pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah mongolia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (laba usaha)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah ukraina tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan yordania hashimiah tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

tata cara pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik arab mesir tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara kuwait tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan modal

pengesahan persetujuan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dan penghindaran pajak atas penghasilan antara republik indonesia dan republik venezuela beserta protokol

perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1995

pencabutan atas keputusan presiden nomor 74 tahun 1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu mbay

perubahan atas keputusan presiden nomor 90 tahun 1996 tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu biak

pembebasan bea masuk atas impor bahan baku / penolong untuk industri makanan dan minuman, serta industri kemasan makanan / minuman

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu sanggau

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu batulicin

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu samarinda, sanga-sanga, muara jawa, dan balikpapan

penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu manado- bitung

standar bentuk dan isi formulir surat izin praktek konsultan pajak, piagam penghargaan pensiunan pegawai direktorat jenderal pajak, dan tanda pengenal konsultan pajak

pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika

pemberian persetujuan sebagai penyelenggara kawasan berikat (pkb) merangkap pengusaha di kawasan berikat (pdkb) kepada pt. golden bear company indonesia yang terletak di jl. raya pahlawan, desa sukahati, kecamatan citeureup, bogor, jawa barat

perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997 (seri pph umum nomor 48)

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian sosial

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

kawasan pengembangan ekonomi terpadu