perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 196/pmk.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan

tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri

tata cara pembayaran kembali (reimbursement) pajak pertambahan nilai atau pajak ertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk hot rolled plate (hrp) dari negara republik rakyat tiongkok, singapura, dan ukraina

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 178/pmk.04/2017 tentang impor sementara

tata cara penghitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan

tarif atas sanksi administratif berupa denda dan tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam

ekspor kembali barang impor

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 27/pmk.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-india free trade area

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 253/pmk.03/2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 35/pmk.010/2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 47/pmk.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai

batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh pelintas batas

impor sementara atau ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas

tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 april 2019 sampai dengan 30 april 2019

penentuan bentuk usaha tetap

batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai

tentang pencabutan peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2017 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan