Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

<p>Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi</p>
<p>Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Filing Pajakku

<p>Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a></p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Bunifikasi

<p>Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:</p>
<p>- Registrasi Wajib Pajak</p>
<p>- Validasi NPWP</p>
<p>- Konfirmasi status Wajib Pajak</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

<p>Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Bill Pajakku

<p>Pajakku sebagai <em>collecting agent </em>DJPb menyediakan layanan <strong>pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</strong> dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).</p>
<p>MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.</p>
<p>Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a></p>

Penerimaan Negara Pajakku

<p>Layanan <strong>pengolahan seluruh pasal PPh </strong>(e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh</p>
<p>Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja</p>
<p>Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

<p>Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN</p>
<p>Real Time Terkoneksi Server DJP</p>
<p>Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika</p>
<p>Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)</p>
<p>Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a></p>

Tarra e-Faktur Pajakku

<p>Pajakku sebagai <strong>distributor resmi meterai elektronik </strong>Indonesia menyediakan sistem <strong>pembelian meterai elektronik (e-meterai) </strong>serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.</p>
<p>Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan <strong>SPT Masa Bea Meterai </strong>di aplikasi yang sama.</p>
<p>Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi <em>wholesaler </em>untuk bekerja sama</p>

e-Met Pajakku

<p>Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).</p>
<p>Perekaman data transaksi</p>
<p><em>Automatic mapping</em> jenis pajak terhutang</p>
<p>Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang</p>
<p>Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment</p>
<p>Membuat SPT Tahunan Badan</p>

Sistem Integrasi Perpajakan

<p>Layanan <strong>pengelolaan dokumen perpajakan</strong> mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada <i>customer, supplier</i>, dan karyawan dalam satu aplikasi</p>

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

<p><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.</span></p>

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.</span></p>

Mudah dan Nyaman

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol<i> security platform&nbsp;</i>dan<i> security expert,</i> Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.</span></p>

Protect Plus

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.</span></p>

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Pajak-Pertambahan-Nilai-(PPN)-dan-PPnBM

pembatalan faktur

<p>bagaimana sistematika jika kita melakukan pembatalan faktur karena kesalahan kode faktur untuk transaksi desember, apakah faktur tersebut bisa kita terbitkan kembali di bulan januari setelah tgl 15?</p>

<p>Jika melakukan pembatalan faktur pajak karena kesalahan kode faktur maka nomor seri faktur pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali. Atas kesalahan tersebut, PKP perlu memperbaiki faktur pajak dengan cara membatalkan faktur lama yang keliru kemudian menerbitkan faktur pajak baru menggunakan nomor seri faktur pajak yang baru.</p>

Penerapan PPN Pada Transaksi Internasional

<p><span class="selectable-text copyable-text">Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN internasional mengacu pada pajak yang dikenakan pada transaksi bisnis internasional. PPN ini terutama diterapkan pada impor barang dan jasa dari luar negeri. PPN internasional juga dikenal sebagai Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) di beberapa negara. </span></p>
<p><span class="selectable-text copyable-text">Ketika barang atau jasa diperoleh dari luar negeri, PPN dikenakan atas nilai barang atau jasa tersebut. Nilai barang atau jasa tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang saat transaksi dilakukan. Perusahaan atau individu yang melakukan transaksi bisnis internasional harus membayar PPN internasional. Jika barang atau jasa yang diperoleh dari luar negeri digunakan untuk kepentingan pribadi, maka individu yang melakukan pembelian tersebut harus membayar PPN internasional. Indonesia telah menandatangani perjanjian pajak ganda dengan banyak negara. Perjanjian ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan dari bisnis internasional. Selain itu, Indonesia juga memperbolehkan pengenaan PPN 0% untuk ekspor barang dan jasa ke luar negeri. Namun, PPN internasional memiliki banyak kompleksitas dan aturan yang harus dipatuhi.</span></p>

<p>Halo kak, bagaimana PPN Diterapkan pada Transaksi Internasional?</p>
<p>Terima kasih</p>

Penerapan PPN di Negara Lain

<p>Apakah setiap negara menerapkan PPN, atau ada variasi dalam penerapannya?</p>

<p>Setiap negara tentunya memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. PPN dalam bahasa internasional disebut dengan Goods and Service Tax (GST). Contoh negara yang menerapkan pajak PPN ini adalah Hungaria dengan tarif 27% dan Maroko dengan tarif 20%, namun ada juga negara yang tidak menerapkan PPN seperti Qatar dan Irak namun tetap memberlakukan regulasi/skema lain pengganti PPN yang disesuaikan dengan ideologi dan sistem pemerintahan negara tersebut seperti peraturan PPN bagi komoditas yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara seperti konsumsi soda, minuman berenergi, dan produk hasil tembakau.</p>
<p>&nbsp;</p>

Pengaruh PPn terhadap Bisnis

<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang diterapkan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. PPN memainkan peran penting dalam perekonomian dan dapat mempengaruhi penjualan serta keuntungan bisnis.</span></p>
<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">Dalam hal ini, PPN dapat mempengaruhi bisnis dan konsumen dalam ekonomi sebagai berikut:</span></p>
<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">Harga Jual: PPN dapat mempengaruhi harga jual produk atau jasa. Ketika menambahkan PPN pada harga jual, hal ini berarti pelanggan harus membayar lebih untuk produk atau jasa tersebut. Sebagai bisnis, perlu mempertimbangkan bagaimana harga jual yang termasuk PPN akan mempengaruhi daya tarik produk bagi konsumen.</span></p>
<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">Permintaan Konsumen: PPN dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk atau jasa. Jika harga jual termasuk PPN naik, konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian dan mempertimbangkan alternatif yang lebih murah. Hal ini dapat berdampak pada volume penjualan.</span></p>
<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">Keuntungan Bisnis: PPN juga mempengaruhi keuntungan bisnis. Ketika menambahkan PPN pada harga jual, kita mengumpulkan pajak tersebut dari pelanggan. Namun, kita juga harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau menjalankan bisnis yang mungkin juga termasuk PPN. Perhitungan keuntungan bisnis harus memperhitungkan pajak yang harus di bayar dan memastikan bahwa margin keuntungan cukup untuk menutupi biaya operasional dan PPN</span></p>

<p>Bagaimana PPN mempengaruhi bisnis dan konsumen dalam ekonomi?</p>

Mengapa Barang Mewah Dikenakan PPN?

<p>Apa yang dianggap sebagai barang mewah dan apa alasannya dikenai PPnBM?</p>

<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">Barang mewah adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Beberapa contoh barang mewah yang dikenai PPnBM di Indonesia adalah kendaraan bermotor, perhiasan mewah, apartemen, rumah jenis townhouse, pesawat pribadi, dan lain-lain.</span></p>
<p class="selectable-text"><span class="selectable-text1">PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen atas kegiatan produksi atau impor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM adalah untuk memperhatikan keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan pengamanan penerimaan negara. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200% </span></p>

Dampak dari Penerapan PPnBM

<p>Penerapan PPnBM (Penjualan Atas Barang Mewah) dapat mempengaruhi daya beli konsumen, harga barang mewah, serta industri terkait. Di satu sisi, PPnBM dapat mengurangi konsumsi barang mewah yang berlebihan, mengendalikan inflasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penerapan PPnBM tergantung pada banyak faktor, seperti jenis barang mewah yang dikenakan PPnBM, besaran tarif PPnBM, dan kondisi ekonomi saat itu. Oleh karena itu, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penerapan PPnBM terhadap konsumsi barang mewah dapat bervariasi dan perlu diperhatikan dengan cermat.</p>

<p>Apakah ada dampak sosial atau ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh penerapan PPnBM, terutama terkait dengan konsumsi barang mewah?</p>

Cara Pemerintah Mengendalikan dan Mengatuh PPnBM

<p>Bagaimana pemerintah mengendalikan atau mengatur PPnBM untuk memastikan adil dan efektifnya sistem ini?</p>

<p class="selectable-text" style="text-align: justify;"><span class="selectable-text1">Pemerintah Indonesia mengatur PPnBM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PP nomor 44/2022 ini merupakan peraturan pelaksanaan PPN dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan mencabut sebagian PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.</span></p>

Pembatalan Faktur Pajak Keluaran

<p><span class="selectable-text copyable-text">Ya, Faktur Pajak (FP) yang telah dikeluarkan sebagai uang muka penjualan dapat dibatalkan. Pembatalan FP dapat dilakukan secara elektronik. Namun, perlu diingat bahwa pembatalan FP tidak dapat dibatalkan lagi atau dianulir pembatalannya. Jika transaksi yang sebenarnya batal tetapi sudah dikreditkan, FP tersebut harus dibatalkan. Pembatalan dilakukan baik dari pihak penjual maupun pembeli</span></p>

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-tbzzm-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-tbzzm-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col pb-9 text-sm">
<div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-15">
<div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group final-completion">
<div class="relative flex w-full flex-col lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="b923f52e-6d86-44e9-aab5-8f9d3181e083">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>Apakah mungkin untuk membatalkan Faktur Pajak (FP) yang telah dikeluarkan sebagai uang muka penjualan? FP tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem e-faktur pelanggan sebagai PPN masukan, namun belum dilaporkan. Apakah lebih tepat untuk memproses retur atau melakukan pembatalan dalam kasus ini?</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

SSP PPN JLN salah apa bisa dibetulkan?

<p>Apakah SSP PPN JLN bisa dibetulkan? atau harus menyetor ulang?</p>

<p>SSP PPN JLN dapat dibetulkan jika terdapat kesalahan dalam pengisian. Namun, jika SSP PPN JLN sudah disetor, maka tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan. jika terjadi hal tersebut dapat dilakukan koreksi dengan menyetor ulang PPN JLN yang benar. Jangka waktu penyetoran PPN JLN paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya saat terutangnya PPN. Jika SSP PPN JLN sudah melebihi 3 tahun, maka dapat dilakukan koreksi dengan membuat surat permohonan koreksi SSP PPN JLN ke KPP tempat PKP terdaftar. untuk Tata cara mengisi SSP PPN JLN diatur dalam PER-40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean</p>

PPN Lebih Bayar

<p>Jika telah membayar terlalu banyak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Surat Setoran Pajak (SSP), kita dapat memperoleh pengembalian pembayaran yang berlebihan melalui prosedur khusus. Untuk melakukan hal ini, perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah yang sudah dibayarkan melalui SSP (meskipun nilainya lebih tinggi dari perhitungan SPT). Proses pengembalian pembayaran berlebihan ini melibatkan pengajuan permohonan secara tertulis kepada kantor pajak terkait. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang wajib dilaporkan setiap masa pajak atau bulanan oleh PKP (Pedagang Kena Pajak) Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat setoran pajak berbentuk formulir yang berisikan informasi wajib pajak dan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.<br />Dokumen SSP diperlukan dalam melakukan penyetoran PPN ke negara, dan wajib pajak diharuskan terlebih dahulu untuk membuat SSP dan membawa SSP tersebut ke bank atau kantor pos sebelum membayar pajak. Dari hasil pencarian, tidak ditemukan informasi spesifik mengenai prosedur pengembalian pembayaran berlebihan PPN melalui SSP. maka dari itu disarankan untuk menghubungi otoritas pajak terkait untuk informasi lebih lanjut.</p>

<p>Jika kita membayar terlalu banyak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Surat Setoran Pajak (SSP), apakah kita melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah yang sudah dibayarkan melalui SSP (meskipun nilainya lebih tinggi dari perhitungan SPT)? Atau, apakah ada prosedur khusus untuk mendapatkan pengembalian pembayaran yang berlebihan tersebut?&nbsp;</p>

Kredit PPN atas pembelian barang Import

<p>Ya, PPN atas pembelian barang impor untuk faktur penjualan dengan kode 080, yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda yang bergerak dalam perdagangan spare part mesin dengan SKB PPN dibebaskan untuk barang strategis, dapat dikreditkan dalam transaksi tersebut. Kode Faktur Pajak 080 adalah kode faktur yang digunakan untuk transaksi penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kenapa Pajak (JKP) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hanya BPK/JKP yang bersifat strategis dan barang tertentu yang bisa menggunakan kode 080 ini. Pembuatan Faktur Pajak 080 harus segera dibuat saat melakukan penyerahan BKP/JKP. Dalam pembuatannya, wajib menyertakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN. Surat ini adalah syarat mutlak yang menunjukkan bahwa barang/jasa telah bebas dari PPN</p>

<p>Apakah PPN atas pembelian barang impor untuk faktur penjualan dengan kode 080, yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda yang bergerak dalam perdagangan spare part mesin dengan SKB PPN dibebaskan untuk barang strategis, dapat dikreditkan dalam transaksi tersebut?</p>

Pendaftaran dan Pelaporan PPN Bagi Pelaku Usaha

<p>Pelaku usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mendaftarkan diri sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Cara pendaftaran dan pelaporan PPN dapat dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN yang berisi penghitungan jumlah pajak terutang dan disetor ke Kas Negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.</p>

<p>Bagaimana cara pendaftaran dan pelaporan PPN bagi pelaku usaha?</p>

Pengembalian PPN

<p>Untuk ketentuan restitusi PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak diawali dengan penyerahan pengajuan restitusi pajak, yang dilanjutkan penelitian terhadap permohonan restitusi tersebut oleh DJP. Setelah dilakukan penelitian, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan permohonan pengembalian pendahuluan PPN ini paling lama 1 bulan. Sedangkan untuk proses restitusi biasa, proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan pun paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap.</p>

<p>Halo kak, bagaimana mekanisme pengembalian PPN bagi pengusaha eksportir?</p>
<p>Terima kasih</p>

NSFP

<p>NSFP adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP untuk membuat faktur pajak. NSFP yang tidak terpakai pada akhir tahun pajak tidak perlu dikembalikan ke KPP, tetapi harus dihapus melalui aplikasi e-Faktur Desktop. NSFP yang tidak terpakai tidak bisa digunakan lagi untuk tahun pajak berikutnya, dan PKP harus mengajukan permintaan NSFP baru. Jika PKP tidak menghapus NSFP yang tidak terpakai, maka akan muncul eror saat membuat faktur pajak keluaran</p>

<p>Apakah jika ada sisa NSFP bisa digunakan kembali atau harus dikembalikan?</p>

<p>berapa batas maksimal meminta NSFP dan apakah ada batas waktunya?</p>

<p>DJP telah mengeluarkan peraturan baru terkait batas pemberian Nomor Serti Faktur Pajak. yang artinya, ada batasan jumlah NSFP yang dapat diajukan oleh PKP dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.<br />Berdasarkan Pasal 15 ayat (7) PER-03/PJ/2022, DJP hanya memberikan NFSP sebanyak jumlah tertentu, yakni: Maksimal 75 NSFP, dimana PKP baru dikukuhkan pada bulan diajukannya permintaan NSFP atau PKP belum pernah membuat dan melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.&nbsp;</p>

Perbedaan Pengembalian/Restitusi Pajak biasanya dengan pengembalian pajak melalui MAP

<p>Selamat Malam Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, apa perbedaan pengembalian pajak yang biasanya dengan pengembalian pajak melalui MAP rekan ?</p>

<p>Pada umumnya, pengembalian pajak biasanya terjadi ketika jumlah pajak yang dibayar oleh individu atau perusahaan melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.</p>
<p><br />Pengembalian pajak melalui MAP (Mutual Agreement Procedure) melibatkan kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang melibatkan pengenaan pajak ganda atau pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak ganda (tax treaty). <br /><br />Berikut adalah beberapa perbedaan antara pengembalian pajak biasa dan pengembalian pajak melalui MAP:</p>
<h3>Pengembalian Pajak Biasa:</h3>
<ol>
<li>
<p><strong>Proses Tunggal:</strong></p>
<ul>
<li>Pengembalian pajak biasa umumnya melibatkan individu atau perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian secara langsung kepada otoritas pajak di negara yang bersangkutan.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Dasar Pengembalian:</strong></p>
<ul>
<li>Dasar pengembalian pajak biasa didasarkan pada ketentuan perpajakan nasional di negara yang bersangkutan.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Proses dan Waktu:</strong></p>
<ul>
<li>Proses pengembalian pajak biasa dapat lebih cepat karena melibatkan satu negara saja. Waktu pemrosesan tergantung pada kebijakan dan efisiensi administrasi pajak masing-masing negara.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3>Pengembalian Pajak Melalui MAP:</h3>
<ol>
<li>
<p><strong>Melibatkan Lebih dari Satu Negara:</strong></p>
<ul>
<li>MAP melibatkan lebih dari satu negara, yaitu negara asal dan negara tujuan investasi atau aktivitas yang terkena pengenaan pajak ganda.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Berdasarkan Perjanjian Pajak:</strong></p>
<ul>
<li>Dasar dari kesepakatan dalam MAP adalah perjanjian penghindaran pajak ganda antara negara yang bersangkutan.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Proses yang Lebih Rumit:</strong></p>
<ul>
<li>Proses MAP dapat lebih rumit dan memakan waktu karena melibatkan negosiasi antara otoritas pajak dari masing-masing negara yang terlibat.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Tujuan Penyelesaian Sengketa:</strong></p>
<ul>
<li>MAP bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perpajakan antarnegara dengan mencapai kesepakatan yang adil dan meminimalkan pengenaan pajak ganda.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Melibatkan Otoritas Pajak dan Menteri Keuangan:</strong></p>
<ul>
<li>Dalam beberapa kasus, proses MAP melibatkan otoritas pajak dan menteri keuangan dari masing-masing negara.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lebih tentang ketentuan MAP bisa dilihat pada link berikut :<br />https://www.pajakku.com/read/1b7f84ef-0ae3-4671-b113-4d63f676c5f1/Ketentuan-Pengembalian-Pajak-Melalui-MAP</p>

Perbedaan Tanggal Invoice dan Tanggal Faktur Pajak

<p style="text-align: justify;">Tanggal faktur pajak tidak harus selalu sama dengan tanggal invoice, karena yang menentukan kapan penerbitan faktur pajak adalah saat penyerahan barang atau jasa kena pajak. Namun, jika nilai invoice dan nilai faktur pajak berbeda, pelanggan harus mengajukan permintaan revisi faktur pajak sebelum SPT masa PPN dilaporkan oleh PKP penjual. Jika tidak, maka PKP penjual dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

<p>Selamat Sore Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, apabila tanggal faktur pajak berbeda dengan tanggal invoice ? apakah wajib pajak harus mengubahnya sesuai tanggal invoicenya rekan ?</p>

Mekanisme Perpajakan Import Barang Pindahan

<p>Selamat Sore Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, bagaimana mekanisme perpajakan atas impor barang pindahan ya rekan ?</p>

<p>Selamat Malam Rekan,</p>
<p>Untuk mekanisme impor barang pindahan, pemerintah memberikan tiga fasilitas kemudahan yaitu:</p>
<ol>
<li>Mendapat pembebasan bea masuk</li>
<li>Tidak dipungut PPN dan PPh</li>
<li>Diselesaikan dengan dokumen pemberitahuan impor barang khusus (PIBK). PIBK ini diajukan oleh pemilik barang ke kantor kepabeanan tempat pemasukan barang impor dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Pihak kepabeanan dapat saja memberlakukan bea masuk bagi barang pindahan. Jika hal ini terjadi, pihak kepabeanan akan memberikan penjelasan atas keputusan tersebut</li>
</ol>
<p>Terima kasih</p>

Kapan harus melakukan re-ekspor

<p>Selamat Sore Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, saat kapan suatu perusahaan harus melakukan re-ekspor ya rekan ? lalu apakah atas kegiatan re-ekspor tersebut juga akan dikenakan pajak rekan ?</p>

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col text-sm gizmo:pb-9 dark:bg-gray-800 gizmo:dark:bg-transparent">
<div class="w-full text-token-text-primary border-b border-black/10 gizmo:border-0 dark:border-gray-900/50 gizmo:dark:border-0 bg-gray-50 gizmo:bg-transparent dark:bg-[#444654] gizmo:dark:bg-transparent" data-testid="conversation-turn-3">
<div class="p-4 gizmo:py-2 justify-center text-base md:gap-6 md:py-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 gap-4 text-base mx-auto md:gap-6 gizmo:gap-3 gizmo:md:px-5 gizmo:lg:px-1 gizmo:xl:px-5 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] gizmo:md:max-w-3xl gizmo:lg:max-w-[40rem] gizmo:xl:max-w-[48rem] xl:max-w-3xl } group final-completion">
<div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gizmo:w-full lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full gap-3 gizmo:gap-0">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="ae0f2080-2abc-4cc6-a254-29a186fbc682">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>Re-ekspor adalah kegiatan ekspor barang impor yang telah diterima sebelumnya. Suatu perusahaan umumnya perlu melakukan re-ekspor dalam beberapa situasi, seperti:</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Pembatalan Pesanan</strong>&nbsp;</p>
</li>
<li>
<p><strong>Pengembalian Barang</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Penjualan Kembali</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Re-distribusi Regional</strong></p>
</li>
</ol>
<p>Tentang pajak, hal ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan regulasi setempat. Umumnya, pajak ekspor dan re-ekspor dapat berbeda. Beberapa negara mungkin memberikan insentif atau keringanan pajak untuk mendorong kegiatan ekspor, sementara yang lain mungkin memberlakukan pajak tertentu tergantung pada jenis barang atau layanan yang diekspor.<button class="flex ml-auto gizmo:ml-0 gap-1 items-center rounded-md p-1 text-xs gizmo:gap-1.5 gizmo:pl-0 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 hover:text-gray-950 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 border-t md:border-t-0 gizmo:border-t-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:pl-2 gizmo:pl-0 gizmo:md:pl-0 md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Impor Barang Pindahan

<p>Selamat Sore Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, yang dimaksud dengan barang pindahan dalam konteks import barang pindahan itu seperti apa ya rekan ?</p>

<p>Re-impor atau re-importasi terjadi ketika barang yang sebelumnya diekspor dari suatu negara kembali diimpor ke negara tersebut. Ada beberapa situasi di mana suatu perusahaan mungkin perlu melakukan re-impor :</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Pemulangan Barang Ekspor</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Pengembalian Barang yang Tidak Laku:</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Perbaikan atau Pemrosesan Tambahan:</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Pengembalian untuk Garansi atau Servis:</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Penggunaan Sementara:</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Perubahan Status Barang</strong></p>
</li>
</ol>
<p>Proses re-impor melibatkan prosedur kepabeanan dan pemenuhan persyaratan yang mungkin berbeda dengan proses impor barang baru.&nbsp;</p>

Kapan harus melakukan re-impor

<p>Selamat Sore Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, saat kapan suatu perusahaan harus melakukan re-impor ya rekan ?</p>

<div class="flex-1 overflow-hidden">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-79elbk h-full">
<div class="react-scroll-to-bottom--css-ymohg-1n7m0yu">
<div class="flex flex-col text-sm gizmo:pb-9 dark:bg-gray-800 gizmo:dark:bg-transparent">
<div class="w-full text-token-text-primary border-b border-black/10 gizmo:border-0 dark:border-gray-900/50 gizmo:dark:border-0 bg-gray-50 gizmo:bg-transparent dark:bg-[#444654] gizmo:dark:bg-transparent" data-testid="conversation-turn-5">
<div class="p-4 gizmo:py-2 justify-center text-base md:gap-6 md:py-6 m-auto">
<div class="flex flex-1 gap-4 text-base mx-auto md:gap-6 gizmo:gap-3 gizmo:md:px-5 gizmo:lg:px-1 gizmo:xl:px-5 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] gizmo:md:max-w-3xl gizmo:lg:max-w-[40rem] gizmo:xl:max-w-[48rem] xl:max-w-3xl } group final-completion">
<div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gizmo:w-full lg:w-[calc(100%-115px)] agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full gap-3 gizmo:gap-0">
<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="d3181205-6fec-4f4d-a800-1d56739309df">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>Suatu perusahaan biasanya melakukan re-impor dalam beberapa situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Barang Kembali</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Pemrosesan Tambahan</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Barang Ekspor Sementara</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Pemenuhan Pesanan Kembali</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Penggantian Barang</strong></p>
</li>
</ol>
<p>Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk melakukan re-impor harus mempertimbangkan aspek hukum, peraturan perdagangan internasional, dan persyaratan impor di negara asal. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan konsultasi dengan ahli hukum perdagangan internasional atau menghubungi otoritas bea cukai setempat untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan regulasi dipatuhi.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="flex justify-between empty:hidden gizmo:mt-1 gizmo:justify-start gizmo:gap-3 lg:block gizmo:lg:flex">
<div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center gizmo:lg:justify-start mt-2 gizmo:mt-0 visible gap-1"><button class="flex ml-auto gizmo:ml-0 gap-1 items-center rounded-md p-1 text-xs gizmo:gap-1.5 gizmo:pl-0 dark:text-gray-400 dark:hover:text-gray-200 disabled:dark:hover:text-gray-400 hover:text-gray-950 md:invisible md:group-hover:visible md:group-[.final-completion]:visible"></button>
<div class="flex gap-1">&nbsp;</div>
<div class="flex items-center gap-1.5 text-xs">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-full pt-2 md:pt-0 border-t md:border-t-0 gizmo:border-t-0 dark:border-white/20 md:border-transparent md:dark:border-transparent md:pl-2 gizmo:pl-0 gizmo:md:pl-0 md:w-[calc(100%-.5rem)]"><form class="stretch mx-2 flex flex-row gap-3 last:mb-2 md:mx-4 md:last:mb-6 lg:mx-auto lg:max-w-2xl xl:max-w-3xl">
<div class="relative flex h-full flex-1 items-stretch md:flex-col">
<div class="flex w-full items-center">&nbsp;</div>
</div>
</form></div>

Pajak Emas Perhiasan

<p>Apakah Emas perhiasan yang dibeli dari tangan kedua tetap dikenakan pajak?</p>

<p>Sebelum Januari 2020, pemberian barang atau fasilitas kepada karyawan oleh perusahaan di Indonesia termasuk dalam kategori "natura." Namun, mulai Januari 2020, terdapat perubahan dalam UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang mengatur hal ini.</p>
<p>Sejak perubahan tersebut, pemberian barang atau fasilitas kepada karyawan dapat dikecualikan dari pajak penghasilan, selama nilai barang atau fasilitas tersebut tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemberian yang melebihi batas tersebut dapat dikenakan pajak.</p>

<p>Pada umumnya, di Indonesia, penjualan emas perhiasan dari tangan kedua dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Namun, ada beberapa pengecualian dan aturan tertentu yang bisa berlaku tergantung pada keadaan transaksi dan status pihak yang terlibat.</p>
<p>&nbsp;</p>

Retur Faktur Pajak dari WAPU

<p>Selamat Sore Rekan,</p>
<p>Izin bertanya, apakah bisa melakukan retur faktur pajak atas faktur pajak yang diterbitkan oleh WAPU ?</p>

<p>Jika rekanan pemerintah atau rekanan BUMN bertindak sebagai penjual, maka atas kelebihan pemungutan pajak tersebut&nbsp;tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang&nbsp;oleh PKP rekanan pemerintah atau rekanan BUMN.</p>
<p>Kelebihan pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang seharusnya tidak terutang oleh PKP rekanan pemerintah atau rekanan BUMN, adalah PPN dan/atau PPnBM yang kelebihan dipungut oleh&nbsp;pihak lain&nbsp;pada saat PKP rekanan pemerintah atau rekanan BUMN tersebut membeli barang dari&nbsp;pihak lain.</p>

Faktur pajak untuk usaha dagang

<p>Pelaku usaha yang biasa ditemui pada minimarket dan supermarket termasuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE). Sebagai PKP PE tetap wajib untuk membuat faktur untuk setiap penyerahan barang dan jasanya. Namun karena faktur standar kurang praktis dikarenakan harus membubuhi NPWP dan nama lawan transaksi, maka dapat PKP PE dapat menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang dapat berupa nota penjualan, bon kontan, kuitansi, hingga karcis. Faktur pajak tersebut selanjutnya disebut faktur pajak digunggung. Faktur pajak digunggung adalah &nbsp;kumpulan dari faktur yang selanjutnya akan digabungkan. Untuk pelaporannya, maka faktur pajak digunggung ini tidak dilaporkan satu per satu melainkan digabungkan.</p>

<p>Ijin bertanya rekan~</p>
<p>saya menjalankan usaha dagang minimarket, untuk pembuatan faktur pajak untuk tiap transaksi penjualannya bagaimana ya?</p>

Pengenaan PPN terhadap barang bekas

<p>Selamat malam rekan!<br />Ijin bertanya, perusahaan saya ingin menjual mobil bekas, apakah karena saya PKP, maka penjualan tsb tetap kena PPN walaupun bukan merupakan aset tetap?<br /><br />Terima kasih</p>

<p class="sc-a6dfc828-0 jJxHux" data-testid="youchat-text">Jika Anda merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan ingin menjual mobil bekas, maka penjualan tersebut tetap akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), meskipun mobil bekas bukan merupakan aset tetap.&nbsp;</p>
<p class="sc-a6dfc828-0 jJxHux" data-testid="youchat-text">Tarif PPN yang dikenakan pada penjualan mobil bekas adalah sebesar 1,1% dari harga jual mobil tersebut. PPN ini akan dibebankan kepada konsumen yang membeli mobil bekas dari Anda.&nbsp;</p>