desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol tahun 2015

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 oktober 2012 sampai dengan 30 oktober 2012

tata laksana audit di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai

perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 13/20/pbi/2011 tentang penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri

pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai

tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan yang tidak benar

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartu telepon selular untuk tahun anggaran 2014

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 33/pj/2011 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 40/pj/2011 tentang tata cara penerbitan faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau liquefied petroleum gas (lpg) tabung 3 (tiga) kilogram

tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 30/pj/2011 tentang pedoman teknis sensus pajak nasional

pelaksanaan sensus pajak nasional

tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

tata cara penatausahaan, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dari dan/atau ke kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1996tentang tempat penimbunan berikat

pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah wasiat

penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan piutang pajak

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-50/pj/2011 tentang tata kelola konten situs direktorat jenderal pajak

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 25/pj/2008 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-19/pj/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

perubahan atas lampiran peraturan direktur jenderal pajak nomor per-54/pj/2010 tentang kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (tik) direktorat jenderal pajak

penerapan organisasi, tata kerja, saat mulai beroperasi dan tahapan awal cakupan wilayah kerja kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan (kpddp) makassar

tata cara penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial bagi wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan