tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dan penempatan pada investasi di pasar keuangan dan di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak

tata cara pengecualian pemotongan pajak penghasilan atas hasil investasi atau pengembangan dana dari aset dana jaminan sosial

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 267/pmk.010/2015 tentang kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 oktober 2017 sampai dengan 17 oktober 2017

pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu tahun anggaran 2017

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 76/pmk.03/2013 tentang penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 28/pmk.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-australia-new zealand free trade area

pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional tahun anggaran 2017

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 261/pmk.04/2015 tentang impor sementara kapal wisata asing

penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 47/pmk.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai

peraturan menteri keuangan nomor 32/pmk.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik

barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

penggunaan senjata api dinas di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai

tata cara pembayaran imbalan (fee) kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi

pengelolaan kinerja direksi dan dewan komisaris pada perusahaan perseroan (persero) di bawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 106/pmk.06/2009 tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan direktur lembaga pembiayaan ekspor indonesia

penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek

perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan nomor 766/kmk.04/1992 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagian pemerintah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik

pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan

pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 70/pmk.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 91/pmk.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak