Pilih
tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai
perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 160/pmk.04/2010 tentang nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 51/pmk.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai
pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran
perlakuan perpajakan atas penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah
pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional
pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas pembayaran recurrent cost sistem perbendaharaan dan anggaran negara (span)
kebijakan akuntansi penghapusbukuan piutang pajak yang telah daluwarsa
tata cara pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang
perekaman, penegahan, jaminan, penangguhan sementara, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual
tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu tahun anggaran 2018
pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan
perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 162/pmk.03/2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 272/pmk.04/2015 tentang pusat logistik berikat
percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha
organisasi dan tata kerja pangkalan sarana operasi bea dan cukai
tarif layanan badan layanan umum rumah sakit bhayangkara tingkat iii kendari pada kepolisian negara republik indonesia
tarif layanan badan layanan umum balai pendidikan dan pelatihan transportasi laut jakarta pada kementerian perhubungan
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 148/pmk.04/2015 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia
tarif layanan badan layanan umum rumah sakit kusta dr. sitanala tangerang pada kementerian kesehatan
perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 70/pmk.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 6/pmk.010/2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-japan comprehensive economic partnership
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): Pengertian, Kategori, dan Kode Lengkap
13 hari yang lalu
iPhone 16 Series Resmi Diluncurkan, Berapa Pajak dan Bea Masuk yang Harus Dibayar?
sebulan yang lalu
PTKP 2025 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya
sebulan yang lalu