Wajib Pajak baik perorangan maupun badan memiliki kewajiban yaitu membayar pajak, seperti halnya adalah PPh (Pajak Penghasilan) bagi Wajib Pajak yang sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan.&nbsp;Meskipun demikian, bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu, maka penghasilan dari wajib pajak dapat termasuk PTKP dan tidak dihitung dari perpajakan.&nbsp; Apa itu PTKP, fungsi, dan batas PTKP 2025 bagi wajib pajak? Simak selengkapnya dalam artikel di bawah ini!&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Definisi PTKP&nbsp;</h2>Penghasilan Tidak Kena Pajak atau yang sering disingkat PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21.&nbsp;Tidak dikenakan PPh Pasal 21 jika penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari PTKP. Begitu pun sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari PTKP, maka penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fungsi PTKP&nbsp;</h2>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki fungsi yaitu sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak (WP) dalam perhitungan PPh pasal 21. Pasal 21 PPh merupakan pengurang penghasilan yang dibayarkan. Dalam hal ini PTKP bisa diartikan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pemerintah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Namun, angka ini tidak menjadi batas,dan masih dapat bertambah.&nbsp;Menurut <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Peraturan Perpajakan Seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun, yang merupakan besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).&nbsp;Orang pribadi dengan penghasilan bersih bulanan di bawah Rp4,5 juta termasuk dalam kategori Wajib Pajak Tidak Efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT. Namun, bagi mereka yang penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp54 juta, PTKP dipotong dari penghasilan bruto, yang akan menghasilkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).&nbsp;PKP inilah yang kemudian dikenal dan menjadi basis perhitungan pajak penghasilan (PPh), dengan perhitungan progresif berdasarkan lapisan tarif yang ditetapkan pemerintah. Untuk pembayaran pajak penghasilan sampai dengan tahun pajak 2021, dikenakan bea masuk dan tingkat tarif dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun, Hingga tahun 2025, batasan PTKP masih menggunakan aturan ini.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di UU PPh dan UU HPP&nbsp;</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="2">Lapisan Tarif&nbsp;</td><td colspan="2">UU PPh&nbsp;</td><td colspan="2">UU HPP&nbsp;</td></tr><tr><td>Rentang PKP&nbsp;</td><td>Tarif&nbsp;</td><td>Rentang PKP&nbsp;</td><td>Tarif&nbsp;</td></tr><tr><td>I&nbsp;</td><td>0 – Rp 50 juta&nbsp;</td><td>5%&nbsp;</td><td>0 – Rp 60 juta&nbsp;</td><td>5%&nbsp;</td></tr><tr><td>II&nbsp;</td><td>&gt; Rp 50 – 250 juta&nbsp;</td><td>15%&nbsp;</td><td>&gt; Rp 60 – 250 juta&nbsp;</td><td>15%&nbsp;</td></tr><tr><td>III&nbsp;</td><td>&gt; Rp 250 – 500 juta&nbsp;</td><td>25%&nbsp;</td><td>&gt; Rp 250 – 500 juta&nbsp;</td><td>25%&nbsp;</td></tr><tr><td>IV&nbsp;</td><td>&gt; Rp 500 juta&nbsp;</td><td>30%&nbsp;</td><td>&gt; Rp 500 juta – 5 miliar&nbsp;</td><td>30%&nbsp;</td></tr><tr><td>V&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&gt; 5 miliar&nbsp;</td><td>35%&nbsp;</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6323f3f6fa33631a29b3c4ce/Bagaimana-Perpajakan-Pada-Penerbitan-Buku?--">Bagaimana Perpajakan Pada Penerbitan Buku?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ketentuan Tarif PTKP&nbsp;</h2>Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021">UU Nomor 7 tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan jika seorang wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari Rp4.500.000 sebulan, maka harus membayar PPh 21, karena memiliki penghasilan yang di atas PTKP.&nbsp;&nbsp;Adapun, besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi terbaru ialah:<ul><li style="text-align:justify;">Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000</li><li style="text-align:justify;">Bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapatkan tambahan sebesar Rp4.500.000</li><li style="text-align:justify;">PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp54.000.000</li><li style="text-align:justify;">Jika ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat senilai Rp4.500.000</li></ul>&nbsp;Perlu diketahui, keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan, keluarga semenda ialah mertua, ipar, dan anak tiri.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tarif PTKP 2025 Berdasarkan Jumlah Tanggungan&nbsp;</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td>Golongan&nbsp;</td><td>Kode&nbsp;</td><td>Tarif PTKP&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">Tidak Kawin (TK)&nbsp;</td><td>TK/0 (tanpa tanggungan)&nbsp;&nbsp;</td><td>Rp54.000.000&nbsp;</td></tr><tr><td>TK/1 (1 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp58.500.000&nbsp;</td></tr><tr><td>TK/2 (2 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp63.000.000&nbsp;</td></tr><tr><td>TK/3 (3 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp67.500.000&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">Kawin (K)&nbsp;</td><td>K/0 (tanpa tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp58.500.000&nbsp;</td></tr><tr><td>K/1 (1 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp63.000.000&nbsp;</td></tr><tr><td>K/2 (2 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp67.500.000&nbsp;</td></tr><tr><td>K/3 (3 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp72.000.000&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="4">Kawin + Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung&nbsp;</td><td>KI/0 (tanpa tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp112.500.000&nbsp;</td></tr><tr><td>KI/1 (1 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp117.000.000&nbsp;</td></tr><tr><td>KI/2 (2 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp121.500.000&nbsp;</td></tr><tr><td>KI/3 (3 tanggungan)&nbsp;</td><td>Rp126.000.000&nbsp;</td></tr></tbody></table></figure><h3 style="text-align:justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/631022b8767ce5265ee93831/Apa-Perbedaan-Wajib-Pajak-Aktif-dan-Wajib-Pajak-Non-Efektif">Apa Perbedaan Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Non Efektif?</a></h3>&nbsp;Wajib Pajak Orang Pribadi Tunggal tetap dapat menerima PTKP tambahan. Sumbernya adalah tambahan Rp4,5 juta per anggota keluarga sedarah dan keluarga sedarah dan tanggungan penuh anak angkat, maksimal tiga orang di satu keluarga.&nbsp;Dalam terminologi perpajakan Indonesia, kerabat sedarah yang dapat menjadi tanggungan dan dapat ditambahkan ke dalam PTKP adalah ayah, ibu dan anak kandung.&nbsp;Sedangkan, keluarga langsung menikah yang dapat menjadi tanggungan dan meningkatkan PTKP adalah mertua dan anak tiri. Saudara dan ipar, walaupun nafkahnya ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak dihitung sebagai PTKP tambahan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Simulasi Perhitungan PPh Dengan Potongan PTKP</h2>Andi memiliki status pribadi atau tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Andi menerima gaji setiap bulan sebesar Rp10.000.000 atau Rp120.000.000 per tahun. Bagaimanakah cara melakukan perhitungan PPh 21 untuk Andi?<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;">Jawab:</h3>Gaji per bulan = Rp10.000.000Gaji dalam satu tahun = Rp120.000.000&nbsp;PKP = Rp120.000.000 - PTKP per tahun&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp 120.000.000 - Rp54.000.000 =Rp66.000.000&nbsp;PKP Andi masuk ke lapisan kedua antara Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000, maka berlaku dua lapis tarif PPh 21:<ul><li style="text-align:justify;">Lapisan pertama Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000</li><li style="text-align:justify;">Lapisan kedua Rp6.000.000 x 15% = Rp900.000</li><li style="text-align:justify;">Total PPh 21: Rp3.900.000</li></ul>&nbsp;PPh 21 terutang setahun = Rp3.900.000 PPh 21 dalam sebulan&nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp325.000<h2 style="text-align:justify;"> Siapa Saja yang Bebas PPh?</h2>Berdasarkan Pasal 60 PP Nomor 5 Tahun 2022, terdapat beberapa kelompok yang tidak dikenakan PPh. Kelompok pertama yaitu UMKM orang pribadi dengan omzet kurang dari sama dengan Rp500 juta dalam satu tahun. Itu artinya, UMKM orang pribadi hanya perlu membayar PPh jika memiliki omzet lebih dari Rp500 juta/tahun. Kelompok kedua yaitu masyarakat yang memiliki gaji di bawah Rp4.500.000 tiap bulan. Kelompok ini berada di bawah batas PTKP yaitu Rp54.000.000 per tahun atau Rp4.500.000 per bulan.&nbsp;

Wajib Pajak baik perorangan maupun badan memiliki kewajiban yaitu membayar pajak, seperti hal nya adalah PPh (Pajak Penghasilan) bagi Wajib Pajak yang sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan.

PTKP 2025 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024</a> yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS).&nbsp;Terbitnya PMK ini berdampak pada 42 peraturan yang masih berlaku saat ini. Regulasi pada PMK 81/2024 menjadi pijakan utama bagi implementasi coretax&nbsp;yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ruang Lingkup PMK 81/2024</h2>&nbsp;Secara keseluruhan, peraturan ini terdiri atas 11 bab dan 484 pasal yang mengatur tujuh ruang lingkup utama menurut Pasal 2&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>. Berikut adalah rincian 7 ruang lingkup tersebut:&nbsp;1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan ElektronikPeraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;&nbsp;2. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBBBab-bab dalam PMK 81/2024 turut menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak orang pribadi maupun badan, pengukuhan PKP, serta pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).&nbsp;&nbsp;3. Pembayaran dan Penyetoran PajakPeraturan ini merinci prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.&nbsp;&nbsp;4. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)PMK 81/2024 mencakup tata cara penyampaian dan pengolahan SPT. Peraturan ini memberikan panduan lengkap tentang format, cara pengisian, serta proses penyerahan SPT secara untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka.&nbsp;5. Layanan Administrasi PerpajakanSalah satu fokus utama dari PMK ini adalah tata cara pemberian layanan administrasi perpajakan yang lebih cepat dan efisien.&nbsp;6.Aturan Teknis Pelaksanaan SIAPPMK 81/2024 menyediakan panduan teknis yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;7. Format dan Contoh Dokumen PerpajakanPeraturan ini juga mencakup contoh format dokumen serta contoh penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/4afcbbe0-73de-4c60-b26a-0e849f297127/Perubahan-Tanggal-Jatuh-Tempo-Pembayaran-dan-Penyetoran-Pajak-Mulai-Tahun-2025-sesuai-PMK-81-2024-">Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Coretax Bagi Wajib Pajak</h2>&nbsp;Pelaksanaan Coretax tidak hanya berdampak pada administrasi pajak di internal DJP, tetapi juga membawa berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak. Melalui Siaran Pers No. SP-40/2024, beberapa keuntungan utama yang ditawarkan antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kemudahan Registrasi Pajak: Wajib Pajak kini dapat melakukan registrasi di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless) serta melalui saluran digital yang disediakan oleh DJP atau pihak ketiga (omni channel), dengan validasi data melalui single source of truth.</li><li style="text-align:justify;">Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account): &nbsp;Setiap Wajib Pajak akan memiliki Akun Wajib Pajak yang bisa diakses melalui Portal Wajib Pajak secara online, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li><li style="text-align:justify;">Penyeragaman Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak: Jatuh tempo pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, yang diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Deposit Pajak: Dengan adanya fitur Deposit Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan dana untuk pembayaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan Fasilitas PPh yang Lebih Mudah: Proses pengajuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) kini lebih mudah tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), asalkan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran Pajak Lebih Fleksibel: Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis pajak, berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu kode billing untuk satu jenis pajak saja.</li><li style="text-align:justify;">Fitur Prepopulated SPT: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih mudah dengan fitur prepopulated otomatis. Hal ini mencakup berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang sebelumnya sangat bergantung pada pelaporan manual dari pihak pemotong pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan SPOP kini bisa dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rangkuman Isi PMK 81/2024</h2>&nbsp;1. Ketentuan Umum (Pasal 1): Definisi istilah dalam PMK 81/2024&nbsp;2. Ruang Lingkup (Pasal 2):&nbsp;Tujuh ruang lingkup dalam PMK 81/2024&nbsp;3. Hak dan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik (Pasal 3–14): Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;4. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBB<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Wajib Pajak (Pasal 15–59): Tata cara pendaftaran untuk wajib pajak, termasuk pengajuan, perubahan data, dan ketentuan penghapusan NPWP.</li><li style="text-align:justify;">Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pasal 60–70): Prosedur pengukuhan, kriteria, dan syarat-syarat untuk pengusaha kena pajak (PKP).</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB (Pasal 71–93): Tata cara daftar, lapor, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li></ul>&nbsp;5. Pembayaran dan Penyetoran Pajak<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 94–121): Aturan teknis terkait proses pembayaran dan penyetoran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 122–137): Ketentuan untuk pengajuan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang.</li><li style="text-align:justify;">Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 138–149): Aturan mengenai pemberian imbalan bunga atas pembayaran pajak tertentu.</li></ul>&nbsp;6. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 150–160): Tata cara menghitung kelebihan pembayaran dan pengembaliannya.</li><li style="text-align:justify;">Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 161–190): Prosedur dan ketentuan dalam penyampaian dan pengelolaan SPT.</li><li style="text-align:justify;">PPh atas Pengalihan Hak Tanah/Bangunan (Pasal 191–200): Tata cara pelaporan, pengecualian, dan pembayaran PPh terkait pengalihan hak tanah – bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli tanah – bangunan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">PPh dari Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif (Pasal 201–207): Prosedur pembayaran dan pelaporan atas penghasilan dari pengalihan real estat dengan skema kontrak inverstasi kolektif tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor (Pasal 208–216): Ketentuan untuk uplift dan penghasilan serupa yang sejenis atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes.</li><li style="text-align:justify;">Pungutan PPh Pasal 22 (Pasal 217–225): Prosedur pemungutan sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.</li><li style="text-align:justify;">Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan (Pasal 226–237): Penghitungan angsuran bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan lainnya yang harus dibayar sendiri.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan PPh Pasal 26 atas Keuntungan Saham (Pasal 238–240): Ketentuan untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) berupa keuntungan penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi/Reasuransi (Pasal 241–243): Prosedur untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi di luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPh atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Pasal 244–249): Tata cara pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.</li><li style="text-align:justify;">Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Hulu Migas (Pasal 250–264): Prosedur untuk penyetoran dan pelaporan kegiatan usaha minyak - gas bumi serta penghitungan PPh untuk pembayaran PPh berupa volume minyak - gas bumi.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan (Pasal 265–277): Pengaturan untuk pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Ekspor Kegiatan dan Jasa Tertentu (Pasal 278–285): Batasan kegiatan dan jenis jasa yang dikenakan PPN atas ekspor.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang PPN dan PPnBM atas Barang/Jasa Tertentu (Pasal 286–290): Ketentuan terkait PPN dan PPnBM atas barang kena pajak yang dikembalikan serta PPN atas jasa kena pajak yang dibatalkan.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN (Pasal 291–297): Aturan bagi BUMN sebagai pemungut dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor untuk PPN Migas (Pasal 298–304): Penunjukan kontraktor dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Pasal 305–311): Penunjukan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Jasa Agen dan Pialang Asuransi (Pasal 312–322): Pengaturan PPN untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 323–331): Ketentuan pengenaan PPN untuk konstruksi mandiri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Barang/Jasa Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (Pasal 332–339): Penunjukan pihak lain dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang/jasa dari luar ke dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).</li><li style="text-align:justify;">PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto (Pasal 340–369): Pengaturan PPN dan PPh atas transaksi kripto.</li><li style="text-align:justify;">Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain (Pasal 370–374): Tata cara pengecualian.</li><li style="text-align:justify;">Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 375–381): Prosedur pengkreditan pajak masukan.</li><li style="text-align:justify;">Pembuatan dan Pembetulan Faktur Pajak (Pasal 382–390): Aturan untuk faktur pajak meliputi pembuatan, pembetulan, dan penggantian.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;"> Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/71eaeca6-5f39-4091-9d44-4579f05effd3/Panduan-Lengkap-Pendaftaran-Wajib-Pajak-Badan-melalui-Aplikasi-Coretax-(CTAS)">Panduan Lengkap Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Aplikasi Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;7. Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta (Pasal 392–406): Prosedur untuk pengalihan dan perolehan harta dalam penggabungan hingga pengambilalihan usaha.</li><li style="text-align:justify;">Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal (Pasal 407–422): Insentif pajak untuk investasi di bidang usaha atau daerah tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Neto untuk Industri Padat Karya (Pasal 423–431): Ketentuan insentif pengurang penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha bagi usaha padat karya.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Bruto untuk Penelitian/Pengembangan (Pasal 432–441): Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penghasilan untuk WNA dengan Keahlian Tertentu (Pasal 442–447): Pengaturan PPh bagi WNA dengan kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pencatatan dan Pembukuan untuk Perpajakan (Pasal 448–463): Prosedur pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan.</li></ul>&nbsp;8. Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) (Pasal 464-467): Daftar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai.&nbsp;9. Contoh Format Dokumen, Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan (Pasal 468-471):&nbsp;Daftar contoh format dokumen, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024&nbsp;&nbsp;10. Ketentuan Peralihan (Pasal 472-478): Mengatur ketentuan lainnya yang berkaitan dengan seluruh isi di PMK ini.&nbsp;11. Ketentuan Penutup (Pasal 479-484): Berisi aturan yang tetap berlaku dan pencabutan 42 aturan lain secara utuh maupun sebagian pasal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). 

Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)

Seiring diterbitkannya&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024</a> yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah administrasi bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dengan penyederhanaan jadwal pembayaran dan penyetoran pajak.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Batas Akhir Bayar dan Setor Pajak Menurut PMK 81/2024</h2>&nbsp;Dalam Pasal 94 ayat (2)&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, disebutkan beberapa jenis pajak memiliki jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Beberapa jenis pajak yang kini mengikuti ketentuan pembayaran dan penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya antara lain:&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 4 ayat (2): Pajak final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah/bangunan atau penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 15: Pajak untuk wajib pajak tertentu di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan perdagangan internasional.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 21: Pajak atas penghasilan karyawan dan tenaga kerja lainnya yang dipotong oleh pemberi kerja.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut pada transaksi perdagangan barang tertentu, seperti impor atau penjualan barang oleh instansi pemerintah.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 23: Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta pembayaran atas jasa.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 25: Pajak angsuran bulanan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tahunan.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26: Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WP LN) dari Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">PPh minyak bumi dan/atau gas bumi: Pajak yang dikenakan pada penghasilan dari usaha hulu minyak dan gas bumi, dibayarkan setiap Masa Pajak.</li><li style="text-align:justify;">PPN Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean: PPN atas pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri yang tidak berwujud di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS): PPN yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri bangunan secara bertahap maupun sekaligus.</li><li style="text-align:justify;">Bea Meterai: Bea atas dokumen tertentu yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penjualan: Pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan barang-barang tertentu yang masuk dalam ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Karbon: Pajak yang dikenakan atas emisi karbon, yang dipungut oleh pihak yang bertanggung jawab atas emisi tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/21029ea1-d6e7-47e0-9765-a54795c34c0e/Rangkuman-Isi-PMK-81-2024-tentang-Pelaksanaan-Sistem-Inti-Administrasi-Perpajakan-Coretax-(CTAS)">Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengecualian Batas Akhir Bayar dan Setor Pajak</h2>&nbsp;Meski sebagian besar jenis pajak memiliki jatuh tempo pada tanggal 15 di bulan berikutnya, ada beberapa pengecualian yang wajib dipahami oleh wajib pajak. Berikut adalah rincian jatuh tempo untuk jenis-jenis pajak yang dikecualikan:&nbsp;1. PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Dipungut oleh DJBCJatuh tempo untuk jenis pajak ini adalah 1 hari kerja setelah pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Untuk impor yang disetor sendiri oleh importir, wajib dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuk ditunda, maka wajib dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.&nbsp;2. PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUPWajib pajak yang termasuk dalam kategori ini, yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, memiliki kewajiban menyetor PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.&nbsp;3. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu LainnyaBagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang berbeda dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP, jatuh tempo pembayaran mengikuti aturan khusus yang ditetapkan berdasarkan jenis pajaknya masing-masing.&nbsp;4. Tambahan PPh atas Saham Pendiri yang Dipungut oleh EmitenTambahan PPh yang dikenakan atas saham pendiri wajib disetor paling lambat 1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh.&nbsp;&nbsp;5. PPN/PPnBM dalam 1 Masa PajakPPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak memiliki jatuh tempo paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum disampaikan SPT Masa PPN.&nbsp;6. PPN/PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak LainUntuk PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pihak ketiga, jatuh tempo penyetoran juga pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.&nbsp;&nbsp;Berikut adalah rangkuman batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak menurut PMK 81/2024 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025:&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td>No.</td><td>Jenis Pajak</td><td>Tanggal Pembayaran &amp; Penyetoran Pajak (Pasal 94 ayat 2 PMK 81/2024)</td></tr><tr><td>1</td><td>PPh Pasal 4 ayat (2)</td><td rowspan="13">Tanggal 15 bulan berikutnya</td></tr><tr><td>2</td><td>PPh Pasal 15</td></tr><tr><td>3</td><td>PPh Pasal 21</td></tr><tr><td>4</td><td>PPh Pasal 22</td></tr><tr><td>5</td><td>PPh Pasal 23</td></tr><tr><td>6</td><td>PPh Pasal 25</td></tr><tr><td>7</td><td>PPh Pasal 26</td></tr><tr><td>8</td><td>PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang Dibayarkan Setiap Masa Pajak</td></tr><tr><td>9</td><td>PPN Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean</td></tr><tr><td>10</td><td>PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)</td></tr><tr><td>11</td><td>Bea Meterai</td></tr><tr><td>12</td><td>Pajak Penjualan</td></tr><tr><td>13</td><td>Pajak Karbon</td></tr><tr><td>14</td><td>PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Disetor Sendiri&nbsp;</td><td>Bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk</td></tr><tr><td>15</td><td>PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Dipungut oleh DJBC</td><td>1 Hari Kerja Setelah Pemungutan</td></tr><tr><td>16</td><td>PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUP</td><td>Tanggal 15 bulan berikutnya</td></tr><tr><td>17</td><td>PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu Lainnya yang Berbeda dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP</td><td>Dibayar sesuai batas waktu masing-masing jenis pajak</td></tr><tr><td>18</td><td>Tambahan PPh atas Saham Pendiri yang Dipungut oleh Emiten</td><td>1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh</td></tr><tr><td>19</td><td>PPN/PPnBM dalam 1 Masa Pajak</td><td>Akhir Bulan Berikutnya</td></tr><tr><td>20</td><td>PPN/PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain</td><td>Akhir Bulan Berikutnya</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f9989e39-929a-4e21-a877-151ac79b9f8b/Panduan-Pengkreditan-Pajak-Masukan-PMK-No-81-2024-untuk-PKP">Panduan Pengkreditan Pajak Masukan PMK No. 81/2024 untuk PKP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perubahan dari Aturan Sebelumnya</h2>&nbsp;Sebelumnya, batas akhir penyetoran PPh mulai dari PPh 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, dan beberapa jenis pajak potong/pungut (PPh potput) lainnya memiliki kewajiban penyetoran pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Namun dengan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, ketentuan ini telah dihapus dan diseragamkan menjadi tanggal 15 di bulan berikutnya.&nbsp;&nbsp;Dengan diterbitkannya&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, PMK 242/2014 beserta perubahannya pada PMK 18/2021 yang berisi tata cara pembayaran dan penyetoran pajak beserta jangka waktunya dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diterapkan pada 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Konsekuensi Keterlambatan dan Sanksi</h2>&nbsp;Mengikuti aturan baru, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan batas akhir tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a> akan dikenakan sanksi sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi ini diterapkan sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan administrasi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak.

Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024 

Jakarta

Bandung

Bali

JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAMA BULAN RAMADHAN 1436 HIJRIYAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Peraturan Menteri Keuangan

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DALAM MATA UANG ASING

Peraturan Bersama Dirjen

PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL NOMOR : 10/IJ/2003 DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 08/BC/2003 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

TATALAKSANA PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN

Keputusan Menteri Keuangan

PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000

Keputusan Presiden

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN

Peraturan - Pemerintah

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

Undang-Undang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 473/KMK.01/2004 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 519/KMK.01/2003

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN

PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 519/KMK.01/2003

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I

RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005 TANGGAL 27 JANUARI 2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PENGUMUMAN NOMOR PENG 401/SP/2000 TENTANG PENYELESAIAN BANDING ATAS SENGKETA PAJAK

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTIONON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOLNYA

PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOPEMBER 2002 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-519/PJ/2002 TANGGAL 2 DESEMBER 2002 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Lainnya

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Menteri Perindustrian

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Pengadilan Pajak

Keputusan Bersama Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Surat Dirjen Bea & Cukai

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Surat Dirjen Anggaran

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Surat Edaran Bersama Dirjen

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Keputusan Dirjen Pajak

Peraturan Dirjen Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Lainnya

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Peraturan Walikota Semarang

Tax Treaty

Surat Kawat

Peraturan Walikota Yogyakarta

Peraturan Lainnya

Peraturan Gubernur DKI

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Bupati Pemalang

Peraturan Daerah Kota Bandung

Ibu Kota Nusantara

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

3 Dokumen

Fokus