pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara palestina tentang fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah palestina

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan jepang

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) tahun 2021

tata cara pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka pembebanan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak di bidang usaha pertambangan mineral

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 58/pmk.04/2017 tentang pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.04/2018 tentang kawasan berikat

tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik

hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau kontrak karya dalam rangka kerja sama di bidang usaha pertambangan mineral

petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 52/pmk.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 138/pmk.05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bun ga/ subsidi margin dalam rang ka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional

tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak pajak bumi dan bangunan

pedoman standar pelayanan di lingkungan kementerian keuangan

perubahan kedua atas peraturan menter! keuangan nomor 105/pmk.07 /2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 237/pmk.010/2020 tentang perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada kawasan ekonomi khusus

pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

penetapan kurang bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021

pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk biaxially oriented polyethylene terephtalate (bopet) dari negara india, republik rakyat tiongkok, dan thailand

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya

insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019