Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Pembayaran-Pajak

Pajak Dihapuskan

Penghapusan pajak adalah tindakan yang kompleks dan sangat tergantung pada situasi dan kebijakan pemerintah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan penghapusan pajak meliputi:
<ol>
<li>
Kondisi Keuangan Pemerintah: Kemampuan pemerintah untuk menghapus atau mengurangi pajak sangat tergantung pada kesehatan keuangan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa penghapusan pajak tidak akan mengganggu pendapatan yang diperlukan untuk membiayai layanan publik, proyek infrastruktur, atau program-program sosial yang penting.
</li>
<li>
Dampak Ekonomi: Pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari penghapusan pajak. Penghapusan pajak tertentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara penghapusan pajak yang lain mungkin memengaruhi penerimaan negara secara signifikan. 
</li>
<li>
Tujuan Kebijakan: Pemerintah mungkin ingin menghapus pajak sebagai bagian dari kebijakan tertentu. Misalnya, mereka dapat menghapus pajak tertentu untuk merangsang investasi atau konsumsi.
</li>
</ol>
&nbsp;

Halo kak
Apa saja yang menjadi faktor jika pajak dapat dihapuskan?
Terima kasig

Mekanisme restitusi pajak bagi pelaku usaha UMKM

Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Proses restitusi pajak yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut:
<ol>
<li>Melengkapi surat pemberitahuan (SPT) dan lampirannya dengan benar dan jelas.</li>
<li>Menyertakan bukti pembayaran pajak, seperti surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.</li>
<li>Menghitung pajak yang seharusnya tidak terutang dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.</li>
<li>Mengajukan permohonan restitusi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili wajib pajak.</li>
<li>Menunggu hasil penelitian kewajiban formal dan materiil yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</li>
<li>Menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) dari DJP.</li>
<li>Mencairkan uang restitusi pajak di bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP.</li>
</ol>
Untuk menghindari penambahan nilai pajak, wajib pajak harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam pelaporan, perhitungan, atau pembayaran pajak. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, wajib pajak harus segera melakukan koreksi atau pembetulan SPT. Wajib pajak juga harus mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti petunjuk atau arahan dari DJP.

Bagaimana proses restitusi pajak yang baik agar terhindar dari penambahan nilai pajak?

Pengenaan denda ketelambatan pembayaran pajak

Apakah dapat mengajukan banding jika pengenaan denda pajak atas keterlambatan pembayaran?

Wajib Pajak dapat mengajukan banding jika tidak setuju dengan pengenaan denda pajak atas keterlambatan pembayaran. Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Banding diajukan dengan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.</li>
<li style="text-align: justify;">Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Jika melebihi batas waktu tersebut, wajib pajak dianggap setuju dengan keputusan tersebut.</li>
<li style="text-align: justify;">Banding hanya dapat diajukan jika Anda telah membayar setidaknya 50% dari jumlah pajak yang terutang, termasuk denda pajaknya. Wajib Pajak juga harus melampirkan bukti pembayaran pajak tersebut.</li>
<li style="text-align: justify;">Dalam satu surat banding, hanya dapat diajukan satu keputusan yang dibanding. Wajib Pajak tidak dapat menggabungkan dua keputusan atau lebih dalam satu surat banding.</li>
<li style="text-align: justify;">Jika wajib pajak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, wajib pajak dapat mengirimkan surat banding ke Pengadilan Pajak yang berwenang. Wajib Pajak juga dapat meminta bantuan dari konsultan pajak atau kuasa hukum untuk membantu dalam proses banding</li>
</ol>

BPN Sementara

Bukti Pembayaran Negara (BPN) sementara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. BPN sementara ini berlaku sebagai bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara apabila transaksi pembayaran sudah dilakukan atau dana sudah terdebet. Untuk pelaporan pajak, Wajib Pajak harus melampirkan bukti pembayaran pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang akan dilaporkan. Jika wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan kode billing, maka harus melampirkan BPN sementara sebagai bukti pembayaran. Jika wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan SSP atau SSP PBB, maka harus melampirkan SSP atau SSP PBB yang diteraan BPN oleh bank atau pos persepsi. Jika wajib pajak membayar zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak, maka harus melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat yang memuat nama lengkap, NPWP, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan nama badan/lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Bukti pembayaran pajak ini harus disimpan dengan baik untuk mengantisipasi adanya audit pajak di kemudian hari.

Selama Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah saat ini Bukti Pembayaran Negara sementara masih berlaku ? Dan dapat digunakan sebagai lampiran dalam pelaporan pajak ?

Kode Billing Expired/Kadaluarsa

Selamat sore rekan,
Izin bertanya, apakah kode billing yang sudah expired masih bisa dibayarkan rekan ?

Selamat malam rekan,
Terkait dengan kode billing yang sudah expired sudah tidak bisa dibayarkan lagi ya, silahkan membuat kode billing yang baru apabila ingin melakukan pembayaran.

NPWP tidak Valid

Saat akan melakukan pembayaran pajak, NPWP tidak Valid di Bank, apa yang harus dilakukan?

Sebelum melakukan pembayaran pajak, perlu dilakukan pembuatan kode billing terlebih dahulu. Apabila saat pembuatan kode billing NPWP yang diinput tidak valid, maka kode billing tidak berhasil dibuat sehingga tidak dapat melakukan proses pembayaran pajak. Maka dari itu, perlu dipastikan bahwa NPWP yang diinput valid pada saat pembuatan kode billing, agar dapat melanjutkan ke tahap pembayaran.

Perbedaan MPN G2 dengan MPN G3

Selamat Sore Rekan,
Izin bertanya, perbedaan dari MPN G2 dengan MPN G3 apa ya rekan ? Mohon penjelasannya.

Selamat Malam Rekan,
&nbsp;
Terdapat tiga hal yang membedakan sistem MPN G2 dengan MPN G3, dimana: 1. dibangunnya Portal Penerimaan Negara dengan sistem SSO (sistem Single&nbsp;Sign-On).
2. adanya pemutakhiran infrastruktur sistem penerimaan negara berupa peningkatan kapasitas transaksi.
3. adanya penambahan agen penerimaan negara berupa lembaga persepsi lainnya dimana yang sebelumnya hanya melalui pos/bank persepsi, saat ini pembayarannya dapat melalui &nbsp;e-commerce&nbsp;dan&nbsp;fintech.
&nbsp;
Demikian

Pajak Hotel

Selamat pagi rekan,
PB1 atau Pajak Hotel adalah pajak daerah, bukan pajak pusat. Meskipun tarif maksimumnya ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebesar 10%, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besar kecilnya tarif berdasarkan potensinya. Pembayaran pajak hotel (PB1) dan pajak restoran harus dilakukan setiap bulan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Namun selama COVID-19 aturan dan tarif PB1 dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung kebijakan daerah masing-masing seperti misalnya adanya Kebijakan Relaksasi Pajak.

Selama covid di th 2020, beberapa hotel tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak PB1 (pajak hotel), menurut anda apakah hotel tsb dapat membayar pajak tahun buku 2020-2022 di th 2023 secara berangsur-angsur? dan apakah akan&nbsp;dikenai&nbsp;denda?

Proses Restitusi Pajak

Proses restitusi atas pajak lebih bayar dipercepat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari 12 bulan menjadi 15 hari. Aturan ini mulai berlaku pada 9 Mei 2023 yang diundangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada WP Orang Pribadi (OP) yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan OP sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta.

Halo min, jika terdapat restitusi atas pajak lebih bayar, berapa lamakah proses nya?
Terima kasih

Membayara pajak atas kode jenis setor/kode akun pajak yang salah

Malam Rekan,
Izin bertanya, bagaimana solusinya jika Wajib Pajak terlanjur telah melakukan pembayaran pajak atas kode jenis pajak/kode akun pajak yang salah ?

Hi Rekan,
Jika terdapat kode jenis pajak/ kode akun pajak yang salah dibayarkan, maka rekan dapat mengajukan PBK (Pemindahbukuan) ke KPP terdaftar atau melaui e-PBK. Dengan proses PBK, rekan dapat memindahbukukan kode jenis pajak yang salah tersebut ke kode jenis pajak yang seharusnya.

Sanksi atas kode billing yang tidak dibayar

Sore Rekan,
Izin bertanya, apakah ada sanski yang dikenakan atas kode billing yang sudah dibuat tetapi atas kode billing tersebut tidak dibayarkan

Hai Rekan,
Jika atas kode billing yang dibuat namun tidak dibayarkan, tidak ada sanksi yang dikenakan, melainkan atas kode billing yang dibuat terikat pada waktu tertentu. Yang dimana terdapat waktu atau masa berlakunya kode billing tersebut, dan jika tidak segera dibayarkan maka kode billing tersebut akan menjadi kadaluwarsa (expired) sehingga kode billing tersebut tidak dapat digunakan lagi. Untuk masa aktif kode billing yaitu 30 hari.

Pengenaan pajak atas jasa dari tenaga ahli asing

Halo kak, bagaimana pengenaan pajak jika perusahaan menggunakan jasa dari tenaga ahli asing? Terima kasih

<blockquote>
System said in Pengenaan pajak atas jasa dari tenaga ahli asing
Halo kak, bagaimana pengenaan pajak jika perusahaan menggunakan jasa dari tenaga ahli asing? Terima kasih
&nbsp;
Jika tenaga kerja asing berdomisili di indo &lt;= 183 hari dalam satu tahun pajak di potong pph pasal 26 oleh pemberi kerja 20% dari penghasilan bruto
sedangkan jika berdomisili di indo &gt;183 dipotong PPh pasal 21 tarif pasal 17 x (50% x penghasilan bruto)
pemotong wajib memotong dan memberikan bukti potong paling lambat akhir bulan diterimanya penghasilan, pph yang dipotong disetor paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT PPh masa 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
</blockquote>

Pengenaan Pajak Konser

Halo min, sedang maraknya konser" yang diadakan di Indonesia, bagaimanakah pengenaan pajak terhadap penyelenggara konser tersebut?
&nbsp;
Makasi

untuk pelaksanaan konser akan dikenakan pajak hiburan yang mana pengertian dari pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
maka dari itu tarif pajak untuk konser musik dikategorikan menjadi tiga. Tarif&nbsp;0% untuk skala lokal/tradisional, tarif 5% untuk skala nasional, dan tarif 15% untuk skala internasional. Dasar pengenaan pajak untuk konser musik tersebut adalah sesuai jumlah yang dibayarkan oleh konsumen.

Ketidaksesuaian Jumlah Pajak Dibayar

Apa yang harus dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang harus dibayarkan dan jumlah pajak yang telah dibayarkan?

Jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang harus dibayarkan dan jumlah pajak yang telah dibayarkan, maka pembayaran pajak ini dapat diminta kembali oleh pihak pembayar yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan. Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan: pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara; dan pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar tersebut tidak dikreditkan dalam SPT.

Tangguhan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak bisa mengajukan tangguhan pembayaran pajak. Tangguhan pembayaran pajak adalah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam keadaan force majeur sehingga sulit melakukan pembayaran pajak. Secara esensi penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak adalah sama yaitu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam keadaan force majeur sehingga sulit melakukan pembayaran pajak

Apakah wajib pajak bisa mengajukan tangguhan pembayaran pajak?

Kesalahan dalam Pembayaran Pajak

Maka segera lakukan pemindahbukuan.Pemindahbukuan adalah satu kegiatan memindahbukukan pajak yang sudah dibayar untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Ssesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK. 03/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ/2022 Solusi WP salah bayar pajak adalah dengan melakukan pemindahbukuan (Pbk)&nbsp;

Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak?

Dokumen Pembayaran Pajak

Apakah wajib pajak harus menyimpan dokumen terkait dengan pembayaran pajak?

Halo saya izin menjawab&nbsp;Beradasarkan Pasal 11 UUDP wajib pajak diwajibkan untuk&nbsp;menyimpan dokumen perpajakannya selama 10 tahun.

Aset pajak tangguhan 

Halo moderator apa hubungan aset pajak tangguhan dengan jumlah pajak terutang?&nbsp;
terima kasih

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang. Jumlah pajak ini bisa dipulihkan pada periode depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi dari kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai peraturan perpajakan . Sedangkan jumlah pajak terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat ini. Jadi, aset pajak tangguhan dan jumlah pajak terutang adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dalam hal pembayaran pajak.

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang. Jumlah pajak ini bisa dipulihkan pada periode depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi dari kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai peraturan perpajakan. Dalam hal ini, aset pajak tangguhan berkaitan dengan jumlah pajak terutang karena aset pajak tangguhan mewakili aliran masuk manfaat ekonomi masa depan terkait pajak.

NTPN

Halo moderator, izin bertanya bagaimana kah cara cek NTPN yang ridak terbaca?&nbsp;
terima kasih

Soolusi Pertama adalah WP dapat mengeceknya Melalui SSP e-BillingWajib pajak dapat mengecek NTPN yang tidak jelas terbaca dengan melihat SSP e-Billing. Lembar tersebut umumnya mencantumkan tanda validasi dari bank yang dicetak menggunakan mesin cetak laser sehingga lebih jelas terbaca.&nbsp;Solusi kedua adalah Akses ke portal ID Billing&nbsp;<a href="http://sse.pajak.go.id/">http://sse.pajak.go.id</a>&nbsp;dengan user ID (NPWP) dan PIN yang Anda miliki. Klik menu “View Data”&nbsp;(tepat berada diantara menu “Input Data”&nbsp;dan “Referensi”). Silakan pilih&nbsp;sub menu “Konfirmasi NTPN”. Maka akan tampil baris isian berturut dari atas ke bawah: “NPWP”, “Nama”, “Alamat”, “Kota”, “NOP”, “Filter Berdasarkan” dan “Billing/NTPN”.

Berikut ini langkah pencegahan untuk mengatasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara tidak terbaca yang bisa Anda coba:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Setelah melakukan penyetoran lewat bank, segera baca saksama kode NTPN yang Anda miliki. Jika ada angka yang susah Anda bedakan atau saat membaca langsung, tanyakan kembali kepada teller dan lakukan pencatatan dengan menuliskannya.</li><li>Setelah penyetoran via ATM, pastikan segera menyalin bukti setoran ATM sebab cetakan kertas ATM cepat pudar.</li></ol>

Kode Billing

Menurut saya sepertinya tidak bisa soalnya kan di billing harus dibayar sesuai jumlahnya langsung jadi gabisa di split.

Apakah bisa bayar kode billing dibagi 2 pembayaran ,kartu kredit 50% dan transfer 50%??

Pembayaran PPN dan PPnBM

izin menjawab, Untuk formulir yang digunakan dalam pembayaran PPN dan PPnBM sudah menggunakan sistem elektronik, maka dari itu hanya perlu membuatkan billingnya saja.

Untuk form pembayarannya sudah menggunakan elektorinik, saudara tinggal buat kode billing saja

izin menjawab kak, jadi untuk formulir yang digunakan dalam pembayaran PPN dan PPnBM sudah menggunakan sistem elektronik, jadi hanya perlu membuatkan billing

Formulir apa yang digunakan untuk membayar PPN dan PPnBM?

Pajak Bumi dan Bangunan 

Karena, untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) kini bisa dilakukan melalui kantor pos terdekat. Pelayanan ini mendekatkan masyarakat dengan tempat pembayaran.Saat ini sudah bisa dibayarkan secara online via ATM maupun internet banking

Izin bertanya, pembayaran pajak PBB dibayar dimana? Dan bagaimana caranya?&nbsp;&nbsp;Terima kasih&nbsp;

Pembayaran Secara OnlinePembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain.Tahapan pembayaran PBB melalui ATM sebagai berikut:<ol><li>Pilih menu pembayaran.</li><li>Pilih menu pajak.</li><li>Masukkan Nomor Objek Pajak.</li><li>Masukkan tahun pembayaran PBB.</li><li>Kemudian akan muncul informasi tentang objek pajak, tagihan, dan namanya.</li><li>Periksa dengan teliti identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar.</li><li>Jika sudah sesuai, tekan tombol bayar.</li></ol> Pembayaran Secara Offline﻿Jika memilih cara bayar PBB secara offline atau datang langsung, pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dan gito tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi

Makanan di Restoran Terutang PHR atau PPN

Halo kakIzin bertanya, ketika membeli makanan atau minuman di restoran atau tempat makan maka pajak yang dipungut adalah PHR ataukah PPN? Sertakan dasar hukum yang mengatur hal tersebutTerima kasih

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Kelebihan Pembayaran Pajak

Apabila Wajib Pajak menerima status laporan lebih bayar, maka&nbsp;Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian lebih bayar tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara mxlightbae, Jika anda membayar pajak lebih bayar maka WP akan mendapatkan status Lebih Bayar dimana WP dapat mengajukan pengembalian terhadap kelebihan yang dibayarkan oleh WP

Bagaimana jika pembayaran pajak yang kita bayarkan lebih dari jumlah yang seharusnya?

Batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan 

untuk pbb (P3)-pajak pusat setiap tahunnya para wajib pajak diberi jangka waktu untuk membayar PBB maksimal 31 Agustus

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @suprianto said in <a class="mpk-link">Batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan </a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 untuk pbb (P3)-pajak pusat setiap tahunnya para wajib pajak diberi jangka waktu untuk membayar PBB maksimal 31 Agustus
 </div> 
 </div>izin menambahkan,untuk tempat pembayaran PBB bisa dilakukan pada:Fasilitas PerbankanKantor PosIndomaret, namun proses pembayaran di Indomaret hanya bisa dilakukan untuk tagihan di bawah Rp. 5 juta. ATAU:Bayar PBB OnlineBayar PBB via WebsiteBayar PBB via Aplikasi

Halo moderator, izin bertanya kapan batas waktu pembayaran PBB? dimana saja bisa melakukan pembayaran tersebut?terima kasih