penerusan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 115 tahun 2000

kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen

pengertian jumlah seluruh penyerahan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran direktur jenderal pajak nomor : se-06/pj.52/2000 tanggal 2 maret 2000 hal pajak pertambahan nilai atas penggantian obat di rumah sakit

sosialisasi dan tindak lanjut penerapan visi, misi, strategi, dan nilai acuan direktorat jenderal pajak

pengangkatan menteri negara kabinet periode tahun 1999-2004

implementasi rencana dan strategi pemeriksaan pajak (seri pemeriksaan 02-00)

perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : 17/bc/2000 tentang penetapan harga jual eceran hasil tembakau

perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai

pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

tata cara perhitungan standar investasi tanaman sektor perkebunan

keanggotaan indonesia dan kontribusi pemerintah republik indonesia pada organisasi-organisasi internasional

cara penghitungan bphtb karena pemberian hak baru di luar pelepasan hak yang di atasnya terdapat bangunan

kewajiban pemenuhan pembayaran pph final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari rp. 60.000.000,00

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-uzbekistan (seri p3b no. 7)

perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 42 tahun 1995

pengiriman spt tahunan pph tahun 1998

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai kahayan, kapuas dan barito

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu seram

kawasan pengembangan ekonomi terpadu sabang

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu batui

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu betano, natarbora dan viqueque

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu buton, kolaka dan kendari

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu bima

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah mongolia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan