insentif jurusita pajak direktorat jenderal pajak

pengesahan protocol to amend the agreement on the common effective preferential tariff (cept) scheme for the asean free trade area

pengesahan agreement between the republic of indonesia and japan for an economic partnership (persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi)

dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam

dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan

pengesahan agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nations and the people's republic of china (persetujuan perdagangan jasa dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa- bangsa asia tenggara dan republik rakyat china)

petunjuk pelaksanaan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor gandum dan tepung gandum/terigu

dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2008

penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram

perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

tatalaksana pindah lokasi penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari satu tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan sementara lainnya

petunjuk pelaksanaan penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara

daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

pengesahan framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea)

pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik ekuador mengenai pembebasan bea visa (agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the republic of ecuador on visa exemption)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam iran tentang bantuan administratif timbal balik di bidang kepabeanan (agreement between the goverment of the republic indonesia and the goverment of the islamic republic of iran on mutual administrative assistance in customs matters)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 sampai dengan 10 desember 2006

ketentuan mengenai surat keterangan fiskal dan npwp bagi pemborong/rekanan pemerintah yang mengikuti tender menurut keppres no. 29/1984

organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan

perubahan keenam atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 146/pj./2006 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

pencabutan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 03/pj.44/1994 tentang tatacara pemberian tax clearance (surat keterangan fiskal) kepada perusahaan yang go public

pengesahan agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the people's republic of bangladesh for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protocol

pedoman proses penetapan klasifikasi barang