penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik

penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perjanjian pendahuluan jual beli

rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan serta pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2018 untuk tahun pajak 2018

tata cara penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan kewajiban pembayaran dan surat pemberitahuan pajak terutang yang pajaknya ditetapkan oleh gubernur

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 15 tahun 2017 tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak

pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak

konfirmasi status wajib pajak dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu pusat di badan koordinasi penanaman modal

penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis antarnegara dengan menggunakan standar pelaporan bersama (common reporting standard)

penyampaian spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi bagi aparatur sipil negara, prajurit tni dan anggota polri tahun pajak 2016 melalui e-filing dan himbauan mengikuti amnesti pajak

tata cara perhitungan modal kerja bersih disesuaikan bagi perantara pedagang efek yang ditunjuk sebagai gateway yang melakukan transaksi efek untuk kepentingan nasabah dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

penawaran tender wajib sebagai akibat pengambilalihan perusahaan terbuka dalam rangka mendukung undang-undang tentang pengampunan pajak

produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung undang-undang tentang pengampunan pajak

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia

peraturan direktur jenderal pajak nomor per-37/pj/2015 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016

perubahan atas peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

perubahan atas peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara permohonan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2011 di lingkungan kementerian keuangan

pengumuman rencana, pelaksanaan, dan hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian keuangan

larangan penggunaan konsultan pajak swasta

kriteria dan/atau persyaratan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha kawasan pariwisata

kriteria dan/atau persyaratan dalam pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada sektor energi dan sumber daya mineral

tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

kriteria dan/atau persyaratan dalam implementasi pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang- bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu pada sektor industri

pelaksanaan evaluasi kantor pelayanan utama bea dan cukai, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya, dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pratama di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai periode tahun 2014-2016