perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 194/pmk.01/2015 tentang pemberian tunjangan dan ketentuan lain bagi hakim pada pengadilan pajak

cara lain untuk menghitung peredaran bruto

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 248/pmk.011/2014 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu

lelang benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi yang berasal dari kejaksaan republik indonesia

bea masuk ditanggung pemerintah sektor industri tertentu tahun anggaran 2018

tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 243/pmk.03/2014 tentang surat pemberitahuan (spt)

tarif layanan badan layanan umum universitas negeri padang pada kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi

tarif layanan badan layanan umum politeknik kesehatan malang pada kementerian kesehatan

tarif layanan badan layanan umum universitas islam negeri mataram pada kementerian agama

tarif layanan badan layanan umum balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran barombong pada kementerian perhubungan

tarif layanan badan layanan umum balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran tangerang pada kementerian perhubungan

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk i dan h section dari baja paduan lainnya

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 206.4/pmk.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja kantor pengelolaan pemulihan data

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 6/pmk.010/2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut

pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional

tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak

impor sementara

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 62/pmk.03/2012 tentang tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas

pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas pembayaran recurrent cost sistem perbendaharaan dan anggaran negara (span) tahun anggaran 2017

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 118/pmk.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak

tarif cukai hasil tembakau