pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokratik rakyat korea tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2003

tunjangan jabatan fungsional penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa pajak, dan pemeriksa bea dan cukai

pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

pelaksanaan monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) secara on-line

tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor

pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi

pengesahan international conventionon the harmonized commodity description and coding system, beserta protocolnya

pengesahan ilo convention no.182 conceming the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ilo no.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 155/pj./2002 tentang saat lain sebagai saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pada tanggal 1 januari 2001 sampai dengan tanggal 24 januari 2001

perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 104 tahun 1999 tentang pembentukan tim nasional untuk perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka word trade organization, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 18 tahun 2001

permintaan data 100 wajib pajak pembayar pajak besar

revisi distribusi rencana penerimaan tahun anggaran 2002

unit organisasi dan tugas eselon i departemen

kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen

organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan menteri perdagangan republik indonesia,

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 395/pj/2001 tanggal 13 juni 2001 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan

penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka skema common effective preferential tarif

penyampaian copy surat keputusan bersama dirjen anggaran dan dirjen pajak nomor : kep-07/a/2001 ---------- kep-164/pj./2001

penunjukan sdr. dr. djazoeli sadhani, m.sc. (nip 060036403) pembina utama muda (gol.iv/c) sebagai ketua tim pengendali pemeriksa wilayah jawa barat pada tim gabungan djp-bpkp tahun 2000

tatacara pemberian dan penatausahaan pajak pertambahan nilai dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu

badan amil zakat nasional

peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur jenderal pajak sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang perubahan undang-undang perpajakan tahun 2000

kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah