Jakarta

Bandung

Bali

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Selamat pagi,bapak,ibu. izin bertanya:
Sesuai dgn pmk 54/pmk.03/2021 tgl 31/5/2021 pasal 5, wp op yg melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas dgn peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 M setahun dapat melakukan pencatatan tanpa pemberitahuan NPPN. tanya :
1. apakah wp op semata-mata dgn status hanya PEGAWAI SWASTA, WAJIB menyampaikan NPPN sebelum akhir maret 2024 ini.(penghasilan dari gaji di bawah Rp. 4,8 M setahun)
2. apakah penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori pekerjaan bebas?
3. wp op yg melakukan kegiatan usaha UMKM, apakah bisa mengajukan surat keterangan bebas pemotong (SKB) untuk PPh pasal 21 ?
mohon pencerahannya. Terima kasih.🙏
&nbsp;
&nbsp;

PEMBERITAHUAN NPPN 

<ol>
<li>
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan pegawai swasta dan memiliki penghasilan di bawah Rp. 4,8 juta per tahun wajib menyampaikan NPPN sebelum akhir Maret 2024 ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final.
</li>
<li>
Penghasilan dari gaji pegawai termasuk kategori penghasilan dari pekerjaan yang telah dikenakan pajak final, bukan termasuk kategori pekerjaan bebas.
</li>
<li>
WP OP yang melakukan kegiatan usaha UMKM dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKB) untuk PPh Pasal 21, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SKB ini dapat digunakan untuk meminta kepada pihak pemotong pajak untuk tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP OP tersebut.
</li>
</ol>

baik, bapak/ibu Reviarmana
terima kasih atas pencerahannya🙏

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

punya penghasilan, bayar pajak tapi NPWP statusnya NE?

Jika status NPWP NE berarti penghasilan tidak lebih dari 5 juta dalam artian lainnya tidak wajib lapor. Tidak akan terkena denda jika lapornya tidak telat pada tahun ini.

min aku mau nanya, aku punya penghasilan gaji, bayar pajak, tapi status NPWP nya NE, tahun kemaren gak lapor SPT. apakah ada dendanya, dan kalo ada kira2 berapa?

NIK jadi NPWP, Semua orang menjadi WP?

Ketika nanti peraturan NIK jadi NPWP di pertengahan 2024 berlaku, bagi yang waktu registrasi di sekuritas tanpa NPWP. Apa itu artinya semua trader/investor crypto/saham yang lewat bursa, bakal semuanya dibuatkan NPWP jabatan oleh DJP terlepas berapapun nilainya? Atau semua investor/trader bakal dijadikan WP/wajib pajak secara otomatis?
Begitu juga dengan segala jenis transaksi di perbankan (transfer/kartu kredit) menjadi subjek pajak oleh DJP, berapapun nilainya?
Jika ya, apakah mungkin pada akhirnya bisa terjadi pengenaan sanksi massal bagi investor yang tidak tahu apa2, kemudian diminta membuat SPT beserta dikenakan sanksi administratif seperti denda?

Selamat malam rekan,
Bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap trader/investor crypto/saham?
<ol>
<li>Semua trader/investor yang melakukan transaksi melalui bursa saham atau platform crypto akan diwajibkan memiliki NPWP. Ini berlaku terlepas dari nilai transaksi yang dilakukan. Jadi, baik trader/investor dengan nilai transaksi besar maupun kecil akan diberikan NPWP.</li>
<li>Pendaftaran NPWP ini akan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh trader/investor dapat dipantau dan dikenakan pajak sesuai ketentuan.</li>
</ol>
Bagaimana dengan transaksi perbankan seperti transfer dan kartu kredit?
<ol>
<li>Semua jenis transaksi perbankan, termasuk transfer dan penggunaan kartu kredit, juga akan menjadi subjek pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini berlaku untuk transaksi apa pun, tanpa memandang nilai transaksi.</li>
<li>NIK akan digunakan sebagai NPWP dalam hal ini.</li>
</ol>
Apakah ada risiko sanksi bagi investor yang tidak tahu apa-apa?
<ol>
<li>Ya, ada potensi sanksi administratif jika investor tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, DJP biasanya memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum memberlakukan sanksi massal.</li>
<li>Sanksi yang mungkin dikenakan termasuk denda administratif dan kewajiban mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, penting bagi semua investor untuk memahami kewajiban perpajakan dan memastikan mereka memiliki NPWP yang valid.</li>
</ol>
Terima kasih

Aldi Ardiansah

Pengecekan NPWP juga dapat dilakukan dengan KTP ataupun KK, hal ini bisa anda lakukan apabila kartu NPWP anda hilang atau sulit ditemukan. Pengecekan dengan KTP dapat dilakukan karena saat membuat NPWP anda pun menggunakan KTP, selain itu data terkait NIK KTP dengan NPWP terhubung. Berikut cara pengecekannya
Buka web ereg.pajak.go.id/ceknpwp Masukkan NIK KTP dan nomor KK.
Informasi nama WP akan disamarkan demi keamanan, namun anda tetap dapat melihat status NPWP anda masih aktif atau tidak.
Validasi dan konfirmasi data wajib pajak juga dapat dilakukan di aplikasi e-Konfirmasi Status Wajib Pajak (e-KS) Pajakku. Selain itu, dengan aplikasi e-KS, calon wajib pajak dapat membuat NPWP. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi tim kami di marketing@pajakku.com.

Perbarui Informasi pada NPWP

Untuk memperbarui informasi pada NPWP jika ada perubahan alamat atau data lainnya, Anda dapat mengajukan perubahan data alamat secara online melalui layanan telepon Kring Pajak 1500200 atau live chat pajak.go.id.
Selain itu, perubahan data alamat juga bisa diajukan secara tertulis ke KPP/KP2KP terdaftar menggunakan formulir perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan alamat . Formulir perubahan data dapat diunduh pada laman. Jika alamat baru masih berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka wajib pajak dapat mengajukan perubahan data alamat.
Namun, jika alamat baru menyebabkan perpindahan ke wilayah kerja KPP lain, maka wajib pajak perlu mengajukan permohonan pemindahan wajib pajak. Permohonan tersebut dapat diajukan di KPP lama atau KPP baru dengan cara mengirimkan permohonan tersebut secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

<blockquote>
System said in Perbarui Informasi pada NPWP
Bagaimana cara memperbarui informasi pada NPWP jika ada perubahan alamat atau data lainnya?
</blockquote>

Bagaimana cara memperbarui informasi pada NPWP jika ada perubahan alamat atau data lainnya?

Topic Lainnya

Langganan Info Terbaru