Pilih
penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional cqmprehenswe economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara
petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi
penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional comprehensive economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk republik rakyat tiongkok
bantuan hukum di lingkungan kementerian keuangan
monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas tempat penimbunan berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor
penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik korea (comprehenswe economic partnership agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of korea)
penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional comprehensive economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk jepang
penetapan tarif bea masuk dalam rangka regional comprehensive economic partnership agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk republik korea
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 225/pmk.05/2020 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik
tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2023
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan yang berlaku pada badan nasional pencarian dan pertolongan
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 129/pmk.05/2020 tentang pedoman pengelolmn badan layanan umum dengan
tarif layanan badan layanan umum badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam
pedoman penetapan pejabat pelaksana ke dalam jabatan dan peringkatbagi jabatan pelaksana di lingkungan kementerian keuangan
lelang barang rampasan negara yang berasal dari kejaksaan republik indonesia
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi corona virus disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023
tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 18/pmk.07/2017 tentang konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai
perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 193/pmk.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya
perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris
tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset berupa barang milik negara yang berasal dari perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batubara
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
sebulan yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu
Panduan Pemungutan Pajak untuk Kontraktor Minyak, Gas, dan Panas Bumi Berdasarkan PMK 81/2024
2 bulan yang lalu