutkan bahwa pembayaran PPh 21 dapat dilakukan sekaligus, sehingga Anda tidak perlu membuat 100 id billing berbeda-beda.
&nbsp;
Terima kasih

Saya mau nanya utk PPh21 Bukan Karyawan jika ada 100 NPWP yg harus disetor pada 1 masa yg sama apakah bisa disetor sekaligus? Maksudnya total potongan PPh 21,100 orang bukan karyawan itu dibuatkan 1 id billing saja. Apakah ada kaitannya nanti dgn bukti potong ?&nbsp;

Pajak untuk Freelancer

Hai rekan,
Pada tahun 2024, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka harus memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun, dan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak pekerja lepas meliputi:
<ol>
<li>Pelaporan Pajak</li>
<li>Pemotongan Pajak</li>
<li>NPWP</li>
<li>Perjanjian Kerja</li>
</ol>
Dengan memahami kewajiban pajak dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pekerja lepas atau freelancer dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan pada tahun 2024.

Apakah ada ketentuan pajak khusus yang perlu dipertimbangkan untuk pekerja lepas atau freelancer pada tahun 2024?

PPh 23 Dikreditkan Saat Pelaporan Pajak Tahunan

Sepanjang bukti pemotongan pph 23 tidak cacat maka dapat dikreditkan pada pph tahunan badan/perorangan tahun yang sama dengan bukti potong 23 dibuat.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, PPh Pasal 23 dikreditkan pada&nbsp;tahun pajak sesuai tanggal Bukti Potong.

Halo kak, apakah PPH 23 dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak tahunan?
Terima kasih

Batasan Nilai Pembayaran PPh 25

Apakah ada batasan nilai pembayaran untuk dikenakan PPH 25

PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. PPh 25 dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. PPh 25 tidak termasuk bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Namun apabila Anda terlambat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 25 maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Pajak rokok elektrik

DJP punya strategi apa untuk memastikan bahwa pajak rokok elektrik diterapkan dengan baik dan tanpa kendala? Gimana cara mereka menjalankan ini secara efisien? Karena saya adalah pengusaha dagang rokok elektrik, apa ini akan berdampak pada pricing product? Terima kasih

Selamat Sore,
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menjalankan pengawasan ketat, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan penerapan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan dalam penerapan pajak rokok elektrik. Sebagai pengusaha dagang rokok elektrik, penerapan pajak rokok elektrik dapat berdampak pada harga produk. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi terkait dan memperhitungkan dampaknya dalam penetapan harga produk.

Perubahan perhitungan PPh 21 untuk Freelancer

Ijin bertanya 1 januari 2024 diterapkan aturan baru perpajakan terutama perhitungan PPh 21 untuk freelancer. apa ada yang bisa bantu menjelaskan perbedaan perhitungan sebelumnya dengan yang baru ya? Terima kasih

Selamat sore,
Aturan perpajakan terbaru yang diterapkan pada 1 Januari 2024 mengenai perhitungan PPh 21 untuk freelancer mengalami perubahan. Sebelumnya, freelancer dikenakan PPh 21 atas jasa sebesar 2,5% jika memiliki NPWP dan 3% apabila tidak punya NPWP.Namun, mulai Januari 2024, freelancer harus menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata untuk menghitung PPh 21. Perubahan ini memengaruhi cara penghitungan pajak penghasilan bagi freelancer. Sebagai contoh, seorang pekerja freelance yang menerima fee tertentu harus menghitung PPh 21 berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-rata sesuai dengan aturan yang baru diterapkan.

Perhitungan pajak atas penghasilan dari pemberi kerja dan usaha sendiri

Sebagai pegawai di perusahaan BUMN dan pengusaha minimarket, Anda memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda. Sebagai pegawai, Anda akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas penghasilan yang diterima dari perusahaan BUMN. PPh 21 dibayar setiap bulan dan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada saat penghasilan diterima. Sedangkan sebagai pengusaha minimarket, apabila Anda sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Anda harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang, dan wajib menyetorkan dan melaporkan SPT-nya setiap bulan.
Anda dapat menghubungi kantor pajak setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang prosedur yang harus diterapkan dalam menghitung pajak terutang.

Ijin bertanya rekan. saya pegawai di perusahaan BUMN. selain itu saya juga buka usaha dagang (minimarket). sebagai pengusaha saya menerima penghasilan dalam bentuk gaji. bagaimana seharusnya saya menghitung kewajiban perpajakan?

Pajak atas Deviden

Untuk dividen yang diterima pada akhir tahun 2023, pajak penghasilannya akan di potong pada periode dividen diterima. Kemudian penyetoran atas pajak dividen tersebut dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan setelah masa pajak. Lalu wajib pajak yang menerima dividen wajib melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada bagian harta di akhir tahun untuk pajak dividen.

Ijin bertanya. untuk dividen tahun 2022 yang diterima di akhir tahun 2023 untuk pajak penghasilannya di potong pada periode dividen atau periode penerimaannya ya? terima kasih

Pajak Penghasilan atas Youtuber

Saya seorang youtuber dan mendapatkan pendapatan dari endorse. Endorse saya tersebut telah dipotong pajak. apakah pada akhir tahun apa yang harus saya lakukan untuk melaporkan penghasilan tersebut pada SPT Tahunan WP OP?

Seorang YouTuber wajib membayar dan melaporkan pajak penghasilan setiap tahunnya. Pajak yang harus dibayarkan oleh para YouTuber adalah Pajak Penghasilan (PPh) dengan sistem pembayarannya berupa self-assessment dimana YouTuber diminta menghitung pajak dan membayar sendiri pajak yang terutang.
Untuk melaporkan penghasilan tersebut pada SPT Tahunan WP OP, dapat menggunakan formulir 1770. Penggunaan formulir 1770 ini menjadi cara yang benar sesuai dengan undang-undang untuk melaporkan pajak penghasilan pribadi.
Cara menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh para YouTuber dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme NPPN dan mekanisme umum pembukuan

Insentif PPh 22 untuk UMKM

Mengenai insentif PPh Pasal 22 tersebut, Wajib Pajak yang berhak untuk menerima insentif PPh Pasal 22 Impor yaitu Wajib Pajak yang memiliki kode KLU sesuai dengan aturan PMK No 44 Tahun 2020 yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan 2018 ataupun yang terdapat pada adminstrasi perpajakan bagi Wajib Pajak baru terdaftar setelah tahun 2018. Selain syarat tersebut, syarat lain yang memungkinkan Wajib pajak berhak untuk menerima insentif PPh Pasal 22 Impor yaitu Wajib Pajak merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE ataupun Wajib Pajak Kawasan Berikat. Untuk mendapatkan surat ini, Wajib Pajak wajib membuat pengajuan secara online melalui laman Pajak.go.id, serta melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE bagi Wajib Pajak KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB untuk Wajib Pajak Kawasan Berikat.

ijin bertanya, saya baru mendirikan UMKM, dan melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri. saya ingin bertanya apakah ada cara untuk mendapatkan insentif pph pasal 22?

Menerima lebih dari 1 bukti potong dalam 1 bulan

Selamat Malam Rekan,
Izin bertanya, apakah bisa rekan, suatu pegawai menerima lebih dari 1 bukti potong per bulan ?&nbsp;

Selamat Sore Rekan,
Bisa. Seorang pegawai dapat menerima lebih dari 1 bukti potong per bulan. Bukti potong adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk merekam pemotongan pajak penghasilan karyawan. Jumlah bukti potong yang diterima oleh seorang pegawai biasanya bergantung pada kebijakan perusahaan dan struktur penghasilan karyawan tersebut.

Tunjangan yang menjadi objek pajak 

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, tunjangan apa saja yang menjadi objek pajak pph bagi karyawan dalam perhitungan pph 21 ya rekan ?

Selamat Malam Rekan,
Tunjangan yang menjadi objek pajak PPh bagi karyawan dalam perhitungan PPh 21 meliputi tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan uang makan, THR, lembur, bonus, jasa produksi, dan tunjangan yang dibayar perusahaan atas premi asuransi dan iuran BPJS.
Terima kasih

Kode Objek Pajak Upah borongan

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, untuk pembayaran atas upah borongan termasuk kode objek pajak berapa ya rekan ?

Untuk pembayaran upah borongan menggunakan kode objek pajak 21-100-03 atas Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

DPP PPh 21 Pensiunan

Objek&nbsp;PPh 21&nbsp;atas penghasilan berupa pensiun dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Objek PPh 21 ini dikenakan tarif progresif yang dihitung setiap tahun pajak.</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Objek PPh 21 ini dikenakan tarif progresif yang bersifat final selama 2 tahun. Jika melebihi dua tahun maka dikenakan tarif progresif yang bersifat tidak final yang berlaku sejak melebihi batas waktu 2 tahun tersebut.</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Objek PPh 21 ini dikenakan tarif progresif.</li>
</ol>

Rekan, mau bertanya, bagaimana ya cara menghitung DPP PPh 21 untuk Pensiunan? apakah sama dengan pegawai tetap? terima aksih

Masa Berlaku PP55/2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengatur mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri, dalam hal ini PT, memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

Saya baru mendirikan sebuah PT dan baru memiliki NPWP Waktu membuat NPWP saya memilih skema tairf PP55/2022, itu artinya apa ya rekan?

Pengenaan PPh 21 atas Uang Transportasi

Uang bensin yang diberikan kepada karyawan A tiap bulan atas transportasi dinas termasuk dalam tunjangan transportasi karyawan, bukan beban perjalanan dinas perusahaan. Tunjangan transportasi karyawan adalah tunjangan yang diberikan secara tidak tetap untuk karyawan dan keluarganya, menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi yang didasarkan pada kehadiran. Beban perjalanan dinas perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan perjalanan dinas karyawan, termasuk biaya transportasi, penginapan, makan, dan lainnya. Cara pembayaran tunjangan transportasi karyawan dan beban perjalanan dinas perusahaan juga berbeda, tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing

Jika karyawan A mendapatkan uang bensin tiap bulannya secara konsisten atas transportasi dinas, apakah masuk ke dalam Beban Perjalanan Dinas perusahaan atau Tunjangan Transportasi Karyawan? karena jika ada sisa dari uang tsb diberikan kepada karyawan

Pemotongan PPh 21 jika gaji langsung dipotong untuk membayar hutang bon

Bagaimana perhitungan PPh 21 jika gaji karyawan X langsung dipotong untuk pembayara hutang bon?

Untuk hutang bon dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh 21 karyawan.
Nilai gaji (bruto) bisa dikurang dengan nilai hutang bon sehingga nantinya akan didapat nilai netto dan dasar pengenaan pajak (DPP).

Pajak bagi kegiatan export dengan perusahaan berbeda

Bagaiamana kewajiban perpajakan jika PT ABC yang belum memiliki ijin Export, meminjam nama PT XYZ untuk melakukan kegiatan Export?

Hai Rekan, Hal ini membuat PT ABC tidak perlu mendapatkan pungutan pajak yang lebih tinggi. Akan tetapi PT ABC dan PT XYZ &nbsp;dapat terancam hukuman pidana dan perdata atas pelanggaran dalam PP No. 13 Th 2018 atas kepemilikan manfaat yang seharusnya milik PT ABC tetapi dengan menggunakan peminjaman nama perusahaan maka yang dilihat adalah PT XYZ lah yang memiliki manfaat atas setiap transaksi yang dilakukan PT ABC. CMIW😉

PPh atas Pendapatan dari Luar Negeri

Hallo rekan, Sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri umumnya juga dikenai pajak di banyak negara, termasuk Indonesia. Cara perpajakan untuk pendapatan luar negeri dapat bervariasi tergantung pada aturan dan perjanjian pajak antarnegara yang ada. Berikut adalah beberapa poin umum:
<ol>
<li>
Pajak Penghasilan Global (PPh Pasal 26): Beberapa negara menerapkan sistem pajak penghasilan global, di mana warga atau penduduk pajak wajib membayar pajak atas seluruh pendapatan mereka, termasuk yang berasal dari luar negeri. Indonesia juga memiliki aturan ini.
</li>
<li>
Pajak Penghasilan Terbatas (PPh Pasal 23): Penerima penghasilan dari luar negeri dapat dikenai PPh Pasal 23 di Indonesia. Pemotongan pajak ini biasanya dilakukan oleh pemotong pajak (biasanya perusahaan atau lembaga keuangan) pada saat pembayaran.
</li>
<li>
Pajak Penghasilan Tidak Langsung (PPh Pasal 26): Penerima penghasilan dari luar negeri di Indonesia mungkin juga harus membayar PPh Pasal 26, yang merupakan pajak final atas penghasilan tertentu yang berasal dari luar negeri.
</li>
<li>
Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (P3B): Banyak negara memiliki perjanjian pajak ganda untuk mencegah pembayaran ganda pajak atas pendapatan yang sama. Indonesia juga memiliki sejumlah perjanjian semacam itu.
</li>
</ol>

Bagaimana cara perpajakan berlaku untuk sumber pendapatan yang berasal dari luar negeri?

Perbandingan Sistem PPh di Indonesia dengan Negara Lain

Apakah ada perbandingan antara sistem PPh di Indonesia dengan negara lain?

Sore rekan,
<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-uvhji-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-uvhji-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col text-sm gizmo:pb-9 dark:bg-gray-800 gizmo:dark:bg-transparent">
<div class="group w-full text-token-text-primary border-b border-black/10 gizmo:border-0 dark:border-gray-900/50 gizmo:dark:border-0 bg-gray-50 gizmo:bg-transparent dark:bg-[#444654] gizmo:dark:bg-transparent" data-testid="conversation-turn-3">
<div class="p-4 gizmo:py-2 justify-center text-base md:gap-6 md:py-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 gap-4 text-base mx-auto md:gap-6 gizmo:gap-3 gizmo:md:px-5 gizmo:lg:px-1 gizmo:xl:px-5 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] gizmo:md:max-w-3xl gizmo:lg:max-w-[40rem] gizmo:xl:max-w-[48rem] xl:max-w-3xl }">
<div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gizmo:w-full lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col gap-3 max-w-full">
<div class="min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="1cb71a44-de77-4605-9302-aff61d139aa4">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
Ya, tentu saja ada perbandingan antara sistem Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dengan negara lain. Setiap negara memiliki aturan pajak yang berbeda-beda, termasuk tarif pajak, aturan penghitungan, dan kriteria pembebasan pajak.
Di Indonesia, tarif PPh berdasarkan tingkat penghasilan, dengan tarif yang lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga aturan khusus untuk penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, dan royalti. Seluruh sistem diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
Perbandingan dengan negara lain mungkin melibatkan analisis tarif pajak, jenis-jenis penghasilan yang dikenai pajak, serta berbagai insentif atau keringanan pajak yang mungkin diberlakukan oleh masing-masing negara.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Pajak atas Kekayaan Digital

Bagaimana isu-isu terkini seperti pajak digital atau pajak atas kekayaan mempengaruhi peraturan PPh?

Isu-isu terkini seperti pajak digital atau pajak atas kekayaan memiliki dampak pada peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, dan pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi isu-isu ini melalui perubahan peraturan perpajakan. Berikut adalah beberapa cara isu-isu tersebut mempengaruhi peraturan PPh di Indonesia:
<ol>
<li>
Pajak Digital: Pemerintah Indonesia telah merespons pertumbuhan bisnis digital dan perdagangan elektronik dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan barang atau jasa digital kepada konsumen Indonesia. PPN pada transaksi digital ini berdampak pada peraturan PPh karena dapat mempengaruhi entitas yang beroperasi dalam ekosistem digital. Selain itu, perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia juga diharapkan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.
</li>
<li>
Pajak Atas Kekayaan: Isu pajak atas kekayaan telah dibahas dalam konteks perubahan peraturan PPh di Indonesia. Ada usulan dan pembahasan mengenai pengenakan pajak atas kekayaan, terutama pada properti mewah dan aset kekayaan lainnya. Pemerintah Indonesia mencari cara untuk mengenakan pajak atas kekayaan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ini akan mempengaruhi peraturan PPh karena perlu ada peraturan tambahan yang mengatur pengenakan pajak atas kekayaan.
</li>
<li>
Revisi Peraturan PPh: Untuk mengatasi isu-isu seperti pajak digital dan pajak atas kekayaan, pemerintah Indonesia dapat merevisi peraturan PPh untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur pendapatan dan aset. Ini dapat mencakup perubahan dalam tarif, definisi pendapatan kena pajak, dan peraturan pelaporan pajak.
</li>
<li>
Kerja Sama Internasional: Isu pajak digital juga menjadi bagian dari kerja sama internasional dalam rangka mengatasi penghindaran pajak lintas batas. Indonesia telah berpartisipasi dalam upaya kerja sama internasional untuk menciptakan aturan perpajakan yang lebih adil dalam lingkungan digital.
</li>
</ol>
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menghadapi isu-isu terkini dalam perpajakan dan memodifikasi peraturan PPh sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk tetap memantau perubahan dalam peraturan perpajakan, berkolaborasi dengan penasihat perpajakan yang kompeten, dan memastikan kepatuhan dengan kewajiban pajak yang relevan.

Sanksi Badan Tidak Membayar PPh Badan

Apakah ada hukuman atau sanksi yang dikenakan jika seseorang atau perusahaan tidak mematuhi kewajiban pajaknya?

Ya, di Indonesia, ada berbagai sanksi dan hukuman yang dikenakan jika seseorang atau perusahaan tidak mematuhi kewajiban pajaknya :
<ol>
<li>
Denda: Sanksi paling umum adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak, kesalahan pelaporan, atau penghindaran pajak. Denda ini biasanya dihitung sebagai persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar atau terutang.
</li>
<li>
Bunga: Bunga dapat dikenakan pada jumlah pajak yang belum dibayar sejak tanggal jatuh tempo hingga pembayaran dilakukan. Bunga ini dihitung berdasarkan tarif bunga yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
</li>
<li>
Penyitaan Aset: Otoritas pajak memiliki wewenang untuk menyita harta atau aset tertentu untuk menutupi utang pajak yang belum dibayar.
</li>
<li>
Tindakan Hukum: Otoritas pajak dapat mengambil tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pajak, termasuk menuntut di pengadilan.
</li>
<li>
Penyitaan Pajak Otomatis: Dalam beberapa kasus, pajak penghasilan dapat dipotong otomatis dari gaji individu atau pembayaran kepada perusahaan jika tidak ada pelaporan pajak yang tepat.
</li>
<li>
Diskualifikasi dari Program Insentif Pajak: Jika perusahaan atau individu tidak mematuhi syarat-syarat program insentif pajak, mereka mungkin kehilangan manfaat insentif tersebut.
</li>
<li>
Penghindaran Pajak: Jika seseorang atau perusahaan sengaja menghindari pajak dengan cara yang ilegal atau curang, mereka dapat dihadapkan pada sanksi perpajakan dan bahkan tindakan pidana.
</li>
</ol>
&nbsp;

Perbedaan PPh Pribadi dan PPh Badan

Apa perbedaan antara Pajak Penghasilan Individu (PPh Orang Pribadi) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)?

Terdapat perbedaan mendasar antara Pajak Penghasilan Individu (PPh Orang Pribadi) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Berikut adalah perbedaan utama di antara keduanya:
<ol>
<li>
Subjek Pajak:
<ul>
<li>PPh Orang Pribadi: Dikenakan pada individu (orang pribadi) yang menerima penghasilan dari berbagai sumber, seperti gaji, usaha kecil, investasi, atau lainnya.</li>
<li>PPh Badan: Dikenakan pada badan hukum atau entitas bisnis seperti perusahaan, baik yang berbentuk perseroan terbatas (PT) maupun bentuk badan usaha lainnya.</li>
</ul>
</li>
<li>
Tarif Pajak:
<ul>
<li>PPh Orang Pribadi: Tarif PPh Orang Pribadi bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan individu, dengan tarif yang lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih tinggi.</li>
<li>PPh Badan: PPh Badan memiliki tarif tetap, yang pada umumnya lebih rendah daripada tarif pajak individu, meskipun besaran tarifnya bisa bervariasi tergantung pada pendapatan dan jenis bisnis.</li>
</ul>
</li>
<li>
Pengenaan Pajak:
<ul>
<li>PPh Orang Pribadi: PPh Orang Pribadi dikenakan pada penghasilan individu, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain.</li>
<li>PPh Badan: PPh Badan dikenakan pada laba yang diperoleh oleh badan hukum atau entitas bisnis setelah dikurangi biaya-biaya operasional, beban bunga, dan sebagainya.</li>
</ul>
</li>
<li>
Laporan dan Pembayaran:
<ul>
<li>PPh Orang Pribadi: Individu biasanya diwajibkan untuk melaporkan dan membayar PPh Orang Pribadi secara pribadi kepada otoritas pajak.</li>
<li>PPh Badan: Badan hukum atau entitas bisnis biasanya diwajibkan untuk melaporkan dan membayar PPh Badan sebagai bagian dari proses perpajakan badan.</li>
</ul>
</li>
<li>
Sistem Pemotongan Pajak:
<ul>
<li>PPh Orang Pribadi: Pajak penghasilan individu seringkali dipotong secara otomatis dari gaji oleh pengusaha atau pemberi penghasilan lainnya.</li>
<li>PPh Badan: PPh Badan umumnya tidak dipotong secara otomatis, sehingga badan usaha perlu melaporkan dan membayar pajak sendiri.</li>
</ul>
</li>
</ol>

Pajak Penghasilan Pro Player

Saat ini, sedang booming pro player game online, contohnya Mobile Legend. Sudah banyak ada pertandingan profesional yang memberikan hadiah dalam jutaan rupiah. Lantas bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan tersebut? Apakah hanya dikenakan pajak atas hadiah, atau juga dikenakan atas penghasilan?

Hallo rekan,
Selain Pajak Pajak penghasilan atas Hadiah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)&nbsp;11% dari game online dari luar negeri seperti Free Fire, PUBG dan Mobile Legend mulai 1 Juli 2020. PPN 11% akan dikenakan jika para gamers di tanah air membeli item seperti skin atau senjata dalam game online.

Pajak Penghasilan Youtube

Apakah ada perbedaan cara menghitung Pajak Penghasilan Youtube untuk WPOP dan Badan?

Ya, terdapat perbedaan cara menghitung Pajak Penghasilan Youtube untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB). Dimana, untuk WPOP, penghasilan dari Youtube termasuk dalam penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan neto ini dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Biaya-biaya ini dapat berupa biaya produksi, biaya promosi, biaya sewa, biaya listrik, biaya internet, dan lain-lain. Penghasilan neto ini kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status pernikahan dan tanggungan WPOP. Selanjutnya, penghasilan kena pajak ini dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008. WP dapat melaporkan dan membayar pajak WP menggunakan formulir SPT 1770.
Sedangkan, untuk WP Badan, penghasilan dari Youtube termasuk dalam penghasilan kotor dari usaha atau pekerjaan bebas yang dikenakan PPh Pasal 23 atau Pasal 4 ayat (2). Jika WP Badan mendapatkan penghasilan dari Youtube melalui pihak ketiga yang berada di Indonesia, maka pihak ketiga tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada WP Badan. Jika WP Badan mendapatkan penghasilan dari Youtube langsung dari Google yang berada di luar negeri, maka WP Badan wajib membayar sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto yang diterima dari Google. Penghasilan kotor ini kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan bebas tersebut untuk mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto ini dikenakan tarif pajak final sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018, yaitu:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan kotor kurang dari Rp4,8 Miliar, akan dikenai tarif 0,5%</li>
<li style="text-align: justify;">Lebih dari Rp4,8 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar, akan dikenai tarif [0,25 &ndash; (0,6 Miliar/Penghasilan Kotor)] x Penghasilan Kena Pajak</li>
<li style="text-align: justify;">Lebih dari Rp50 Miliar, akan dikenai 25% x Penghasilan Kena Pajak</li>
</ul>
WP Badan dapat melaporkan dan membayar pajak WP menggunakan formulir SPT 1771