Jakarta

Bandung

Bali

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

Tarra e-Faktur

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Surat-Pemberitahuan-(SPT)

susi

PKP&nbsp;(Pengusaha Kena Pajak) adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2013, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li style="font-weight: var(--cib-type-body2-font-weight);">Syarat Utama Pengukuhan PKP:Penghasilan Bruto Setahun: Bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan bruto setahun lebih dari&nbsp;Rp4,8 miliar, wajib mengajukan pengukuhan PKP.
<ul>
<li>Jika penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, ada dua pilihan:
<ul>
<li>Tidak Wajib Menjadi PKP: Wajib pajak tidak diwajibkan menjadi PKP.</li>
<li>Tetap Bisa Mengajukan Pengukuhan PKP: Meskipun penghasilan di bawah batas tersebut, wajib pajak tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP.</li>
</ul>
</li>
<li>Pengajuan Pengukuhan PKP: Pengajuan dapat dilakukan di&nbsp;Kantor Pelayanan Pajak (KPP)sesuai dengan area tempat tinggal atau usaha berada.</li>
</ul>
</li>
</ol>
&nbsp;
<ol start="2">
<li style="font-weight: var(--cib-type-subtitle2-stronger-font-weight);">Syarat Umum Pengukuhan PKP:
<ul>
<li>Formulir Pengukuhan PKP</li>
<li>Fotokopi Identitas Diri Seluruh Pengurus: KTP untuk WNI dan Paspor/KITAS/KITAP untuk WNA.</li>
<li>Fotokopi NPWP Seluruh Pengurus</li>
<li>Fotokopi Akta Pendirian (untuk Pusat) dan Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk Cabang).</li>
</ul>
</li>
</ol>
Jadi, jika pengusaha memenuhi syarat utama pengukuhan PKP, sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai PKP untuk menghindari masalah di masa mendatang.

apakah bisa wajib pajak orang pribadi tidak mau menjadi PKP? krn penghasilan diatas 4.8m dikarenakan ada pemotongan pph 23 yg dipinjam untuk transaksi oleh PT wajib pajak op

Pemeriksaan atau Audit Pajak Terkait Informasi Dalam SPT

Halo kak, bagaimana pemeriksaan atau audit pajak terkait dengan informasi yang terdapat dalam SPT?

Proses audit pajak mencakup pemeriksaan berbagai dokumen perpajakan, dokumen terkait lainnya dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan WP bersangkutan dengan informasi yang terdapat pada SPT.
Umumnya dokumen yang perlu disiapkan di antaranya:
<ol>
<li>Laporan Keuangan atau pembukuan</li>
<li>Dokumen pelaporan pajak</li>
<li>Laporan audit internal</li>
<li>Dokumen rekening bank</li>
<li>Dokumen kontrak terkait aktivitas pajak</li>
<li>Dokumen aset</li>
<li>Dokumen atau berkas lainnya yang berkaitan dengan wajib pajak</li>
</ol>

Ketentuan Khusus Dalam SPT Yang Harus Diperhatikan WP

Jika mengacu pada aturan baru PPh 21 terkait perhitungan PPh 21 pada PP 58 tahun 2023 dgn menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER, hal yang dapat menjadi perhatian kita ialah jumlah PTKP kita termasuk dalam kategori TER A, TER B atau TER C.

Apakah ada ketentuan khusus atau perubahan dalam SPT yang harus diperhatikan oleh wajib pajak?

Pelaporan SPT Tahunan WP OP 2023

Ijin bertanya Jika saya membuat NPWP di periode berjalan, apakah saya wajib melaporkan SPT atas periode berjalan tersebut?

Jika Anda membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi pada periode berjalan, Anda wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan OP atas penghasilan Anda selama periode berjalan tersebut. SPT Tahunan OP harus dilaporkan setiap tahun dengan batas akhir pelaporan pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
Terima kasih

Kewajaran Jumlah Aset dalam SPT Tahunan

Wajib Pajak pensiunan bisa terlepaskan dari kewajiban lapor SPT Tahunan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DJP. Jika setelah pensiun memang sudah tidak menerima penghasilan lagi atau penghasilan dibwah PTKP maka adapat mengajukan prmhnan NPWP NE. Jika sudah NE, maka tidak ada kewajiban untuk lapor SPT. Jika penghasilan pensiunan masih di atas PTKP, wajib membayar dan melaporkan pajaknya di SPT. Untuk pelaporan bisa memakai formulir SPT Tahunan PPh OP (Orang Pribadi) 1770 atau 1770S.

Ijin bertanya rekan. Jika aset yang kita miliki sebagai WP OP melebihi 1 Miliar, sementara kita sudah tidak menerima penghasilan/pensiun. apakah pelaporan SPT menggunakan 1770 atau cukup dengan 1770SS?

SPT untuk UMKM

Halo kak,
Untuk pelaporan pajak UMKM yang digunakan SPT apa ya?
Terima kasih

Untuk jenis SPTnya bergantung pada bentuk usahanya saat ini, jika telah berbentuk badan (WP badan), jenis formulir SPT yang digunakan adalah SPT Form 1771. Sementara jika UMKM masih perusahaan pribadi (WP orang pribadi), jenis formulir yang digunakan yakni SPT Form 1770

Resiko Pemadanan NPWP - NIK terhadap Pelaporan SPT WP OP

Apakah ada perubahan mekanisme pelaporan setelah melakukan pemadanan NPWP - NIK?

Setelah pemadanan NPWP - NIK, tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme pelaporan SPT WP OP. Mekanisme pelaporannya akan tetap sama seperti sebelum dilakukannya pemadanan NPWP - NIK.

Maksimal Pembetulan SPT

Halo kak, apakah terdapat maksimal adanya pembetulan isi dari SPT?
Terimakasih

Selama SPTnya tidak dalam tahap pemeriksaan oleh KPP atau DJP maka tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah kali Anda dapat melakukan pembetulan pada SPT, asalkan Anda memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Namun, disarankan untuk selalu memeriksa dengan baik informasi yang Anda laporkan dalam SPT asli agar mengurangi kebutuhan untuk melakukan pembetulan

Selama SPTnya tidak dalam proses pemeriksaan oleh KPP atau DJP maka tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah kali Anda dapat melakukan pembetulan pada SPT, asalkan Anda memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Namun, disarankan untuk selalu memeriksa dengan baik informasi yang Anda laporkan dalam SPT asli agar mengurangi kebutuhan untuk melakukan pembetulan.

Pembetulan SPT

Pembetulan pada (SPT) dapat dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian SPT yang telah diajukan sebelumnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembetulan SPT :
<ol>
<li>Pembetulan Data Pribadi: seperti nama, alamat, dan nomor NPWP.</li>
<li>Pembetulan Data Keuangan: seperti penghasilan, pengurangan, atau pemotongan pajak</li>
<li>Penambahan Jika Anda lupa melaporkan beberapa sumber penghasilan atau aset dalam SPT awal, Anda dapat mengajukan pembetulan untuk menambahkan data tersebut.</li>
<li>Koreksi Kesalahan: Jika Anda melakukan kesalahan perhitungan atau pelaporan dalam SPT asli, Anda dapat mengajukan pembetulan untuk mengkoreksinya. Misalnya, jika Anda salah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.</li>
<li>Mengisi Lampiran yang Terlupakan: Terkadang wajib pajak dapat melupakan untuk melampirkan dokumen atau lampiran yang diperlukan dalam SPT. Anda dapat mengajukan pembetulan dengan melampirkan dokumen yang seharusnya disertakan.</li>
<li>Melakukan Pembayaran Tambahan: Jika setelah pengajuan SPT awal Anda menyadari bahwa Anda seharusnya membayar lebih banyak pajak, Anda dapat mengajukan pembayaran tambahan untuk menghindari denda dan sanksi.</li>
</ol>
Pembetulan bisa dilakukan berkali-kali selama SPT yang sebelumnya dilaporkan tidak dalam proses pemeriksaan oleh KPP atau DJP

Pembetulan pada SPT dapat dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian SPT yang telah diajukan sebelumnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembetulan SPT :
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pembetulan Data Pribadi: seperti nama, alamat, dan nomor NPWP.</li>
<li>Pembetulan Data Keuangan: seperti penghasilan, pengurangan, atau pemotongan pajak</li>
<li>Penambahan Jika Anda lupa melaporkan beberapa sumber penghasilan atau aset dalam SPT awal, Anda dapat mengajukan pembetulan untuk menambahkan data tersebut.</li>
<li>Koreksi Kesalahan: Jika Anda melakukan kesalahan perhitungan atau pelaporan dalam SPT asli, Anda dapat mengajukan pembetulan untuk mengkoreksinya. Misalnya, jika Anda salah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.</li>
<li>Mengisi Lampiran yang Terlupakan: Terkadang wajib pajak dapat melupakan untuk melampirkan dokumen atau lampiran yang diperlukan dalam SPT. Anda dapat mengajukan pembetulan dengan melampirkan dokumen yang seharusnya disertakan.</li>
<li>Melakukan Pembayaran Tambahan: Jika setelah pengajuan SPT awal Anda menyadari bahwa Anda seharusnya membayar lebih banyak pajak, Anda dapat mengajukan pembayaran tambahan untuk menghindari denda dan sanksi.</li>
</ol>
Pembetulan bisa dilakukan berkali-kali selama SPT yang sebelumnya dilaporkan tidak dalam proses pemeriksaan oleh KPP atau DJP

Halo kak, Apa saja yang dapat dilakukan pembetulan pada pembetulan SPT?
Terimakasih
&nbsp;

Syarat dokumen dalam pembetulan SPT

<blockquote>
System said in Syarat dokumen dalam pembetulan SPT
Halo kak, jika ingin melakukan pembetulan SPT, maka apa saja syarat dokumen yang harus disiapkan saat ingin melakukan pembetulan SPT?
&nbsp;
tidak ada syarat khusus mba, sama seperti SPT normal yang telah dilaporkan sebelumnya.
</blockquote>

Halo kak, jika ingin melakukan pembetulan SPT, maka apa saja syarat dokumen yang harus disiapkan saat ingin melakukan pembetulan SPT?

Perubahan Data SPT

Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak jika terjadi perubahan data pada SPT?

melakukan pembetulan pada laporan SPT-nya agar menjaga kebenaran dan validnya data yang masuk ke DJP. Ketika terjadi kesalahan pada SPT atau perubahan data, wajib pajak bisa melakukan pembetulan melalui situs eFiling milik DJP.

Jika terjadi perubahan data pada SPT, wajib pajak harus melakukan pembetulan pada laporan SPT-nya agar menjaga kebenaran dan validnya data yang masuk ke DJP. Pembetulan SPT bisa dilakukan melalui situs eFiling milik DJP. Wajib pajak perlu melakukan login pada laman DJP Online dan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan kode keamanan (captcha). Setelah itu, wajib pajak dapat memilih menu &ldquo;Pembetulan SPT&rdquo; dan mengisi formulir pembetulan SPT yang sesuai dengan jenis SPT yang ingin dibetulkan.

Pengajuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Apa yang harus dilakukan jika pengajuan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan ditolak oleh DJP?

Menurut saya maka, WP wajib menyampaikan SPT tahunananya dan memabyarkan denda apabila penyampaian SPT tersebut mengalami keterlambatan

Dalam pembuatan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan yang telah diuraikan diatas, maka dianggap bukan Pemberitahuan Perpanjangan oleh Direktur Jenderal Pajak.Keputusan DJP dalam hal penundaan atau perpanjangan penyampaian SPT Tahunan ini, diatur dalam Pasal 6 Peraturan DJP No 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Pembetulan SPT Tahunan

Halo saya izin menjawab&nbsp;Berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) bahwa&nbsp;apabila dalam&nbsp;pembetulan SPT&nbsp;Tahunan atau Masa, mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Apakah melakukan pembetulan SPT Tahunan dikenakan sanksi atau biaya?

Melapor SPT

Apabila seseorang baru terdaftar wajib pajak di bulan januari 2023 kemarin, apakah maret ini saya wajib melaporkan spt tahunan atau tidak?

Tidak pelaporan pajak tahunan disampaikan di tahun berikutnya

Setiap orang yang memiliki NPWP akan selalu diwajibkan melaporkan SPT Tahunan

Lapor SPT

Diisi sesuai tahun perolehannya, apabila ingin melakukan pembetulan boleh saja namun jika hanya salah di tahun bukanlah hal yang besar kecuali perubahan atau penambahan jumlah, pajak terutang, dsb

untuk daftar harta, misalnya tabungan. apakah tahun perolehan selalu diubah sesuai dgn tahun pajak pelaporan? atau tahun dibuatnya tabungan tersebut untuk setiap tahun pajak pelaporan? apabila selama ini ada kesalahan pengisian di data tabungan (krn tahun dan harga perolehan selalu sama di setiap pelaporan krn asumsi datanya hanya ketika buka tabungan), apakah bisa melakukan perbaikan data melalui pembetulan SPT?

untuk daftar harta, misalnya tabungan. apakah tahun perolehan selalu diubah sesuai dgn tahun pajak pelaporan atau tahun dibuatnya tabungan tersebut untuk setiap tahun pajak pelaporan?&nbsp;Iya Disesuaikan dengan data tahun pada pelaporan&nbsp;&nbsp;apabila selama ini ada kesalahan pengisian di data tabungan (krn tahun dan harga perolehan selalu sama di setiap pelaporan krn asumsi datanya hanya ketika buka tabungan), apakah bisa melakukan perbaikan data melalui pembetulan SPT?Bisa&nbsp;

Kewajiban Lapor SPT

Apabila orang tua saya umur 70thn tidak berpenghasilan tapi baru beli rumah seharga 800juta, apakah perlu lapor spt?

Yang ditanyakan adalah &nbsp;penyampaian SPT PPh Tahunan ya. apakah NPWP nya sudah dilakukan penghapusan, jika sudah maka tidak perlu lagi melakukan perlaporan SPT PPh tahunan.&nbsp;

Kode Harta Dalam Pelaporan SPT Tahunan OP

untuk melihat daftar kode harta bisa dilihat pada artikel ini yaa <a href="https://www.pajakku.com/read/6041aa2cc069d02167e957a7/Kode-Harta-Pajak-pada-SPT-Tahunan-Orang-Pribadi" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Kode Harta Pajak pada SPT Tahunan Orang Pribadi (pajakku.com)</a>

halo kakizin bertanya, terkait Kode Harta Dalam Pelaporan SPT Tahunan OP guna memudahkan wajib pajak dalam menyusun SPT Tahunan

Syarat Pengisian SPT

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @miawulan said in <a class="mpk-link">Syarat Pengisian SPT</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 halo kakizin bertanya apa saja syarat pengisian SPT dan dasar hukumnya guna memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajakterima kasih
 </div> 
 </div>untuk melakukan pengisian SPT maka wajib pajak harus menyiapkan data dan dokumen apa saja yang harus di laporkan.untuk penyiapan SPT tahunan badan contohnya.wajib pajak perlu mempersiapkan laporan keuangan sebagai kewajiban wp menyelenggarakan pembukuan. sedikitnya berupak nerca dan laporan laba rugi.dari dokumen tersebut sebagai dasar pengisian SPT

halo kakizin bertanya apa saja syarat pengisian SPT dan dasar hukumnya guna memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajakterima kasih

Halo rekan saya izin menjawab Dalam pengisian SPT baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan harus melaporkan dan melampirkan data atau dokumen yang diperlukan. Salah satu contohnya seperti pengisian SPT Orang Pribadi. Hal yang harus disiapkan yaitu Bukti Potong PPh (jika ada), Kartu Keluarga,, Daftar Harta, Daftar Utang, Catatan omzet per bulan, Bukti penyetoran PPh Final.Dari dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pengisian SPT.

Kriteria Pemotong/Pemungut Menggunakan Bukti pemotongan/pemungutan dan SPT Masa Unifikasi

halo kakizin bertanya terkait bukti pemotongan/pemungutan dan SPT Masa Unifikasi berbentuk formulir kertas ataupun dokumen elektronik. apakah terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh pemotong/pemungut PPh agar dapat menggunakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi tersebutterima kasih

Pada Pasal 2 ayat (3), diterangkan bahwa dokumen bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan PT Masa PPh Unifikasi tersedia dalam bentuk kertas dan elektronik. Dokumen elektronik dapat digunakan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dengan aplikasi e-Bupot Unifikasi.Adapun kriteria yang perlu dipenuhi pemotong / pemungut PPH dalam menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk formulir kertas, yakni :<ol><li>Pemotong atau pemungut membuat tidak lebih dari 20 bukti pemotongan / pemungutan dalam satu masa pajak.</li><li>Pemotong atau pemungut membuat bukti pemotongan / pemungutan unifikasi dengan dasar pengenaan PPh kurang dari Rp 100 juta untuk setiap bukti pemotongan / pemungutan unifikasi dalam satu masa pajak.</li></ol>Sementara itu, SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik wajib memenuhi kriteria-kriteria berikut, yakni :&nbsp;<ol><li>Pemotong / pemungut membuat lebih dari 20 bukti pemotongan / pemungutan unifikasi dalam satu masa pajak.</li><li>Ada bukti pemotongan / pemungutan unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPH lebih dari Rp 100 juta dalam satu masa pajak.</li><li>Pemotong / pemungut membuat bukti pemotongan / pemungutan unifikasi objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham.</li><li>Pemotong / pemungut sudah menyampaikan SPT Masa Elektronik.</li><li>Pemotong / pemungut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, atau KPP Madya.</li></ol>

Status Kewajiban Perpajakan

Apa perbedaan status kewajiban perpajakan PH dan MT dari segi pelaporan SPT?

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @devasrinadi said in <a class="mpk-link">Status Kewajiban Perpajakan</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Apa perbedaan status kewajiban perpajakan PH dan MT dari segi pelaporan SPT?
 </div> 
 </div>dalam melakukna pelaporan Pajak, tidak ada perberdaanmasing2 melaporakan SPT tahunan nya dengan melampirkan perhitungan PPh bagi wajib Pajak PH/MT

SPT Tahunan OP

menurut saya yang dimasukan itu semua daftar anggota keluarga di yang tercantum pada Kartu Keluarga

Diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak. (kondisi awal tahun pajak) Sumber : petunjuk pengisian SPT 1770https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Lampiran%20II%20Petunjuk%20Pengisian%201770.pdf

Dalam SPT Tahunan OP, pada bagian lampiran anggota keluarga yang wajib diisi adalah semua anggota dalam Satu Keluarga atau hanya anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan saja?

Pelaporan 1721 A1

<div class="pr-forum-post-quote">
 <div class="quote-info">
 @gyankenanga said in <a class="mpk-link">Pelaporan 1721 A1</a>:
 </div>
 
 <div class="quote-content">
 Apa yang harus dilakukan untuk kasus OP suatu perusahaan tidak melaporkan 1721 A1-nya karena karyawan tersebut resign di pertengahan tahun?
 </div> 
 </div>bukti potong wajib diberikan kepada karyawan yang resign tersebut agar yang bersangkuta dapat melaporkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.

menurut saya OP tersebut harus meminta bukti potong 1721 A1 pada perusahaan lama tempat OP bekerja agar dapat melaporkan SPT tahunan tahun yangbersangkutan

Apa yang harus dilakukan untuk kasus OP suatu perusahaan tidak melaporkan 1721 A1-nya karena karyawan tersebut resign di pertengahan tahun?

Pelaporan SPT

Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu : <ol><li>Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.</li><li>Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.</li><li>Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li></ol> Untuk SPT Masa Pasal 21 batas pelaporannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya

Bulan oktober kemarin saya lapor SPT Pasal 21 tanggal 2 november,untuk pelaporan bulan november apakah bisa laporan dibulan yang sama?lalu untuk batas pelaporan SPT Pasal 21 november tanggal berapa ya?

Pembetulan SPT 

Halo moderator, izin bertanya apakah ada maksimal pembetulan spt elektronik? jika ada, berapa kali maks nya? terima kasih

Halo, saya izin menjawab yaa Nah, ketentuan pembetulan SPT&nbsp;pajak hanya bisa dilakukan sebelum adanya tindakan lanjut pemeriksaan&nbsp;dari DJP hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat 1 UU KUP.&nbsp; Untuk pembetulan SPT itu sendiri tidak&nbsp;ada batas maksimalnya. Jadi pembetulan SPT Tahunan dapat dilakukan sebanyak apapun, namun tentu saja tidak bisa semaunya dan harus sesuai prosedur

Kondisi Kahar dalam Penyampaian SPT 

Dear Rekan Pajakku, Saya ingin bertanya bagaimana jika terjadi kondisi kahar dalam penyampaian SPT Masa Unifikasi? Terima kasih.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PER-24/PJ/2020, dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, berupa kebakaran, bencana alam, kerusuhan, dan/atau keadaan luar biasa lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Saat ini mengacu pada Pasal 17 PMK Nomor 243/PMK.03/2014)