perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 91/pmk.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 30/pmk.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

tidak dipungut cukai

penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

keberatan di bidang kepabeanan dan cukai

rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2017

tata cara pelaporan dan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu

tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional

tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu

pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 64/pmk.011/2014 tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah

jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi

penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-china free trade area

penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-australia-new zealand free trade area

penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan

penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-korea free trade area

penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-india free trade area

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok

penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 157/pmk.010/2015 tentang pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 106/pmk.06/2009 tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan direktur lembaga pembiayaan ekspor indonesia