Pilih
fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang- bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam skema asean trade in goods agreement (atiga) dengan menggunakan sistem sertifikasi mandiri (self certification)
penyampaian surat edaran nomor 5/se/iv/2013 tentang pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah terkait dengan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 45/pj/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan
pelaksana pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
tata cara pengawasan dengan penerbitan nota hasil intelijen (nhi)
penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 08 /pj/2013 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-24/pj/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-02/pj/2012 tentang penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan piutang pajak
penyempurnaan pasal 5 huruf b keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-64/bc/1997 tanggal 29 juli 1997 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 34/pj/2010 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya
pelayanan sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (spt tahunan pph)
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 februari 2013 sampai dengan 19 februari 2013
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 02/pj/2012 tentang penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan piutang pajak
tata cara penerbitan surat keterangan bebas pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara
pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 11/pj./1994 tentang pedoman induk tata usaha penerimaan dan restitusi pajak
tata cara pengawasan pemindahbukuan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan
tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya
bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak
tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan
tata cara permohonan kode aktivasi dan password serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak
perubahan sebagian atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-45/pj.6/1996 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan dan penetapan besarnya penghapusan
penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
11 hari yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
11 hari yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu