ketentuan pelaksanaan bea meterai

pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari republik rakyat tiongkok

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan

tata cara pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya

tata cara pembentukan dan pengelolaan dana abadi daerah

pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah dari republik rakyat tiongkok, republik korea, dan taiwan

peta kapasitas fiskal daerah

insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah

pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk biaxially oriented polypropylene (bopp) dari malaysia dan republik rakyat tiongkok

badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan/atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.02/2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan

penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 105/pmk.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 70/pmk.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain

tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 7/pmk.02/2023 tentang mekanisme pembayaran penerimaan negara bukan pajak pada kementerian hukum dan hak asasi manusia menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau nonbank yang berasal dari luar negeri

sasaran inflasi tahun 2025, tahun 2026, dan tahun 2027

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

organisasi dan tata kerja lembaga manajemen aset negara

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas layanan kesehatan yang berlaku pada rumah sakit di lingkungan kejaksaan republik indonesia

pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus

pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan