perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris

pemungutan bea keluar

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 194/pmk.02/2021 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan

besaran, persyaratan dan tatacara pengenaan tarif sampai dengan 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan

tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran crude palm oil (cpo), refined, bleached and deodorized palm oil (rbd palm oil), refined, bleached and deodorized palm olein (rbd palm olein), dan used cooking oil (uco) melalui ekspor

pencabutan peraturan menteri keuangan nomor 31/pmk.04/2020 tentang insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan/atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak bencana penyakit virus corona (corona virus disease 2019/covid-19)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 39/pmk.010/2022 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik mozambik (preferential trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of mozambique)

tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik mozambik

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 56/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara. republik indonesia dan negara-negara efta (comprehensive economic partnership agreement between the republic of indonesia and the efta states)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 47/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan mengenai perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik india (asean-india free trade area)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 48/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan jepang (asean-japan comprehensive economic partnership)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 49/pmk.010/2022 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan bebas asean-hong kong, republik rakyat tiongkok (asean-hong kong, china free trade agreement)

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 22/pmk.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.04/2020 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang asean

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pendidikan dan pelatihan keuangan

penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan preferensi perdagangan antar negara-negara anggota d-8 (preferential trade agreement among d-8 member states)

pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk lisin, ester dan garamnya untuk pakan ternak (feed grade) dari republik rakyat tiongkok

pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan perdagangan barang antar negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (asean trade in goods agreement)

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi (agreement between the republic of indonesia and japan for an economic partnership)

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi