insentif pegawai direktorat jenderal pajak

upah minimum

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 april 2013 sampai dengan 23 april 2013

perubahan kedua atas peraturan menteri perindustrian nomor 43/m-ind/per/7/2008 tentang penetapan kelompok industri yang dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema user spesific duty free scheme (usdfs) dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

petunjuk pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam kaitannya dengan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah

penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar

komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak

tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara republik indonesia

hortikultura

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

petunjuk teknis tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss secara e-filing melalui website direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id)

tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara republik indonesia

perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2014 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2014

pedoman dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan di sektor industri

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 oktober 2011 sampai dengan 23 oktober 2011

program feeding

bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan surat pemberitahuan

tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan

perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 7/18/pbi/2005 tentang sistem kliring nasional bank indonesia

administrasi pemerintahan

pedoman dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 32/pj./2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26

pengalihan pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (bphtb)