petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pemeriksa pajak

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 51/pmk.04/2017 tentang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai

petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten pemeriksa pajak

belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 103/pmk.05/2022 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.010/2022 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan dampaknya

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 103/pmk.05/2022 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 3/pmk.03/2022 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 226/pmk.03/2021 tentang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris

pemungutan bea keluar

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 194/pmk.02/2021 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran crude palm oil (cpo), refined, bleached and deodorized palm oil (rbd palm oil), refined, bleached and deodorized palm olein (rbd palm olein), dan used cooking oil (uco) melalui ekspor

tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan

besaran, persyaratan dan tatacara pengenaan tarif sampai dengan 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan

pencabutan peraturan menteri keuangan nomor 31/pmk.04/2020 tentang insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan/atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak bencana penyakit virus corona (corona virus disease 2019/covid-19)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.010/2022 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik mozambik (preferential trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of mozambique)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 56/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara. republik indonesia dan negara-negara efta (comprehensive economic partnership agreement between the republic of indonesia and the efta states)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik mozambik

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 48/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan jepang (asean-japan comprehensive economic partnership)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 49/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan bebas asean-hong kong, republik rakyat tiongkok (asean-hong kong, china free trade agreement)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 47/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan mengenai perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik india (asean-india free trade area)