penjelasan dan penegasan mengenai pelaksanaan reorganisasi ditjen pajak

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

bentuk formulir tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri

perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 1994

pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek

perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 sampai dengan 31 desember 2000

tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

pajak penghasilan atas hadiah undian

pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil

susunan organisasi dan tugas departemen

pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka,sertifikat bank indonesia, sertifikat deposito dan tabungan

pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat

pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2000tentang perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

pembentukan kabinet gotong royong

standardisasi nasional

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit surat berharga syariah negara

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-mongolia (seri p3b no. 25)

perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja