tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen permukiman dan prasarana wilayah

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994 tentang rumah negara

perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

pengantar tentang peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002 dan keputusan menteri keuangan nomor 120/kmk.03/2002 tanggal 2 april 2002 serta keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 227/pj/2002 tanggal 23 april 2002 tentang tata cara pemotongan dan pembayaran, serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

pencabutan keputusan presiden nomor 39 tahun 1997 tentang penangguhan/pengkajian kembali proyek pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor kantong darah, reagensia uji saring darah dan sarana transfusi darah lainnya oleh palang merah indonesia

penyampaian peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2001 tanggal 14 nopember 2001 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota

pemanfaatan data dari lampiran iv spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi

penyampaian keputusan menteri keuangan nomor 460/kmk.03/2001 dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-586/pj./2001

retribusi daerah

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional

penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-75/bc/1996 tanggal 25 nopember 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang impor

penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan pada kantor wilayah vii direktorat jenderal pajak jawa barat

pelaksanaan sanksi administratif bagi ppat yang melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 20 tahun 2000

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998tentang perusahaan perseroan (persero)

penunjukan sekretaris jenderal dan direktur jenderal piutang dan lelang negara departemen keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menandatangani surat kuasa khusus menteri keuangan guna menghadap di muka peradilan umum

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

pertimbangan menteri keuangan atas perda tentang pajak dan retribusi

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu