Pilih
kegiatan penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor
penegasan pengisian dkhp spt pph. 1985. (seri pemeriksaan -19)
rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan jenis obyek pesawahan, peladangan, industri/jasa/dagang, perumahan, peternakan dan perikanan tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988
penetapan film penerangan yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada departemen penerangan republik indonesia sebagai barang kena pajak yang pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahannya ditanggung oleh negara
pembentukan team intensifikasi pajak bumi dan bangunan tingkat pusat
pemberian kemudahan di bidang bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan bagi usaha pertaksian
pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terhutang atas obyek pajak tertentu
pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepala inspeksi pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atas impor barang yang berkaitan dengan proses produksi untuk menghasilkan perahu layar motor (plm) jenis caraka jaya
pembayaran pajak penghasilan yang terutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah
pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah
ralat buku petunjuk cara pengisian spt tahunan pph tahun 1985 wajib pajak badan koperasi (seri pph spt-07)
kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah
penegasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surat edaran nomor : se-34/pj.22/1984 tanggal 20 agustus 1984 (seri pph pasal 23-13)
pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah
nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan januari, pebruari dan maret 1985
buku petunjuk berkenaan dengan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium, dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan (seri pph pasal 21-01)
perubahan ata keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 10 tahun 1971
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 48/pmk.05/2008 tentang dana operasional presiden dan wakil presiden
pengesahan framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of south east asian nations and the people's republic of china (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa asia tenggara dan republik rakyat china)
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
sebulan yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
sebulan yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
3 bulan yang lalu