penetapan status faktual pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di indonesia

penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus desease 2019 (covid-19)

pengangkatan dalam jabatan hakim pengadilan pajak

gugus tugas (task force) dalam rangka implementasi kebijakan pengampunan pajak

pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara

penetapan cekungan air tanah

dewan nasional kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 19/pj/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan

persetujuan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar amerika serikat

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam iran tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the goverment of the republic indonesia and the goverment of the islamic republic of iran for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income)

pemberhentian dan pengangkatan menteri negara kabinet indonesia bersatu

perubahan atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

pengesahan framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of southeast asian nations and the republic of india (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik india)

dewan pengupahan

prosedur operasi standar kebijakan perdamaian sehubungan dengan penanganan aset negara berperkara

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu pada sektor- sektor tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan sektor riil untuk tahun anggaran 2009

pengesahan convention on the privileges and immunities of the united nations, 1946; conventiion on the privileges and immunities on the specialized agencies, 1974; agreement on the privileges and immunities of the international atomic energy agencies, 1959

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk anti dumping terhadap impor calcium carbide

pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

perubahan atas keputusan presiden nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 22 tahun 2004

pembentukan tim pemberesan badan penyehatan perbankan nasional

perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum

pedoman pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam menentukan nilai jual objek pajak (njop)

kewajiban pengiriman tembusan dokumen pemasukan barang impor ke tempat penimbunan berikat kepada kepala badan pusat statistik dan bank indonesia

evaluasi pelaksanaan pembentukan basis data sistem informasi geografis pbb