rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025

penataan tugas dan fungsi kementrian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029

perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2019 tentang pengesahan multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting (konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba)

perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan

penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon

rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan, dan karimun

pengakhiran penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021-2024

pencantuman dan pemanfaatan nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak dalam pelayanan publik

perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020

pengesahan persetujuan antara republik indonesia dan republik tajikistan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the republic of indonesia and the republic of tajikistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

pembaruan sistem administrasi perpajakan

penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme

pengesahan protokol perubahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkaitan dengan pajak atas penghasilan yang ditandatangani di kuala lumpur pada tanggal 12 september 1991, yang telah diubah dengan protokol yang ditandatangani di bukit tinggi pada tanggal 12 januari 2006 (protocol amending the agreement between the government of the republic of indonesia and the government of malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at kuala lumpur on 12 september 1991, as amended by the protocol signed at bukit tinggi on 12 january 2006)

pengesahan protokol perubahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan belanda untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan dan protokolnya yang ditandatangani di jakarta pada tanggal 29 januari 2002 (protokol amending the agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of the netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and its protocol, signed at jakarta on january 29, 2002)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokrasi rakyat laos mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the lao people’s democratic republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik armenia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas modal (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of armenia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 januari 2016 sampai dengan 19 januari 2016

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik india mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of india for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kepolisian negara republik indonesia

penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit

rincian anggaran pendapatan dan belanja negara

kementerian pendidikan dan kebudayaan

organisasi kementerian negara