Jakarta

Bandung

Bali

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai.

Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021

Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

e-Bupot-dan-e-Bupot-Unifikasi

bupot 21/26

apakah untuk orang yang memiliki penghasilan dibawah ptkp juga dibuatkan bupot 21/26?

Dear Ibu Linda
pemotong pajak tetap perlu membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21, meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf a PER-2/PJ/2024, disebutkan bupot PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 tetap dibuat dalam hal tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP
untuk lebih jelasnya bisa dicek pada aturan tersebut ya bu

pembetulan bupot

berapa batas untuk pembetulan bupot?

Daer Ibu Linda,
dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan
terima kasih

salah input masa bupot

Masih bisa Bu, selama SPTnya belum dilaporkan maka data bukti potong masih bisa dilakukan edit atau hapus&nbsp;

apabila terdapat kesalahan input masa bupot apakah masih bisa dilakukan penghapusan, sebelum lapor?

Pemindahbukuan (Pbk)

Pemindahbukuan pajak adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai ketika terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Pemindahbukuan pajak dapat dilakukan antara jenis pajak yang sama atau berbeda, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda, untuk wajib pajak yang sama atau berbeda, dan dalam satu kantor pelayanan pajak yang sama atau beda.
Untuk kasus tersebut, Wajib Pajak bisa melakukan pemindahbukuan pajak dari PPh 23 yang dibuat oleh PT Z ke PPh 23 yang seharusnya dibuat oleh PT A. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:
<ol>
<li>Isilah formulir pemindahbukuan pajak dengan benar dan lengkap.</li>
<li>Persiapkan lampiran bukti asli setoran pajak, yaitu SSP atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atau kantor pos. Jika kesalahan terjadi karena kesalahan petugas bank atau kantor pos, sertakan lampiran surat pernyataan mengenai kekeliruan yang dibuat dari pimpinan bank atau kantor pos.</li>
<li>Jika pemindahbukuan pajak dilakukan untuk wajib pajak yang berbeda, sertakan lampiran surat pernyataan tidak keberatan pemindahbukuan dari wajib pajak yang bersangkutan.</li>
<li>Kirimkan formulir dan lampiran-lampiran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar sebagai wajib pajak. Tunggu sampai permohonan diproses dan diverifikasi oleh pejabat pajak. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 14 hari kerja.</li>
<li>Jika permohonan disetujui, maka akan menerima surat keputusan pemindahbukuan pajak dari pejabat pajak. Surat ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis, masa, dan tahun pajak yang dipindahbukukan, serta nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang baru.</li>
<li>Jika permohonan ditolak, maka akan menerima surat penolakan pemindahbukuan pajak dari pejabat pajak. Surat ini berisi alasan penolakan dan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.</li>
</ol>

apabila kita salah memasukan lawan transaksi yang kita potong apakah bisa pemindahbukuan? jika bisa bagaimana langkah"nya?
misal: PT A merupakan perusahaan induk dan PT Z merupakan anak dari PT A. Pada suatu hari PT A pembayaran ongkos angkut kepada PT B (PPh 23) yang mana kan PT A yang harus membuat bupot, tetapi terdapat kesalahan input pegawai accounting, malah PT Z yang membuat bupot. Nah berkaitan dengan kasus tersebut apakah bisa di Pbk?

Kemudahan Menggunakan e-Bupot

Halo kak
apa saja kemudahan menggunakan e-bupot?
Terima aksih

Hai rekan,
Berikut merukan kemudah untuk menggunakan ebupot:
a. Hemat Waktu
b. Mudah dan Real Time
c. Keamanan
Dengan adanya e-Bupot, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak bagi para wajib pajak

Yang Harus Disiapkan Untuk Menggunakan e-Bupot Unifikasi

Halo kak
apa saja yang harus disiapkan ketika ingin menggunakan e-bupot unfikasi? terima kasih

Hai rekan,
Untuk menggunakan e-bupot unifikasi, pastikan rekan sudah mempunyai sebagai berikut:
a. npwp
b. sertifikat elektronik
c. memotong dan memungut pajak

Pembatan e-Bupot

ebupot dapat dibatalkan dengan cara dihapus jika memang terjadi kesalahan, selama status ebupotnya masih completed dan SPTnya belum dilaporkan. Jika SPTnya sudah terlanjur dilaporkan maka harus membuat SPT pembetulan terlebih dahulu&nbsp;&nbsp;

Halo kak, ijin bertanya jika terdapat kesalahan dalam membuat e-bupot, apakah e-bupot dapat dibatalkan untuk membuat pembetulannya?
terima kasih&nbsp;

Penerbitan Bukti Potong Usaha Non-PKP

Hai rekan,
Ya, bukan hanya Wajib Pajak PKP saja yang menginput dan melaporkan PPh 23, tapi juga Non PKP dipotong PPh 23, dan membuat e-Bupot PPh 23/26 selama melakukan transaksi terkait PPh pasal 23/26.

Apakah perusahaan Non-PKP dapat menerbitkan Bupot PPh pasal 23?

E-bupot unifikasi memerlukan sertifikat elektronik?

halo kakizin bertanya, apakah E-bupot unifikasi memerlukan sertifikat elektronik?terima kasih

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">E-bupot unifikasi memerlukan sertifikat elektronik?</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 halo kakizin bertanya, apakah E-bupot unifikasi memerlukan sertifikat elektronik?terima kasih
 </div> 
 </div>Sesuai dengan ketentuan pada PER-23/PJ/2020, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) unifikasi yang berbentuk dokumen Elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-bupot unifikasi."Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi dengan menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi pemotong/pemungut PPh harus memiliki sertifikat elektronik," bunyi penggalan Pasal 10 ayat (1)&nbsp;

Pembayaran PPh 22 di E-Bupot Unifikasi

tidak perlu dilaporkan karena telah dipungut oleh DJBC

Ketika melakukan impor barang kan dikenakan pph oleh Bea Cukai. Nah atas pembayaran pph 22 tersebut apakah perlu dilaporkan di e-bupot unifikasi?

Alur Proses e-Bupot

Dear Rekan Pajakku, Saya ingin bertanya mengenai alur dari proses e-Bupot, apakah saat ini apa perubahan dalam mekanisme alurnya? jika iya, seperti apa perubahannya? Terima kasih.

Untuk membuat Bukti Potong PPh 23 Normal (Pembetulan-0), PPh Pasal 4 ayat 2 normal, PPh Pasal 15 dan PPh Psal 22 normal, ikuti langkah-langkah berikut:1. Klik menu&nbsp;E-Bupot, lalu pilih&nbsp;PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, dan 23.2. Anda akan diarahkan ke halaman&nbsp;list&nbsp;Bukti Potong PPh Unifikasi. Klik&nbsp;Buat Bukti Potong&nbsp;untuk membuka form Bukti Potong PPh Unifikasi.3. Isi form Bukti Potong PPh Unifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda.4. Masukkan tanggal pemotongan dan identitas WP yang dipotong. Masa pajak akan menyesuaikan dengan tanggal pemotongan yang dipilih.Identitas WP yang dipotong berupa:<ul><li>NPWP atau NIK (bila tidak memiliki NPWP)</li><li>Nama dan alamat.</li></ul>Jika memilih identitas WP NPWP :&nbsp;Nama dan Alamat akan diisi otomatis oleh sistem.Jika memilih identitas WP NIK :&nbsp;Nama dan Alamat wajib diisi berdasarkan data di KTP.5. Input dokumen dasar pemotongan (bisa lebih dari satu)<ul><li>Nama dokumen bisa berupa Faktur Pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, atau surat pernyataan</li><li>Nomor dokumen</li><li>Tanggal dokumen</li></ul>6. Tentukan fasilitas dalam pembuatan bukti potong.7. Tentukan kode objek pajak beserta jumlah penghasilan brutonya8. Kemudian pilih salah satu pernyataan wajib pajak dan klik&nbsp;Buat bukti potong.9. Apabila data yang Pengguna masukkan valid, Pengguna akan diarahkan kembali ke Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi dengan status&nbsp;Sedang diproses.10. Tunggu beberapa saat dan refresh Halaman List Bukti Potong PPh Unifikasi. Apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Unifikasi tersebut akan berubah menjadi&nbsp;Normal&nbsp;dan Nomor BP akan diberikan oleh DJP.

Ketentuan Penggunaan e-Bupot Unifikasi

Bagaimanakah Ketentuan Penggunaan e-Bupot Unifikasi

Salah satu ketentuan yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi yaitu wajib pajak wajib memiliki sertifikat elektronik.

Perbedaan e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh 23/26

E-Bupot Unifikasi merupakan sebuah dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh dan menunjukkan besaran PPh yang dipotong atau dipungut ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Sedangkan E-Bupot 23/26 adalah sebuah dokumen elektronik untuk membuat bukti potong, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26.&nbsp;-Perbedaan fungsi yaitu jenis PPh yang dipotong atau dipungut e-bupot yakni hanya PPh 23 dan PPh 26. Sedangkan e-bupot unifikasi memotong dan memungut beberapa jenis PPh yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26.-Perbedaan umum dapat dilihat dari segi pemberian nama dokumen. Pada e-bupot 23/26 menggunakan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk e-SPT yang hanya meliputi PPh 23 dan 26. Sedangkan pada e-bupot unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi yang meliputi beberapa jenis PPh seperti yang sudah dijelaskan di atas.-Pada E-bupot 23/26 menurut PER-14/PJ/2013, SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan pemotong. Sedangkan e-bupot unifikasi, pemotong atau pemungut PPh memiliki kewajiban membuat bukti potong atau pungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi dengan memenuhi kriteria sesuai Peraturan DJP PER-23/PJ/2020.

Apakah Perbedaan e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh 23/26

pa saja yang wajib disertakan pada bukti pemotongan pemungutan unifikasi dalam format standar

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @adlnhillryy said in <a class="mpk-link">pa saja yang wajib disertakan pada bukti pemotongan pemungutan unifikasi dalam format standar</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Dear Rekan Pajakku, Saya ingin bertanya mengenai apa saja yang wajib disertakan pada bukti pemotongan pemungutan unifikasi dalam format standar? Terima kasih.
 </div> 
 </div>Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam Per-24/PJ/2021.Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:<ul><li>Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi</li><li>jenis pemotongan/pemungutan PPh</li><li>dentitas pihak yang dipotong/dipungu</li><li>Masa Pajak dan Tahun Pajak</li><li>Kode objek pajak</li><li>Dasar pengenaan pajak</li><li>tarif</li><li>PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah</li><li>Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/ pemungutan PPh</li><li>identitas Pemotong/Pemungut PPh</li><li>Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani</li><li>kode verifikasi</li></ul>

Dear Rekan Pajakku, Saya ingin bertanya mengenai apa saja yang wajib disertakan pada bukti pemotongan pemungutan unifikasi dalam format standar? Terima kasih.

Keuntungan Menggunakan Bukti Potong Unifikasi

halo kakizin bertanya, apakah keuntungan menggunakan bukti potong unifikasi jika ditinjau dari sisi fiskus dan wajib pajakterima kasih

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">Keuntungan Menggunakan Bukti Potong Unifikasi</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 halo kakizin bertanya, apakah keuntungan menggunakan bukti potong unifikasi jika ditinjau dari sisi fiskus dan wajib pajakterima kasih 
 </div> 
 </div>dari sisi fiskus penggunaan ebupot unifikasi mempermudah pengawasan terhadap bukti potong dan pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPhdari sisi wajib pajak, pelaporan pajak jadi lebih simple karena semula pelaporan SPT masa terpisah masing2 PPh sekarang di gabung dengan adanya unifikasi

Hal-hal yabg termuat dalam Bupot Unifikasi 

Halo team, mau nanya hal-hal apa saja yang harus termuat dalam bupot unifikasi agar dokumen tersebut yerjamin keasliannya?terima kasih.

bupot dapat dijamin keasliannya jika bupot memiliki qr code, dan pada saat discan data yang ditampilkan sama dengan data bukti potong fisiknya

E-bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">E-bupot Unifikasi Instansi Pemerintah</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Halo kakizin bertanya, terkait penjelasan mengenai E-bupot Unifikasi Instansi Pemerintah dan siapa saja boleh memakai aplikasi tersebut? serta sejak kapan aplikasi e-bupot unitifkasi diberlakukan pada instansi pemerintah?terima kasih kak
 </div> 
 </div>Instansi Pemerintah dalam melakuan pemotongan pajaknya, membuat bukti potong elektronik dan melakukan pelaporan SPT masa pph yang disediakan untuk instansi pemerintah. yang memakai aplikasi tentu saja instansi pemerintah yang melakukan pemotongan pph masa . sudah berlaku sejak september 2021

Halo kakizin bertanya, terkait penjelasan mengenai E-bupot Unifikasi Instansi Pemerintah dan siapa saja boleh memakai aplikasi tersebut? serta sejak kapan aplikasi e-bupot unitifkasi diberlakukan pada instansi pemerintah?terima kasih kak

Sertifikat Elektronik

Dear Rekan Pajakku, Saya ingin bertanya, Apakah sertifikat pada efiling dapat digunakan pada unifikasi ? Terima kasih.

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @adlnhillryy said in <a class="mpk-link">Sertifikat Elektronik</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Dear Rekan Pajakku, Saya ingin bertanya, Apakah sertifikat pada efiling dapat digunakan pada unifikasi ? Terima kasih.
 </div> 
 </div>untuk sertifikat efiling yang diterbitkan oleh ASP itu tidak bisa rekan

Perbedaan bupot unifikasi dengan bupot pajak sebelum unifikasi

halo kakizin bertanya terkait apakah ada perbedaan yang mencolok bukti potong unifikasi dengan bukti potong pajak sebelum unifikasi?terima kasih kak

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">Perbedaan bupot unifikasi dengan bupot pajak sebelum unifikasi</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 halo kakizin bertanya terkait apakah ada perbedaan yang mencolok bukti potong unifikasi dengan bukti potong pajak sebelum unifikasi?terima kasih kak
 </div> 
 </div>untuk perbedaannya untuk semua jenis pph withholing bukti potongnya sama/sejenis, sebelumnya form bupot nya berbeda2.

PPh 21 tidak include dalam PPh Unifikasi

halo kakizin bertanya, akhir-akhir ini masih diperbincangkan terkait SPT PPh Unifikasi, yang terdiri dari Pph 23/26, 22, 4(2), dan 15. apa yang melatarbelakangi PPh 21 tidak menjadi bagian dalam SPT PPh Unifikasi yang mana pelaporan SPT nya terpisah tersendiriTerima Kasih kak

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">PPh 21 tidak include dalam PPh Unifikasi</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 halo kakizin bertanya, akhir-akhir ini masih diperbincangkan terkait SPT PPh Unifikasi, yang terdiri dari Pph 23/26, 22, 4(2), dan 15. apa yang melatarbelakangi PPh 21 tidak menjadi bagian dalam SPT PPh Unifikasi yang mana pelaporan SPT nya terpisah tersendiriTerima Kasih kak
 </div> 
 </div>halo,SPT PPh Unifikasi diatur dengan PER-23/PJ/2020 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2021 dimana SPT PPh terdiri dari beberapa jenis PPh yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 15, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh pasal 4a2. untuk kenapa pph 21 tidak dimasukan ke SPT jenis SPT Unifikasi tidak ada pernyataan atau alasan yang dikeluarkan oleh dirjen pajak, tapi kemungkinan karena jenis SPT PPh 21 itu lebih konfidensial dikalanan internal pemotong karena menyangkut gaji atau penghasilan karyawan.

Bukti potong pada SPT Unifikasi

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @niputulia said in <a class="mpk-link">Bukti potong pada SPT Unifikasi</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Selamat pagi rekan-rekan Pajakku,Dalam penginputan dokumen dasar pemotongan, apakah boleh 1 invoice digunakan untuk membuat lebih dari satu bukti potong? Terima kasih
 </div> 
 </div>boleh rekan

Selamat pagi rekan-rekan Pajakku,Dalam penginputan dokumen dasar pemotongan, apakah boleh 1 invoice digunakan untuk membuat lebih dari satu bukti potong? Terima kasih

Lampiran DOPP dan DOSS pada Unifikasi

rekan bisa cek di PER-24/PJ/2021 mengenai Kode Objek Pajak yang digunakan dalam pemotongan pemungutan dan penyetoran sendiri

sore rekan-rekan, ijin bertanya untuk perbedaan PPh 4 ayat 2 yang termasuk ke DOPP dan DOSS dengan PPh 4 ayat 2 yang umum apa ya? trims

Denda Keterlambatan Pelaporan SPT Unifikasi

Selamat Sore rekan-rekan. Saya ingin bertanya, berapakah sanksi denda yang harus dibayar jika terlambat melaporkan SPT Unifikasi? Mohon penjelasannya, terima kasih.

izin menjawab rekan, Sesuai pasal 8 ayat (2) PER-23/PJ/2020 :dikenai sanksi administrasi sesual dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP, berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh.

PER 24/PJ/2021 SPT PPH UNIFIKASI

Selamat Siang rekan - rekan forum. Saya ingin bertanya mengenai PER-24/PJ/2021 mengenai penyampaian SPT PPh Unifikasi yang telah terbit di 28 Desember 2021 kemarin. Dinyatakan bahwa dapat dilaksanakan mulai masa pajak januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai masa pajak april 2022. Saya ingin bertanya syarat untuk dapat menggunakan SPT Unifikasi seperti apa ya? Hal apa saja yang perlu dilakukan atau dipersiapkan? Kemudian apakah jika saya pada masa januari 2022 sudah melaporkan SPT PPh menggunakan unifikasi, dan di masa berikutnya apakah saya tetap bisa melaporkan PPh 23/26 menggunakan e-Bupot dan pasal lainnya melalui e-Filling? Apakah akses e-Bupot dan e-Filing saya akan diblock jika sudah menyampaikan melalui unifikasi? Mohon penjelasannya, terima kasih.

siang rekan pajakku, apakah ada penjelasan mengenai penggunaan spt pph unifikasi yang katanya akan berlaku mulai tahun ini? mohon penjelasannya terimakasih

Penyesuaian Implementasi Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah

Penyesuaian Implementasi Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah&nbsp;Sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan dan mengurangi beban administrasi bagi lnstansi Pemerintah dalam melaksanaan pemotongan dan/atau · pemungutan pajak, telah diatur mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa Unifikasi lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi lnstansi Pemerintah.Pandemi COVID-19 membawa dampak secara nyata terhadap seluruh aktivitas masyarakat, termasuk kesiapan pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Masa Unifikasi lnstansi Pemerintah. Untuk itu, diperlukan waktu yang cukup bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyiapkan dukungan teknologi informasi dan melakukan sosialiasi secara efektif serta menyeluruh kepada lnstansi Pemerintah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak oleh lnstansi Pemerintah menggunakan SPT Masa Unifikasi lnstansi Pemerintah mulai berlaku untuk Masa Pajak Januari 2021 dan Masa Pajak berikutnya.b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak oleh lnstansi Pemerintah untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2021 tetap menggunakan formulir SPT Masa yang lama.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lnstansi Pemerintah untuk Masa Pajak Juli 2020 dan Masa Pajak berikutnya menggunakan NPWP lnstansi Pemerintah.Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan dan dilaksanakan&nbsp;Sumber: pajak.go.id

e Bupot dan e Bupot Unifikasi

Langganan Info Terbaru