pedoman administrasi pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 121/pmk.03/2009 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara pascabencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai dengan hibah luar negeri yang pelaksanaannya belum selesai sampai dengan tanggal 31 maret 2009 dan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-42/pj/2009 tentang tata cara pemberian dan penatausahaan fasilitas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara pascabencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai dengan hibah luar negeri yang pelaksanaannya belum selesai sampai dengan tanggal 31 maret 2009

bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutannya

petunjuk pelaksanaan penerbitan penetapan direktur jenderal dan/atau penetapan pejabat bea dan cukai berdasarkan laporan hasil audit

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 44/pj/2008 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak

penambahan wajib pajak tertentu dan/atau pengusaha kena pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar orang pribadi

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya

bentuk formulir surat setoran pajak

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 15/pj/2009 tentang tempat pajak pertambahan nilai terutang bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau kantor pelayanan pajak madya

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 9/pj/2008 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan/atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta petunjuk pengisiannya

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 31/pj/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26

tata cara penatausahaan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dalam rangka pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak ke kantor pelayanan pajak wajib pajak besar orang pribadi

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor 16/pj/2005 tentang tata cara pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 10/37/pbi/2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah

tempat dan saat mulai berlakunya spt masa ppn formulir 1108 pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 22/pj/2009 tentang pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan

tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dengan sistem e- registration

pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu

tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan

pedoman administrasi pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data