penegasan terkait mandatori integrasi dokumen bc. 4.0 dengan faktur pajak

penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik

penetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar

ralat se-30/pb/2004 tanggal 24 november 2004 tentang langkah- langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2004

pedoman teknis pelaksanaan registrasi kepabeanan

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan bakar nabati di dalam negeri untuk tahun anggaran 2009

perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai

penegasan penyelesaian permohonan restitusi ppn

kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

pelaksanaan kepindahan

petunjuk pelaksanaan penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau

tata cara pengembalian pendapatan dan koreksi pembukuan

penyampaian ketentuan mengenai impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan ppn

tarif bea keluar dan harga ekspor untung penghitungan bea keluar berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.011/2012

pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu

petunjuk pelaksanaan penetapan tarif cukai minuman dan konsentrat mengandung etil alkohol serta etil alkohol

penetapan universitas sebelas maret surakarta pada departemen pendidikan nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

insentif jurusita pajak direktorat jenderal pajak

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 124/pj/2006 tentang pelaksanaan analisis risiko dalam rangka pemeriksaan atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai lebih bayar

penunjukan pejabat pemeriksa barang

penyuluhan tentang larangan ekspor bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian serta ketentuan ekspor produk industri kehutanan

kewarganegaraan republik indonesia

pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 89/pj/2006 tentang tata cara pembatalan/penggantian surat perintah membayar kelebihan pajak (spmkp) dan surat perintah membayar imbalan bunga (spmib) yang tidak dapat diterbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d)

permasalahan peralihan penerapan peraturan menteri keuangan nomor 615/pmk.04/2004 tentang tata laksana impor sementara

penyebar luasan peraturan menkeu nomor 03/pmk.10/2005; peraturan menkeu nomor 04/pmk.010/2005; dan peraturan menkeu nomor 620/pmk.010/2005