Pilih
pembentukan tim kerja pendampingan awal beroperasinya kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan (kpddp) makassar
perubahan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 52/pj/2010 tentang updating nomor surat ketetapan pajak (skp)/surat tagihan pajak (stp) sehubungan dengan distribusi data modul penerimaan negara (mpn)
pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 52/pj/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah, dan ketentuan pelaksanaannya
tata cara penelitian surat setoran pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 48/pj/2008 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
penyampaian peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 46/pj/2010 tentang tata cara pemberian surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahan kapal untuk perusahaan pelayaran niaga nasional
tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan
jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan
bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)
bentuk dan tata cara penggunaan template dalam bahasa inggris untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta petunjuk pengisiannya
pemberian nomor pokok wajib pajak baru bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak dengan pengguna ganda
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 agustus 2010 sampai dengan 29 agustus 2010
tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
mutasi para pejabat eselon iv di lingkungan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 160/pj/2005 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 272/pj/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure) berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda
tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara
surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 juli 2010 sampai dengan 01 agustus 2010
penunjukan tim kegiatan on the job training (ojt) di lingkungan direktorat jenderal pajak tahun 2012
penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 juni 2010 sampai dengan 04 juli 2010
kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi direktorat jenderal pajak
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
11 hari yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
11 hari yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu