penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas asean-australia-selandia baru (asean australia-new zealand free trade area)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.010/2019 tentang pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk spin drawn yarn (sdy) dari negara republik rakyat tiongkok

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 25/pmk.010/2019 tentang pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara republik rakyat tiongkok, india, rusia, kazakhstan, belarusia, taiwan, dan thailand

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik rakyat tiongkok (asean-china free trade area)

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile (comprehensive economic partnership agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of chile)

kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering, yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara-negara efta (comprehensive economic partnership agreement between the republic of indonesia and the efta states)

pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan bebas asean-hong kong, republik rakyat tiongkok (asean-hong kong, china free trade agreement)

perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 231/pmk.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea (asean-korea free trade area)

penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 2/pmk.07/2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2022

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 57/pmk.05/2020 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan

pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk hot rolled coil of other alloy (hrc alloy) dari republik rakyat tiongkok

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada kementerian energi dan sumber daya mineral

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan penempatan pekerja migran indonesia yang berlaku pada badan pelindungan pekerja migran indonesia

pedoman umum pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak

pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022

tata cara pengajuan permohonan dan penetapan keasalan barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean

pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022

insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019

rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2022

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 13/pmk.010/2017 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar