penataan tugas dan fungsi kabinet kerja

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian keuangan

rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 februari 2016 sampai dengan 09 februari 2016

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah guernsey untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (agreement between the government of the republic of indonesia and the states of guernsey for the exchange of information relating to tax matters)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah jersey untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of jersey for the exchange of information relating to tax matters)

penggunaan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah isle of man untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of isle of man for the exchange of information relating to tax matters)

perubahan keenam atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

perubahan kelima atas peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara

perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

pengesahan memorandum of understanding among the governments of the participating member states of the association of southeast asian nations (asean) on the second pilot project for the implementation of a regional self certification system (memorandum saling pengertian antarpemerintah negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (asean) peserta pada proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri kawasan)

penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (asean) mengenai ketuanrumahan dan pemberian keistimewaan dan kekebalan kepada sekretariat asean (agreement between the government of the republic of indonesia and the association of southeast asian nations (asean) on hosting and granting privileges and immunities to the asean secretariat)

pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 maret 2012 sampai dengan 25 maret 2012

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the hong kong special administrative region of the people's republic of china for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah hong kong wilayah administratif khusus republik rakyat china untuk penghindaran pengenaan pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan) beserta protokolnya

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of zimbabwe for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains (persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik zimbabwe untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan dan atas keuntungan pemindahtanganan harta)

pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 februari 2012 sampai dengan 04 maret 2012

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari