tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

tata kelola pengawasan intern di lingkungan kementerian keuangan

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak layanan uji validitas rapid diagnostic test antigen yang berlaku pada kementerian kesehatan

pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 107/pmk.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 57/pmk.04/2017 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 191/pmk.04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 9/pmk.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 239/pmk.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 31/pmk.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara palestina tentang fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah palestina

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan jepang

bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) tahun 2021

tata cara pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka pembebanan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak di bidang usaha pertambangan mineral

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 58/pmk.04/2017 tentang pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.04/2018 tentang kawasan berikat

hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau kontrak karya dalam rangka kerja sama di bidang usaha pertambangan mineral

tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik