jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada arsip nasional republik indonesia

perubahan keenam atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pengawasan secara aktif terhadap pembawaan uang tunai keluar dan masuk wilayah republik indonesia

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-57/pj/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak

peraturan sementara mengenai pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan makan di rumah penginapan umum bagi para menteri

perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan internasional

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2000tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perhubungan

tatacara privatisasi perusahaan perseroan (persero)

kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain

surat utang negara

standar akuntansi pemerintahan

pungutan ekspor atas barang ekspor tertentu

tata cara penghapusan piutang negara/daerah

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bolivar venezuela mengenai kerjasama kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan

perekaman surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan di bidang jasa riset kelautan dan perikanan

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar dan kantor pelayanan pajak madya

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia

keamanan, mutu dan gizi pangan

pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

rencana kerja pemerintah

tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas

angkutan di perairan

wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak yang mengelola wajib pajak badan usaha milik negara