perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-19/pj/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

tata cara pertukaran informasi berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b)

kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain

pelayanan kepada wajib pajak dalam upaya pengamanan penerimaan sehubungan dengan akhir tahun anggaran 2009

petunjuk pelaksanaan pembuatan jaminan dalam bentuk escrow account dan pelunasan pajak berikut sanksi administrasi berupa denda

ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor: per-61/pj/2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda

penetapan upah minimum kota (umk) pontianak tahun 2010

penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan kendal, kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan muntilan, kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan majenang, kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan jombang, dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan mojosari

rekruitmen tenaga auditor inspektorat jenderal dari lingkungan internal departemen keuangan

tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda

bentuk dan isi surat setoran pajak pajak bumi dan bangunan

penugasan pejabat/pegawai direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas batam, bintan dan karimun

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

penetapan universitas negeri surabaya pada departemen pendidikan nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

penetapan universitas mulawarman samarinda pada departemen pendidikan nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan

bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutannya

penyampaian ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 50/pj./2009 tentang tata cara pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan tata cara penerbitan surat keputusan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang bagi pengusaha kena pajak yang tempat kegiatan usaha atau tempat pajak pertambahan nilai terutang di kawasan bebas

pajak daerah dan retribusi daerah

tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan

hasil seleksi kantor pelayanan percontohan tingkat direktorat jenderal pajak tahun 2009

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

pemberian pengurangan pbb untuk anggota veteran ri