Pilih
pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/ atau pengusaha emas batangan
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 73/pmk.04/2021 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 214/pmk.02/2021 tentang pengawasan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian/lembaga
pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (bed valance), dan barang perabot lainnya
pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial
bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 223/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional comprehensive economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk republik korea
pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 225/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional comprehensive economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk jepang
tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 174/pmk.04/2022 tentang tempat penyelenggaraan pameran berikat
pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk frit dan glasir atau preparat semacam itu serta frit kaca dan kaca lainnya dari republik rakyat tiongkok
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 96/pmk.03/2021 tentang penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah
tata cara penyetoran saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh direktorat jenderal bea dan cukai ke kas negara
petunjuk pelaksanaan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik dalam rangka pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada kementerian ketenagakerjaan
mekanisme pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau nonbank yang berasal dari luar negeri
jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara-bukan pajak kebutuhan mendesak atas layanan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri yang berlaku pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
tarif layanan badan layanan umum balai pendidikan dan pelatihan transportasi laut jakarta pada kementerian perhubungan
rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2023
tentang tarif layanan badan layanan umum rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita jakarta pada kementerian kesehatan
penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik korea (comprehenswe economic partnership agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of korea)
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
sebulan yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu
Panduan Pemungutan Pajak untuk Kontraktor Minyak, Gas, dan Panas Bumi Berdasarkan PMK 81/2024
2 bulan yang lalu