Pilih
bea masuk ditanggung pemerintah sektor industri tertentu tahun anggaran 2016
pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 mei 2010 sampai dengan 09 mei 2010
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 38/pj/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak
pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak luar negeri
perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 25/pj/2008 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak
penetapan bandar udara yang memberikan pelayanan permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-146/pj./2006 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)
perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-56/pj/2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar
penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 38/pmk.03/2010 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak dan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-13/pj/2010 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
perubahan pertama atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 29/pj/2008 tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak, dalam rangka pengolahan data dan dokumen di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 25/pj/2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 maret 2010 sampai dengan 04 april 2010
bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
pembentukan kelompok kerja pengguna proyek pengadaan technical assistance for improving human resources management and designing training and human resources management information system
pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 238/pj./2001 tentang penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
pengesahan agreement establishing the islamic corporation for the development of private sector (persetujuan pendirian korporasi islam untuk pembangunan sektor swasta)
saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah antar cabang
tata cara pengisian surat setoran pajak, pelaporan, dan pengawasan pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri
saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah antar cabang
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
prosedur kerja pengenaan dan permintaan pemindahbukuan pembayaran pbb sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 februari 2010 sampai dengan 21 februari 2010
tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak orang pribadi yang ditempat tinggalnya tidak melakukan kegiatan usaha
pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
12 hari yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
12 hari yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu