peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertanian

tatacara penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak

tata cara penyelesaian pengajuan keberatan, permohonan pelayanan lainnya, banding, gugatan, dan peninjauan kembali bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pajak daerah

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak yang mengelola wajib pajak badan usaha milik negara

pemberian pembebasan bea masuk (atas impor bahan dan komponen untuk pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan tentara nasional indonesia (tni) dan kepolisian republik indonesia (polri) oleh pt.pindad (persero)

label tanda pengawasan cukai untuk barang kena cukai yang dijual di toko bebas bea

arif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen energi dan sumber daya mineral

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 543/pj./2000 tentang penetapan tanggal penyampaian laporan yang jatuh temponya bertepatan dengan hari libur

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen keuangan

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perindustrian dan perdagangan

pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum), dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara

penatausahaan penerimaan setoran pajak melalui pt. pos indonesia (persero) yang diolah dengan cara on-line

ralat keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-171/pj./2002 tanggal 28 maret 2002 tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

rekening bank persepsi pbb untuk menampung pembayaran pbb melalui atm bca

asuransi sosial pegawai negeri sipil

kebijakan pengamanan penerimaan pbb dan bphtb

pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pemeriksa keuangan

pengelolaan informasi publik di lingkungan direktorat jenderal pajak

pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertanian

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 426/pj./2002 tentang perubahan kedua keputusan direktur jenderal pajak nomor 315/pj./2002 tentang pelaksanaan uji coba penyampaian surat pemberitahuan masa ppn dan ppn bm secara online sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-344/pj/2002

penegakan disiplin aparat pajak untuk mendukung sistem self assessment

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

perdagangan barang-barang dalam pengawasan