tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023

petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 84/pmk.08/2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 90 tahun 2023 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023

penyelenggaraan buku rekening barang kena cukai dan buku rekening kredit

tata cara penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada sistem indonesia national single window

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.03/2018 tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi

ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman

mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah

penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023

batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2024

peta kapasitas fiskal daerah

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah persatuan emirat arab (comprehenswe economic partnership agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united arab emirates)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah persatuan emirat arab (comprehensive economic partnership agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united arab emirates)

jenis dan tarif atas jenis penerimmn negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan golden visa yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 126/pmk.010/2020 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk sirop fruktosa

tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak

tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan

penelitian ulang di bidang kepabeanan

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 10/pmk.010/2021 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam

penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud