perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara

perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 juli 2011 sampai dengan 10 juli 2011

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 juni 2011 sampai dengan 03 juli 2011

penugasan kepada pusat investasi pemerintah untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada pt perusahaan listrik negara (persero)

dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2011

perubahan atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

pengadaan barang/jasa pemerintah

perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

pajak penghasilan pasal 23 atas usaha financial leasing

pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of southeast asian nations and the republic of india (persetujuan mengenai perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik india)

daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

persiapan pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke pemerintah kabupaten/kota

kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara

pengesahan asean trade in goods agreement (persetujuan perdagangan barang asean)

pembentukan dan organisasi kementerian negara

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik azerbaijan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of azerbaijan on visa exemption for diplomatic and service passports)

pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan (trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of uzbekistan)

tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah

pengesahan protocol to implement the fourth package of commitments on financial services under the asean framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan paket komitmen keempat di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja asean di bidang jasa)

pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 153/pj./2002 tentang penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya

pemanfaatan data pelaporan spt importir