Pilih
pemberitahuan berlakunya pasal 9 ayat 4 konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik finlandia beserta protokol
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam beserta protokol
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria beserta protokolnya
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik afrika selatan
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara meksiko serikat dan protokolnya
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah hong kong wilayah administratif khusus republik rakyat china beserta protokolnya
penjelasan pelaksanaan kewajiban perpajakan di kawasan berikat
petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas diskonto surat berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia dalam rangka operasi moneter yang memiliki karakteristik sama dengan sertifikat bank indonesia
penyempurnaan atas petunjuk pelaksanaan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
petunjuk pelaksanaan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan spanyol beserta protokolnya
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik seychelles
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok dan protokolnya
pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand
pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak serta pengenaan pajak penghasilan bagi perseroan perorangan
petunjuk teknis pembetulan atau pembatalan atas surat keterangan pengungkapan harta bersih
petunjuk pembuatan dan pembetulan atau penggantian faktur pajak serta penegasan pengenaan sanksi administratif berupa denda sehubungan dengan pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 6/pmk.010/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022
petunjuk pelaksanaan penerapan reorganisasi instansi vertikal direktorat jenderal pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk.01/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal
petunjuk pelaksanaan prosedur operasional sehubungan dengan perubahan tugas dan fungsi bidang data dan pengawasan potensi perpajakan dan bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian pada kantor wilayah selain kantor wilayah wajib pajak besar dan kantor wilayah jakarta khusus
bentuk, isi, dan kode laporan rutin di lingkungan direktorat jenderal pajak
petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 48/pmk.03/2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak pajak bumi dan bangunan
naskah dinas yang digunakan sebagai korespondensi internal dalam pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): Pengertian, Kategori, dan Kode Lengkap
15 hari yang lalu
iPhone 16 Series Resmi Diluncurkan, Berapa Pajak dan Bea Masuk yang Harus Dibayar?
sebulan yang lalu
PTKP 2025 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya
sebulan yang lalu