pembentukan kantor pelayanan pajak (kpp) wajib pajak besar orang pribadi

pengesahan protocol amending the agreement and protocol between the republic of indonesia and the swiss confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (protokol perubahan persetujuan dan protokol antara republik indonesia dan konfederasi swiss mengenai penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak- pajak atas penghasilan)

penyampaian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara republik indonesia

pelaksanaan registrasi kepabeanan

penetapan upah minimum kabupaten (umk) bintan tahun 2009

laporan bulanan bank umum

antisipasi kebutuhan kartu npwp

penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt) badan tahun pajak 2014 wajib pajak kpp madya sidoarjo

pelayanan pita cukai terkait pergantian tahun anggaran 2015

penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor produk tertentu

penyampaian peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara

petunjuk pelaksanaan pembebasan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai hasil tembakau ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 33/pmk.03/2008 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 516/kmk.04/2000 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

ketentuan dan tata cara verifikasi industri bagi industri yang memanfaatkan fasilitas keringanan dan atau pembebasan bea masuk

perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 90/permentan/ot.140/12/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 18/permentan/ot.140/2/2008 tentang persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara republik indonesia

penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

pedoman penentuan standar investasi tanaman (sit) kelapa sawit

rincian rencana penerimaan pbb dan bphtb t.a. 2008

sistem, bentuk, jenis dan kode laporan rutin di lingkungan direktorat jenderal pajak

pelayanan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007

penyelenggaraan kliring antar wilayah

pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan

pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan resiko pasar