tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada departemen agama

perubahan kedua belas atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

pembentukan peraturan perundang undangan

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia

keterbukaan informasi publik

perlindungan varietas tanaman

tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak

tata cara penerimaan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta penyaluran dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan

pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina) menjadi perusahaan perseroan (persero)

pertambangan mineral dan batubara

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi utara-tengah dan daerah tingkat i sulawesi selatan - tenggara (lembaran negara republik indonesia tahun 1964 no. 7) menjadi undang-undang

pembentukan provinsi kepulauan riau

tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah

minyak dan gas bumi

pengolahan data penerimaan, surat pemberitahuan perubahan nama dan/atau kode kpp, permintaan relokasi ulang data master file wajib pajak dan penunjukan unit penerima ssp lembar ke-2

pengantar keputusan menteri keuangan nomor 486/kmk.03/2002 tanggal 28 nopember 2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-519/pj/2002 tanggal 2 desember 2002 tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

tata cara penetapan wajib pajak atas objek pajak bumi dan bangunan yang belum jelas diketahui wajib pajaknya dan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak

hubungan luar negeri

perusahaan umum (perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia

tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa jalan tol

tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

sistem perencanaan pembangunan nasional

perjanjian internasional

kesehatan