penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu

pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian

pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk lisin, ester dan garamnya untuk pakan ternak (feed grade) dari republik rakyat tiongkok

pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial

pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas

penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan barang antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (asean trade in goods agreement)

pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu

pajak pertambahan nila! dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.010/2021 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengenaan, pemberian dan penatausahaan pembebasan, dan pengembalian pajak penjualan atas barang mewah

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 55/pmk.010/2020 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas asean-australia-selandia baru (asean australia-new zealand free trade area)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.010/2019 tentang pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk spin drawn yarn (sdy) dari negara republik rakyat tiongkok

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 25/pmk.010/2019 tentang pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara republik rakyat tiongkok, india, rusia, kazakhstan, belarusia, taiwan, dan thailand

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik rakyat tiongkok (asean-china free trade area)

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile (comprehensive economic partnership agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of chile)

kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering, yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara-negara efta (comprehensive economic partnership agreement between the republic of indonesia and the efta states)

pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan bebas asean-hong kong, republik rakyat tiongkok (asean-hong kong, china free trade agreement)

perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 231/pmk.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah