penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i kalimantan tengah dan perubahan undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dan kalimantan timur (lembaran negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang *)

perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

pengumuman nomor peng 401/sp/2000 tentang penyelesaian banding atas sengketa pajak

perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

masalah ppn dan bea masuk dalam rangka ekspor

kearsipan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

praktik kedokteran

bank indonesia

pemerintahan daerah

sumber daya air

perindustrian

perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

penyesuaian kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1994tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

badan penyelesaian sengketa pajak

penagihan pajak dengan surat paksa

penerimaan negara bukan pajak

pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional (seri pph pasal 21 nomor 14)

ralat atas surat edaran direktur jenderal pajak no. se- 49/pj.531/1997 tanggal 27 desember 1996 (penyempurnaan ke-2 atas surat edaran seri ppn 34-95)

cukai

pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) asuransi sosial tenaga kerja menjadi perusahaan perseroan (persero)

pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran,dan besarnya iuran-iuran yang pungut dari pegawai negeri, pejabat negara,dan penerima pensiun

pasar modal