jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik

surat pemberitahuan objek pajak pajak bumi dan bangunan

bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

tatacara pemungutan bea meterai dalam hal terjadi kegagalan sistem elektronik

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-09/pj/2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-03/pj/2021 tentang tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

perhitungan potensi pajak atas belanja daerah

petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa dan kartu perdana

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak, serta surat tagihan pajak

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-02/pj/2021 tentang tata cara pemberian dan penggunaan nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah

edukasi perpajakan

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-01/pj/2021 tentang tata cara pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro

izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan bagi pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak

peraturan direktur jenderal pajak tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-06/pj/2021 tentang tata cara penatausahaan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak dalam rangka reorganisasi instansi vertikal direktorat jenderal pajak

tata cara penatausahaan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak dalam rangka reorganisasi instansi vertikal direktorat jenderal pajak

badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

perlakuan pajak pertambahan nilai atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak berwujud

penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-07/pj/2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha

tata cara pemberian dan penggunaan nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah

tata cara pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro

bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

bentuk dan isi surat pemberitahuan pajak terutang, nota penghitungan, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan, serta surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan