jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil pada badan riset dan inovasi nasional

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan pertimbangan teknis pertanahan yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous

tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk ubin keramik

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara-negara efta

penetapan pemungut bea meterai dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea meterai

penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengenaan, pemberian dan penatausahaan pembebasan, dan pengembalian pajak penjualan atas barang mewah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 165/pmk.02/2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak jasa transportasi laut yang berlaku pada kementerian perhubungan di wilayah tertentu di perairan yang ditetapkan sebagai pelabuhan di provinsi kepulauan riau

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada badan pengawas tenaga nuklir

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada kementerian perhubungan

pembayaran bea meterai, ciri umum dan ciri khusus pada meterai tempel, kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik, meterai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan meterai, serta pemeteraian kemudian

peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 98/pmk.04/2019 tentang tarif atas sanksi administratif berupa denda dan tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan

penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2021

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak layanan penerbitan rekomendasi importir dan eksportir terdaftar prekursor narkotika nonfarmasi yang berlaku pada badan narkotika nasional, kepolisian negara republik indonesia, dan kementerian perindustrian

pedoman pemberian imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor, dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara-negara efta

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada badan kependudukan dan keluarga berencana nasional

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 31/pmk.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

organisasi dan tata kerja kementerian keuangan

peta kapasitas fiskal daerah

tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan, dan pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai